Usaha Membangun Masyarakat Adil

Sepanjang sejarah, orang Kristen berusaha mewujudkan kesetiaan terhadap Allah dalam loyalitas sosial, sebagaimana dinasehatkan umpamanya dalam surat Petrus: “Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada pejabat-pejabat yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik” (1Ptr 2:13). Sepanjang sejarah, keadilan Allah senantiasa dikaitkan dengan beraneka-ragam gambaran dan usaha keadilan manusiawi. Namun selalu terasa juga ketegangan antara iman akan Allah yang membenarkan manusia karena rahmat-Nya dan kedosaan manusia serta ketimpangan sosial, yang tampaknya sulit diatasi.

Dalam tradisi ajaran moral Gereja, keadilan diterangkan sebagai suatu keutamaan, yaitu sebagai sikap manusia yang memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya dan yang ia butuhkan. Orang dinyatakan adil, bila jasa sesama dibalas dengan seimbang (iustitia commutativa) dan kekayaan yang tersedia di dunia dibagi rata menurut kebutuhan masing-masing (iustitia distributiva). Semua itu menurut suatu tata hukum masyarakat dan negara. Tuntutan hukum sipil (yang berpedoman pada tata ciptaan Tuhan: hukum kodrat), tampaknya jelas dan tegas. Demikian pula tuntutan keadilan yang harus dijalankan karena ketaatan kepada Allah. Dan memang dalam masyarakat yang stabil dan statis (seperti dalam masyarakat feodal), keutamaan subjektif tersebut di atas dapat menjamin, bahwa setiap orang mendapat haknya. Bahkan revolusi-revolusi besar di Amerika dan Eropa pada akhir abad ke-18, masih amat yakin akan keutamaan para warga dan mencanangkan cita-cita keadilan dalam rumus: Kebebasan individu, kesamaan semua di depan hukum, dan kekayaan untuk masing-masing. Namun pada waktu yang sama, revolusi industri mulai membubarkan tata-tertib masyarakat feodal. Kemiskinan yang meluas mulai memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat dijamin hanya oleh sikap orang yang menjalankan keadilan dengan taat pada tuntutan dan tatanan masyarakat. Keadilan menuntut supaya masyarakat sendiri ditata secara sosial-demokratis. Sejak itu keadilan mulai dipandang pertama-tama sebagai struktur sosial yang tepat karena memajukan kepentingan umum dan memberi ruang bagi hidup dan inisiatif setia orang. Sejak itu, orang mulai bicara mengenai “keadilan sosial”.

Karl Marx (1818-1883) mengecam masyarakat feodal dan kapitalis yang berkembang pesat karena industrialisasi. Marx yakin, tata masyarakat itu mengakibatkan penderitaan kaum buruh. Kritik sosial itu didasarkannya pada materialieme dialektis dan materialisme historis. Keyakinan pokok dalam teori ini ialah bahwa sejarah manusia tidak ditentukan oleh budi manusia dan oleh kebebasannya (roh), melainkan oleh perkembangan materi, oleh kerja manusia dan khususnya oleh kerja tangan. Kebudayaan dan hidup rohani manusia, pikirannya dan cita-citanya, hanyalah pantulan tata produksi. Sebetulnya tidak ada kebebasan, tidak ada tempat untuk cita-cita luhur manusia dan untuk rahmat. Karya Allah tidak berarti. Hidup sosial ditentukan oleh sistem produksi, yaitu kepentingan mereka yang memiliki uang dan sarana produksi (mesin), yakni kelas kapitalis, melawan kepentingan mereka yang hanya dapat menyediakan tenaga kerja, yakni kelas proletar. Menurut Marx, hidup sosial adalah adu-kepentingan dan permusuhan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Namun Marx mengharapkan bahwa justru pertentangan kelas akan memajukan perkembangan masyarakat, dan bahwa akhirnya melalui revolusi diciptakan suatu masyarakat tanpa kelas, yang di dalamnya semua ketidakadilan diatasi.

Kebebasan kaum buruh dicita-citakan oleh Marx, namun dalam teorinya Marx sama seperti kaum kapitalis. Ia memandang buruh hanya sebagai tenaga kerja yang menggerakkan roda produksi. Marxisme “tidak mengenal manusia”, karena baginya manusia hanyalah faktor produksi semata-mata. Marxisme tidak mengenal manusia dalam martabatnya, karena manusia seluruhnya diabdikan kepada negara, dan kalau negara tidak memberi ruang bagi keluarga dan paguyuban-paguyuban manusia lainnya. Namun marx-isme “tidak mengenal manusia” terutama karena pandangan hidup marxis adalah ateis. “Kalau Allah disangkal, pribadi manusia kehilangan dasarnya dan dibina suatu hidup masyarakat yang tidak mengakui martabat dan tanggungjawab pribadi manusia.” (CA 13). Memang harus diakui juga, Marx dan marxisme membuka mata banyak orang. Orang menjadi sadar bahwa masyarakat dibentuk oleh manusia dan, oleh karena itu, perlu diusahakan supaya tata masyarakat memberi kesempatan hidup kepada setiap orang. Tidak cukup lagi jika kita hanya mengindahkan hak (milik) orang. Keadilan sosial berarti menanggapi kebutuhan para warga dan membuka kemungkinan mengembangkan diri, terutama bagi anggota-anggota masyarakat yang sampai kini tersisih. Keadilan diartikan lebih dinamis, bersifat sosial, bahkan struktural. Keadilan sejati harus dicari dan diwujudkan, justru demi mereka yang sampai kini tersingkir.

Apa yang anda pikirkan?