Etika Politik Katolik

ETIKA POLITIK KATOLIK
oleh Mgr. Ignatius Suharyo

source: https://www.facebook.com/gerejakatolik/posts/10152750348969638:0

“Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.” (Mgr. Ignatius Suharyo)


Kalau ditanya, apa sumbangan hierarki bagi orang Katolik yang terjun dalam bidang politik? Jawabannya, memberikan etika politik yang sesuai dengan AJARAN SOSIAL GEREJA. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia bulan November tahun 2003 membahas keadilan sosial bagi semua dari segi politik dengan mempertimbangkan kenyataan sosial-politik di Indonesia. KWI menyampaikan beberapa prinsip etika politik sebagai berikut:

  1. HORMAT TERHADAP MARTABAT MANUSIA

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia diciptakan menurut citra Allah, diperbarui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya mengangkat manusia menjadi anak Allah? Istilah SDM (Sumber Daya manusia) yang sering digunakan tidak boleh mengabaikan kebenaran bahwa nilai manusia tak hanya terletak dalam kegunaannya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk tujuan politik.

2. KEBEBASAN

Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Dewasa ini, perjuangan untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi semakin mendesak untuk dikedepankan, demikian juga perjuangan untuk melaksanakan fungsi sosial modal bagi kesejahteraan bersama. Mendesak juga penggunaan modal untuk pengembangan sektor ekonomi riil, sambil menemukan cara-cara ajar judi ekonomi dalam bentuk spekulasi keuangan dikontrol untuk mendukung bertumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah, menciptakan lembaga dan hukum-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak adalah penegakan hukum.

  1. SOLIDARITAS

Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Apabila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelompok yang lebih besar atau pemerintah/negara tidak perlu campur tangan. Dalam keadaan kita sekarang, hubungan subsidier berarti menciptakan relasi baru antara pusat dan daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta. Kecenderungan etatisme yang menonjol dalam Rencana Undang-Undang yang disebarkan di masyarakat dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR RI akhir-akhir ini berlawanan dengan prinsip subsidiaritas ini.

  1. FAIRNESS

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia, salah satu badan yang paling terlibat dalam pelaksanaan demokrasi ialah DPR RI dan DPRD. Sesudah Pemilihan Umum 2004, muncul lembaga baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Ternyata lembaga-lembaga itu kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan dalam banyak hal justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Dalam masyarakat kita, tampak kecenderungan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas dengan alasan-alasan yang kurang terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekedar atas suara mayoritas, dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, matang, dan berjangka panjang.

  1. TANGGUNG JAWAB

Singkatnya, konsep politik menurut ajaran Gereja Katolik itu lugas dan sederhana, hanya 2 kata, yaitu “kesejahteraan umum” (common good, atau bahasa Latin-nya bonum commune). Politik menurut Gereja Katolik adalah memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama itu.

Melihat situasi sekarang ini, banyak orang Katolik lalu justru menjauh dan tidak mau terlibat. Padahal, panggilan Kristiani adalah persis terjun ke dalam kondisi carut-marut ini dan memperjuangkan sekuat tenaga agenda kesejahteraan umum itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.


Sumber:
The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita
oleh Ign. Suharyo
halaman 61-68

 

— Fides et Ratio (FeR

Gereja dan Negara Republik Indonesia

Mungkin sampai sekarang Gereja Indonesia masih dianggap asing atau “Barat” oleh banyak kalangan di Indonesia ini. Itu disebabkan antara lain karena Gereja datang di negeri ini bersama dengan kolonialisme Barat dan cukup lama hidup dalam pola pietisme dan tradisi Gereja Barat abad lampau. Mungkin juga untuk banyak orang Gereja Indonesia masih kurang utuh terlibat dalam perjuangan bangsa. Oleh sebab itu ada baiknya disinggung sepintas kilas mengenai hubungan antara Gereja dan Negara kita.

Dasar hubungan antara dua pihak adalah saling pengakuan sesuai kedudukan masing-masing. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Otonomi itu pada hakikatnya bersumber pada rakyat, yang berhak dan bertanggung jawab dan karena itu wajib menata dan mengatur peri hidupnya sendiri sebagai perorangan maupun masyarakat. Otonomi itu berarti, bahwa negara – seperti nilai-nilai dunia lainnya – mempunyai arti, diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Sambil tetap dan tegas mengakui serta menghormati otonomi negara mengenai hidup kemasyarakatan, Gereja Katolik menyadari panggilannya dan ingin mempunyai keleluasaan demi kesejahteraan semua dan masing-masing warga masyarakat, dan demi keselamatan manusia secara sempurna, melayani kebutuhan mereka, terutama yang bersifat rohani, tetapi juga yang bersifat jasmani demi perkembangan kepribadian mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini Gereja tidak mengharapkan kebebasan melebihi atau kurang dari yang berdasar UUD 1945 dijamin oleh negara.

Dalam negara Pancasila, agama-agama dan negara mempunyai fungsi serta menunaikan peranannya masing-masing. Keduanya menjalankan fungsi itu dalam perspektif tujuan mereka masing-masing dan dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dalam situasi konkret akan semakin jelas, sementara Gereja dan negara hidup bersama dan bekerja sama dengan erat. Karena negara maupun Gereja ada demi kepentingan masyarakat yang sama, maka harus hidup dalam suasana kerja sama.

“Dalam bidang masing-masing, negara dan Gereja tidak tergantung satu sama lainnya, melainkan mengatur diri sendiri. Tetapi kedua-duanya melayani dalam aspek-aspek yang berbeda-beda panggilan perorangan maupun sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan dapat diberikan dengan lebih efektif demi kesejahteraan mereka semua, jika negara dan Gereja meningkatkan kerjasama yang menguntungkan, dengan mengingat keadaan zaman dan daerah. Sebab manusia tidak terbatas pada lingkup dunia ini, melainkan dalam peredaran sejarah umat manusia ia mengamalkan sepenuhnya panggilan akan hidup abadi” (GS 76).

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja perlu ada sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat.

Hubungan Gereja dengan negara tidak melulu, bahkan tidak terutama berlangsung di tingkat institusional atau kelembagaan, tetapi juga dalam bekerja sama dengan semua golongan masyarakat dan dengan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Semua warga negara berhak ikut serta menentukan hidup kenegaraan. Dalam hal ini Gereja sejalan dengan haluan yang ditentukan oleh MPR, yaitu untuk semakin meratakan partisipasi rakyat dalam mengusahakan maupun menikmati pembangunan, dengan kata lain “merakyatkan negara”. Maka bagi Gereja sebagai persekutuan iman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, mitra utama dalam dialog ialah rakyat yang bernegara. Namun dalam dialog itu peranan pemimpin negara dan pemimpin Gereja sangat menentukan.

Gereja memperjuangkan masyarakat “partisipatoris”, yaitu “suatu partisipasi aktif para warga masyarakat, secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan dan pemerintahan negara mereka” (GS 73), supaya mereka dapat ”bertanggungjawab” terhadap politik negara. Suatu pluralisme dalam pandangan para warga negara mengenai usulan politis (GS 76; OA 46) dianggap wajar, apalagi bila seluruh masyarakat ikut serta dalam kepentingan negaranya. Bahkan, perbedaan pendapat mengenai hal-hal politik itu di dalam kalangan umat Katolik sendiri dipandang sebagai pantas pula.

Dalam rangka hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Republik Indonesia, beberapa bidang pantas diberi perhatian khusus:

  • Dalam usaha pembangunan; Gereja melihat peranannya yang khas dalam usaha membangun mentalitas sehat, memberi motivasi yang tepat, kuat serta mengena, membina sikap dedikasi dan kesungguhan, menyumbangkan etika pembangunan serta memupuk sikap optimis. Oleh karena itu pimpinan Gereja mengharapkan seluruh umat beriman mau melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif, dengan jujur menilai tujuan dan sasaran pembangunan maupun upaya-upaya dan cara-cara melaksanakannya.
  • Gereja merasa wajib memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Sikap dan peranan Gereja berdasarkan motivasi manusiawi dan Kristiani semata-mata. Oleh karena itu Gereja merasa prihatin atas pelanggaran hak-hak dasar dan hukum, atas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih diderita oleh banyak warga negara. Bila demi pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, Gereja berperanan kritis, ia menghindari bertindak konfrontatif dan menggunakan jalur-jalur yang tersedia dan berusaha sendiri memberi kesaksian.
  • Pimpinan Gereja mengharapkan supaya para ahli dan tokoh masyarakat yang beragama Katolik mau berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian dan panggilan masing-masing. Dalam hal ini mereka hendaknya dijiwai oleh semangat Injil dan memberi teladan kejujuran dan keadilan yang pantas dicontoh oleh generasi penerus.
  • Sesuai dengan perutusan Yesus Kristus sendiri yang diteruskan-Nya, Gereja merasa solider dengan kaum miskin. Ia membantu semua yang kurang mampu tanpa membedakan agama mereka, kalau mereka mau memanfaatkan bantuan ini untuk melangkah keluar dari lingkaran setan yang mengurung mereka.
  • Gereja mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
  • Gereja mendukung segala usaha berswadaya, merangsang inisiatif dalam segala bidang hidup kemasyarakatan, budaya, dan bernegara. Dengan demikian, potensi, bakat, dan keterlibatan para warga negara dikembangkan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Gereja memegang prinsip subsidiaritas, agar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri atau oleh kelompok/satuan/organisasi pada tingkat yang lebih rendah, jangan diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, bahaya etatisme dalam segala bidang dapat dicegah.

Gereja dan Masyarakat

Tugas atau sikap pelayanan pertama-tama menyangkut orang Kristen perorangan. Sikap Kristus, yang diakui oleh Gereja sebagai dasar kehidupannya, itu sikap pribadi yang pertama-tama merupakan tuntutan pribadi. Namun demikian, Gereja juga suatu lembaga keagamaan yang mempunyai tempat dan peranannya dalam masyarakat, sehingga sebagai keseluruhan, Gereja juga dituntut memperlihatkan sikap pelayanan Kristus. Hal itu terjadi bila Gereja secara publik tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan penampilan itu terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai perwujudan iman dan sebagai pengungkapan iman.

a. Kegiatan Sosial Gereja

Perwujudan iman, dalam bentuk kegiatan sosial Gereja, berarti partisipasi kelompok-kelompok atau organisasi Katolik dalam usaha pembangunan dan perkembangan masyarakat, misalnya dalam sekolah-sekolah serta karya kesehatan Katolik, dan dalam segala macam perkumpulan yang mempunyai tujuan kebudayaan atau sosial-ekonomis dan politik, yang sifatnya “umum”. Pelayanan Gereja di sana berarti bahwa sikap pelayanan Kristus dipraktikkan dan ditanamkan dalam kehidupan masyarakat yang umum. Kegiatan-kegiatan itu, kendatipun kadang-kadang dinilai sebagai usaha “kristenisasi”, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa yang khas Kristiani, selain semangat pengabdiannya.

Banyak orang dan organisasi lain sering memperlihatkan sikap pelayanan yang mungkin lebih meyakinkan. Tetapi, kalau organisasi-organisasi dan kegiatan Katolik itu benar-benar digerakkan oleh semangat Kristus, mau tidak-mau di situ akan ada sikap pelayanan yang ingin membantu dan menemani sesama dalam usaha bersama membangun masyarakat. Pada dasarnya kegiatan sosial itu tidak berbeda dengan usaha-usaha individual dalam mewujudnyatakan sikap pelayanan Kristus, maka tolok ukurnya bukanlah simbol-simbol atau rumus yang khas Katolik atau Kristiani, melainkan semangat Kristus dengan ciri-ciri khasnya yang telah disebut di atas.

Fungsi kenabian Gereja, yang dengan jelas dan tegas mengemukakan pandangan dan prinsip-prinsip Katolik mengenai hidup sosial, pertama-tama juga dijalankan oleh instansi atau organisasi sosial yang “biasa”. Memang ajaran sosial Gereja dirumuskan oleh pimpinan Gereja, dalam ensiklik-ensiklik para paus dan dalam ajaran Konsili. Tetapi itu prinsip-prinsip umum yang jarang menyentuh situasi yang konkret. Padahal justru dalam situasi konkret yang bersifat pluralistis, orang sering kehilangan pegangan yang nyata.

Masyarakat majemuk yang tidak mengikat diri pada satu pandangan tertentu, sering kali tidak menawarkan suatu pandangan hidup sama sekali. Nilai-nilai sosial yang mau dihayati bersama, sering tidak jelas, atau mungkin juga dirumuskan dan ditafsirkan secara berbeda-beda. Dalam situasi seperti itu Gereja, yang dididik bukan hanya oleh sabda ilahi melainkan juga oleh tradisi pemahaman yang lama, sungguh memberikan sumbangan yang berarti.

Ajaran sosial Gereja bukanlah ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan bersama di dalam Gereja saja, tetapi di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip itu tidak hanya mau menolong orang Katolik saja dalam menghadapi masalah-masalah sosial, tetapi dimaksudkan untuk seluruh masyarakat. Ajaran sosial Gereja adalah pandangan Gereja mengenai masyarakat, yang oleh orang Katolik sendiri harus dibawa ke dalam masyarakat. Di situ tugas pelayanan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam tukar pikiran di dalam masyarakat. Tentu saja diskusi itu dapat diadakan pada segala tingkat dan lapisan masyarakat, tetapi kiranya yang bertanggung jawab terutama kaum cendekiawan, yang oleh pendidikan mereka lebih mampu merumuskan pandangan Gereja.

Bagaimanapun juga, sikap pelayanan tidak terikat pada tingkat pendidikan atau keahlian. Diharapkan bahwa seluruh Gereja mengambil bagian dalam usaha bersama merefleksikan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat. Justru di tempat pluralisme tidak hanya menyangkut keyakinan agama, tetapi juga prinsip-prinsip etis dan politik, di situ perlu keterbukaan dalam dialog bersama. Tentu saja Gereja dan agama pada umumnya, tidak dapat menjamin keakhlakan masyarakat, tetapi dalam dialog bersama Gereja mempunyai sumbangan yang tidak boleh disembunyikan. Kesaksian hidup dan kesaksian pandangan, merupakan pelayanan yang amat berguna bagi sesama. Berbuat baik saja belum cukup. Kita harus mampu “memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang memintanya tentang pengharapan yang ada pada kita” (1Ptr 3:15).

b. Sikap Kritis

Pelayanan tidak hanya berarti mendukung, tetapi juga berani memberikan tanggapan yang kritis. Pertama-tama Gereja harus kritis terhadap dirinya sendiri dan tidak memutlakkan agama. Gereja bukanlah Kerajaan Allah, dan pandangan Gereja bukan wahyu. Gereja hanya dapat menyampaikan pandangannya mengenai manusia dan masyarakat dalam ketaatan kepada sabda Allah, yang senantiasa harus direnungkan, dan mengakui bahwa “semua berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah” (Rm 3:23). Bahkan, “jika kita berkata, bahwa tidak mempunyai dosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita” (1Yoh 1:8). Gereja sendiri tidak sempurna, pewartaan serta pandangannya juga banyak kekurangannya. Dengan rendah hati Gereja boleh menyampaikan pandangannya sambil mendengarkan orang lain, sebab dunia berkembang dan masalah sosial berubah. Ajaran sosial dari 200 tahun yang lalu, pasti tidak menjawab lagi persoalan zaman sekarang.

Ajaran sosial yang sudah membeku bukan merupakan sumbangan lagi. Di dalam arus tradisi, dan diterangi oleh firman Allah, Gereja dengan jujur dan terbuka harus ikut berpikir dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah baru yang sekarang menyibukkan masyarakat manusia.

Tetapi yang membeku bukan hanya ajaran Gereja. Banyak pandangan dan ajaran yang dahulu dianggap luhur dan mulia, sudah berubah menjadi ideologi yang mati dan tidak berguna lagi. Pandangan-pandangan itu, lebih-lebih kalau telah menjadi kedok untuk ambisi kelompok atau pribadi, perlu dibongkar dan dibuka kepalsuannya. Namun justru dalam memberikan kritik, Gereja janganlah melupakan tugas pelayanannya.

Melawan ideologi dengan ideologi tidak ada gunanya. Kalau dimutlakkan, agama juga dapat menjadi ideologi dan alat politik melulu. Justru sikap pelayanan harus menjaga Gereja supaya tetap mempertahankan sifat keagamaannya sebagai komunikasi iman. Sebagai lembaga keagamaan di dalam masyarakat, secara tidak langsung ada bahaya bahwa Gereja mengikuti arus masyarakat saja, sehingga tidak lagi dapat mewartakan Injil serta memberi kesaksian mengenai imannya sendiri.

Supaya tetap setia kepada Kristus dan sikap pelayanan-Nya, Gereja harus terus-menerus merenungkan dasar-dasar iman, dan tidak terlampau percaya pada ajaran serta organisasinya sendiri. Juga sebagai organisasi, Gereja harus tampil di dalam masyarakat sebagai pewarta sikap dan pandangan Kristus dan bukan mewartakan pandangannya sendiri. “Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba, karena kehendak Yesus” (2Kor 4:5). Gereja tidak meneruskan ajaran baku yang sudah membeku, melainkan atas dasar iman dan sikap pelayanan, senantiasa ikut mencari jalan hidup, bersama dengan orang lain.

Situasi Zaman Yesus

1. Latar Belakang Geografis

Secara geografis, Palestina dibagi dalam dua daerah yang sangat berbeda. Yudea merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini gersang dan kering. Di sini dibudidayakan buah zaitun dan lain-lainnya, sedangkan peternakan kambing dan domba merupakan kegiatan yang tersebar luas.

Daerah lain adalah Galilea. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah luas untuk tanaman jagung atau peternakan besar. Di daerah ini terdapat rute perdagangan, satu dari Damsyik menuju ke laut, dan dari Damsyik ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing mempunyai pengaruh besar di daerah ini. Hal ini menjadi salah satu ciri Galilea, yaitu terkenal sebagai daerah dengan penduduk berdarah campuran dan yang dianggap tidak murni oleh bangsa Yahudi (Mat 4: 13). Di sepanjang pantai dan danau terdapat nelayan. Danau Galilea merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat.

Singkatnya, dipandang dari sudut geografis sosial terdapat perbedaan yang mencolok antara desa-desa yang berswasembada di Galilea dan kota-kota yang telah berkembang di Yudea, terutama Yerusalem, yang menyerap banyak tenaga buruh.

2. Latar Belakang Politik

Setelah masa pembuangan bangsa Israel di Babilonia, enam abad sebelum Yesus, Palestina tunduk pada kerajaan Persia, Yunani, dan kekaisaran Romawi. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Selain pejabat-pejabat boneka itu, masih ada kelas pemilik tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini sering memihak penjajah, supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa atau nama baik di mata penjajah, karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang. Siapa yang tidak takut? Jadi lebih baik bermanis-manis terhadap Roma, biar untuk itu rakyat kecil harus menderita.

Struktur kekuasaan ini dapat digambarkan dengan piramida sebagai berikut: Puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea. Ia harus seorang Romawi. Ia berwenang menunjuk Imam Agung yang dipilih dari empat kalangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat pada waktu itu. Di Yudea, Imam Agung berperanan politis sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh raja Herodes Antipas, seorang raja boneka Romawi.

Roma secara tidak langsung mengendalikan kaum aristokrat setempat dan para tuan tanah. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan, karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang seperti yang sudah disinggung di atas. Oleh karena itu para aristokrat (baik sipil maupun rohaniwan) berkepentingan bekerja sama dengan penguasa Romawi. Selain itu ada pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh penguasa Romawi dan pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhedrin (Majelis Agung) serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Mereka bertanggung jawab mengumpulkan pajak. Dominasi militer terlihat dengan kehadiran tentara Romawi di mana-mana. Mereka diambil dari Siria atau Palestina, tetapi tidak dari kalangan Yahudi.

Kadang-kadang situasi yang menekan tidak tertahankan, sehingga timbul pemberontakan yang umumnya digerakkan oleh kaum Zelot yang bermarkas di Galilea; namun selalu dapat dipadamkan. Biasanya terjadi banjir darah dalam penumpasan itu. Itu sebabnya pengharapan akan datangnya tokoh dan masa mesianis yang nasionalistis bertumbuh subur di kalangan pejuang Zelot.

3. Latar Belakang Ekonomi

Penduduk Palestina pada zaman Yesus diperkirakan berjumlah kurang lebih 500.000 jiwa dan penduduk kota Yerusalem 300.000 jiwa. Berbicara tentang keadaan ekonomi ada baiknya dibedakan antara keadaan di desa-desa dan di kota-kota.

Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil saja yang menghasilkan hasil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah kaya yang tinggal di kota-kota. Lahan-lahan luas yang terdapat di Galilea dipergunakan untuk menanam jagung serta peternakan besar; di Yudea untuk menanam buah zaitun dan buah-buahan lain, serta untuk peternakan kambing dan domba, yang secara tidak langsung dikelola para tuan tanah yang tinggal di kota-kota yang terlibat dalam bidang ekonomi kota serta perdagangan internasional. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Selain para petani dan gembala masih terdapat pengrajin-pengrajin kecil yang umumnya mengadakan perdagangan barter. Di kota-kota terdapat tiga sektor ekonomi. Pertama, para pengrajin tekstil, makanan, wangi-wangian, dan perhiasan. Mereka bekerja di sektor pembangunan atau pelayanan. Kedua, mereka yang …. bekerja di bidang konstruksi dalam rangka pembangunan Bait, Allah atau istana-istana para pejabat Romawi atau kaum aristokrat setempat. Diperkirakan pada tahun 60 SM di Yerusalem saja terdapat sekitar 18.000 buruh bangunan. Ketiga, para pedagang. Para pedagang besar memiliki budak, dan menjual-belikan bahan-bahan baku serta hasil pertanian. Pedagang-pedagangan kecil kerap kali pengrajin sendiri atau mereka yang tergolong dalam kelompok sosial yang setara.

Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya cukup parah, karena penghasilan mereka terlalu kecil. Dalam situasi yang parah seperti itu, mereka masih dibebani dengan pelbagai macam pajak dan pungutan untuk pemerintah,

untuk angkatan perang Romawi, untuk para aristokrat setempat, untuk Bait Allah, dsb. Konon pajak dan pungutan itu mencapai 40%, dari penghasilan rakyat.

4. Latar Belakang Sosial

Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat tiga kelas atau kelompok sosial: tuan tanah besar (biasanya mereka tidak tinggal di lahan mereka), pemilik tanah kecil, pengrajin, kaum buruh dan budak.

Di daerah perkotaan terdapat tiga lapisan masyarakat: yang tergolong dalam lapisan tertinggi ialah kaum aristokrat imam yang terdiri dari empat keluarga besar. Prokurator memilih seorang Imam Agung di antara mereka. Dalam lapisan tertinggi terdapat juga pedagang-pedagang besar dan pejabat-pejabat tinggi. Disusul kelas menengah bawah yang terdiri dari para pengrajin, pejabat-pejabat rendah, awam atau imam, dan kaum Lewi. Pada lapisan paling bawah terdapat kaum buruh, yang pada umumnya bekerja di sekitar Bait Allah. Akhirnya terdapat kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri dari orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu sebab yang bukan ekonomis.

Selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina waktu itu terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain:

  • diskriminasi rasial (atau kasta). Yang dianggap sepenuhnya orang Israel adalah keturunan Abraham yang asli. Hanya mereka yang berketurunan asli dapat ikut mengenyam hak-hak yang berasal dari jasa Abraham atau ikut mendapat bagian dalam penyelamatan Mesias. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi di Galilea dihina karena mereka telah ternoda oleh perkawinan campuran dengan orang-orang kafir. Orang-orang Samaria juga tidak diperhitungkan, karena asal-usul Yahudi-kafir mereka;
  • diskriminasi seksual. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa nafsu seksual tidak dapat dikendalikan dan oleh karena itu mereka berusaha melindungi wanita dan kesusilaan dengan mengucilkan mereka. Kaum wanita tidak ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan orang lebih suka mereka tinggal di dalam rumah. Dalam kehidupan keagamaan, mereka diklasifikasikan setara dengan budak kafir dan anak-anak yang belum dewasa. Mereka dianggap sebagai saksi yang tidak dapat dipercaya dan tidak bisa menunjukkan bukti di depan pengadilan. Dalam perkawinan hak-hak mereka terbatas. Berbicara dengan wanita di jalan dianggap tidak pantas;
  • diskriminasi dalam pekerjaan. Pada waktu itu juga ada diskriminasi dalam pekerjaan. Sejumlah pedagang seperti pemilik toko dan para dokter selalu dianggap tidak jujur. Beberapa pedagang berbau busuk (pengolah kulit), lainnya (tukang jahit) dicurigai bertindak asusila karena terlibat dalam kontak dengan wanita. Para rentenir dan pemungut pajak tidak pernah bisa menjadi hakim atau saksi di depan pengadilan. Secara sosial mereka terkucil. Para pekerja yang harus berdagang dan berhubungan dengan orang-orang kafir dan siapa saja yang tidak menyisihkan sepersepuluh dari setiap pendapatan atau membersihkan setiap bejana tentulah pelanggar hukum;
  • diskriminasi terhadap anak-anak. Menurut hukum agama Yahudi, anak-anak dianggap tuna rungu dan tuna bicara, cacat mental dan di bawah umur. Mereka diklasifikasikan sama dengan orang-orang kafir, budak wanita, orang lumpuh, buta, sakit, cacat, dan tua. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa para murid mencaci-maki orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk mohon berkat Yesus;
  • diskriminasi terhadap orang menderita. Kelompok lain yang secara sosial dan religius dianggap tabu, yakni penderita kusta, orang-orang sakit, dan orang yang kesurupan.

Dari jumlah penduduk kurang lebih 500.000 orang, terdapat 18.000 orang imam dan Lewi, 6.000 orang Farisi, dan 4.000 orang Eseni. Dengan keluarga mereka, kelompok-kelompok tersebut mencakup 20% dari seluruh penduduk. Sikap para pemimpin agama ini menutup kemungkinan banyak penduduk Palestina menjadi anggota bangsa Tuhan.

5. Latar Belakang Religius

Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi itu. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka menjadi rakyat Tuhan berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya.

Tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka. Mereka mentaati hukum Tuhan dengan memusatkan perhatian kepada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Bagi mereka menjadi murid Tuhan berarti ketaatan yang ketat terhadap setiap pasal hukum. Orang-orang Farisi gemar memperluas tuntutan-tuntutan kebersihan yang berlaku untuk para imam ke seluruh masyarakat Israel. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga sering mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Dalam konteks sosial dan ekonomi, mereka tidak peduli terhadap pemerintahan Romawi selama hal ini tidak memaksa mereka melanggar hukum Yahudi. Menurut pandangan mereka mengenai hukum, mereka ingin mengaku dirinya sebagai rakyat Tuhan sehingga Tuhan dengan sendirinya akan melakukan apa yang mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Tuhan akan membawa keadilan hukum dalam masyarakat dan akan membebaskan Tanah Suci dari orang-orang kafir.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa dalam masyarakat seperti Palestina pada waktu itu, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama. Kekuatan adikuasa hadir di mana-mana dan Bait Allah, lambang kehadiran Tuhan, juga merupakan kekuasaan politik dan ekonomi. Dilihat dari perspektif ini kiranya jelas tidak mungkin bertindak di bidang agama, tanpa sekaligus bertindak di bidang lainnya. Pembedaan antara dunia fana dan dunia spiritual, antara politik dan agama dalam lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan manusia tidak mempunyai makna yang sama bagi masyarakat Palestina pada waktu itu. Oleh karena itu, kiranya sangat keliru menafsirkan tingkah laku seseorang seperti Yesus menurut istilah religius dalam arti modern.

Hal itu tidaklah berarti bahwa kita dapat mendapatkan pembenaran bagi tindakan politik sekarang dalam kata dan tindakan Yesus. Namun hal ini berarti bahwa penafsiran Kitab Suci hanya dapat dilakukan dengan mengingat pengetahuan antropologis dan sosiologis mengenai masyarakat Palestina, tempat Yesus hidup.

Umpamanya, bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Suatu penafsiran spiritual belaka merupakan kekeliruan ilmiah. Perlawanan terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu pula pilihan para rasul mempunyai arti simbolis dalam konteks sosial pada waktu itu. Pengutukan secara radikal terhadap kekuasaan agama mengandung implikasi-implikasi politik dan ekonomi.

Mencari Kerajaan Allah dan Keadilan-Nya

Tampaknya, “sesudah seratus tahun” (Centesimus Annus), ajaran sosial Gereja mengubah pengertian kita mengenai keadilan, dan Gereja sendiri mengalami semacam proses belajar. Dengan ajaran itu, dan lebih lagi dengan perjuangan sosial-politik orang Kristen. Gereja selama seratus tahun berpartisipasi dalam pergumulan sosial demi keadilan, baik pada taraf nasional maupun internasional. Dan proses belajar itu tampaknya masih berlangsung terus. Selama berlangsung pergumulan sosial, hati nurani setiap orang beriman selalu dihadapkan pada pertanyaan di bawah ini.

Bagaimana menata hidup masyarakat dalam keadilan, penuh hormat terhadap martabat setiap orang, khususnya mereka yang tersingkir dari kebersamaan hidup?
Bagaimana keadilan Allah yang setia kepada manusia terwujudkan di tengah-tengah hidup manusia?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ajaran sosial Gereja jelas tidak dapat memberikan aturan yang selalu benar dan di mana-mana tepat. Ajaran sosial Gereja hanya dapat mengarahkan pikiran untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial. Jelas, selama seratus tahun ajaran sosial, perhatian untuk peraturan keadilan semakin menjadi perhatian manusia seluruhnya. Ajaran sosial Gereja mengecam marxisme karena tidak manusiawi, khususnya karena tidak memahami dan menghargai kemerdekaan hati orang yang terus menerus harus mencari dan tidak dapat dibatasi dengan aturan ekonomis mana pun juga. Manusia tak dapat diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi saja, sebab manusia mempunyai daya cipta dan kebebasan. Hanya manusia sendiri satu-satunya andalan bagi keadilan di dunia ini. Semua peraturan dan pedoman keadilan hanya menolong kalau manusia mau berusaha dan berjuang bersama.

Kitab Suci mewartakan bahwa Allah terlibat dalam hidup manusia. Karena itu, Kitab Suci tetap merupakan inspirasi, peneguhan, dan dorongan bagi orang Kristen guna mengembangkan keterlibatan sosial, walaupun dewasa ini pikiran kita mengenai aturan keadilan lain daripada pikiran orang Yahudi pada zaman para nabi atau pikiran orang Kristen pada zaman kekaisaran Roma. Firman ke-7, ke-8, dan ke-10 tetap mengandung pesan penting bagi zaman sekarang, karena firman-firman itu mengingatkan kita akan kewajiban sosial. Tetapi bagi zaman ini pesan itu mempunyai nada yang baru. Dewasa ini hormat akan kebebasan menuntut perjuangan hak-hak asasi, khususnya bagi mereka yang didesak oleh politik negara, dieksploitasi oleh kepentingan sekelompok, dan disingkirkan dari hidup dan keputusan bersama. Hidup manusia tidak sama dengan barang yang dapat dibeli dan tidak boleh direbut untuk kepentingan siapa pun.

Keadilan dalam masyarakat, tidak dapat tidak, harus mulai dengan kejujuran dan cinta akan kebenaran, terutama dalam relasi pribadi. Tidak ada kepastian, kalau kita tidak dapat mengandalkan satu sama lain. Orang hanya dapat diandalkan kalau kata-katanya dan janjinya dapat diandalkan. Makin mendesaklah bahwa kita membangun kepercayaan dalam hidup bersama. Dalam suasana penyuapan dan penipuan seperti yang terjadi dewasa ini, kepentingan pribadi dan kepentingan kerabat diutamakan di atas segala sesuatu. Makin banyak orang yakin bahwa segala sesuatu dapat diatur asalkan ada uang. Maka zaman ini amat membutuhkan kaum profesional yang jujur di bidang politik, pendidikan, pengadilan, juga di bidang bisnis. Mereka diharapkan dapat membela kepentingan bersama di atas keuntungan perorangan dan menjamin bahwa tak seorang pun menjadi objek pengisapan. Dibutuhkan karyawan, usahawan, atau pegawai yang profesional dengan daya tahan, yang tidak memakai milik perusahaan atau negara demi kepentingan pribadi. Dibutuhkan jaksa dan hakim profesional, yang dapat diandalkan sehingga orang tidak tergoda mencari penyelesaian dengan jalan pintas di luar pengadilan. Kebenaran dan kepercayaan satu sama lain merupakan dasar hidup bersama, dan tiga bidang keadilan yang disebut dalam firman ke-7, ke-8, dan ke-10, yakni menghargai kebebasan seseorang, nama baik, dan miliknya, tetap merupakan pokok-pokok keadilan. Hanya saja, sekarang pokok-pokok itu lebih berdimensi sosial, bahkan mondial. Pokok-pokok itu juga menerangkan, bahwa manusia dalam dimensinya yang paling dalam adalah bersifat sosial.

Untuk menyelesaikan soal tenaga kerja, diperlukan profesionalisme dan etika profesi. Dalam hal ini orang hendaknya bekerja tidak demi uang semata-mata dan demi kenikmatan hidup saja. Ia hendaknya menyadari, dengan pekerjaannya ia tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses pembangunan masyarakat. Apa yang berlaku pada taraf mikro, juga benar untuk tata kehidupan makro dalam dunia internasional. Ekonomi internasional berarti partisipasi semua bangsa dalam pembangunan dunia menuju masa depan. Sebagaimana anak sekolah dan penderita di rumah sakit tidak boleh menjadi objek komersialisasi, lebih lagi para bangsa jangan sampai menjadi korban permainan dagang pada taraf internasional.

Barang konsumsi harus dibedakan dari kualitas hidup. Kualitas hidup harus dinilai secara integral, tidak hanya terbatas pada segi ekonomi dan politik. Keadilan ditentukan bukan berdasarkan barang, tetapi oleh kesejahteraan orang. Pusat kebudayaan adalah manusia yang dihargai sebagai subjek yang berdaulat, dan oleh karena itu diberi kemungkinan mengembangkan diri secara otonom. Perkembangan dan pembangunan merupakan pola keadilan yang baru. Maka tata milik bukan sesuatu yang “abadi”. Hak milik pun ditentukan oleh perubahan masyarakat. Tolok ukurnya ialah kesejahteraan umum. Akan tetapi, janganlah tolok ukur itu dimengerti secara statis. Dengan kata lain, tolok ukur itu harus disesuaikan terus-menerus dengan perubahan masyarakat.

Kepastian hukum juga harus tetap menjadi kerangka kehidupan yang memberi arah dan pengertian perihal cita-cita bersama. Namun, hukum tidak bersifat abadi. Bila perlu, hukum pun dapat dan harus diubah, tetapi jangan sampai perubahan itu terjadi atas dasar oportunisme atau rebutan kuasa, melainkan atas dasar kesadaran dan keterlibatan bersama untuk terus menerus membangun kepercayaan satu sama lain. Sebab justru kepercayaanlah yang sering dihancurkan oleh suap, pemerasan, nepotisme (mementingkan diri, keluarga dan golongan), korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Hanya dengan kesadaran bahwa masing-masing orang bertanggung jawab membangun relasi dengan sesama, akan terjamin pembangunan dalam arti integral. Untuk itu perlu bukan hanya kesaksian yang benar, melainkan – seperti yang dikatakan Tuhan Yesus – diperlukan keberanian untuk berkata “Ya adalah ya, dan tidak berarti tidak” (Mat 5:37). Kejujuran dan ketulusan merupakan ciri-ciri kehormatan setiap orang yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Kejujuran dan ketulusan itu perlu bukan hanya untuk hubungan antarpribadi, melainkan juga untuk hal¬-hal yang berkaitan dengan informasi umum. Suatu sistem informasi yang hanya berfungsi sebagai alat manipulasi termasuk dosa struktural. Hendaknya diingat, orang tidak dapat melibatkan diri dalam proses pembangunan dan tidak dapat menjadi warga negara yang demokratis, kalau tidak mempunyai gambaran yang benar mengenai keadaan yang sesungguhnya.

Lambat laun Gereja menyadari bahwa dalam masyarakat yang majemuk tidak mungkin ada satu sistem sosial yang cocok untuk seluruh dunia. Ajarannya berupa prinsip dan bertujuan mengajak setiap pribadi insaf dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bersama. Adalah kewajiban jemaat-jemaat lokal mencari dan merumuskan sasaran kegiatan sosial yang konkret, dan hal itu hendaknya dikerjakan dalam hubungan erat dan kerja sama yang nyata dengan semua orang dan golongan di dalam masyarakat majemuk. Jadi tekanannya ada pada keterlibatan praktis, bukan pada ajaran umum yang bersifat teoretis. Sementara itu, keadilan menuntut bahwa tidak semua ditentukan (secara anonim) oleh orang di puncak. Sebaliknya, seperti dituntut oleh etika profesi, mereka yang diberi tugas memimpin hendaknya melibatkan sebanyak mungkin orang, agar pembangunan hidup bersama dilakukan oleh semua untuk semua. Martabat manusia yang berdaulat adalah tolok ukur baik bagi mereka yang ada di bawah, maupun bagi mereka yang diserahi tugas di atas. Hanya dengan suasana kerja sama dan partisipasi, terjaminlah pembangunan integral yang memungkinkan hidup merdeka bagi setiap orang yang mau terlibat.

Keadilan melalui Pembebasan

Ajaran sosial Gereja itu bukan teori. Keutamaan sosial itu masalah praksis. Untuk memperingati delapan puluh tahun Rerum Novarum Paus Paulus VI dalam Octogesima Adveniens (1971) mendorong pelaksanaan pembaruan sosial. Paus menyapa khususnya orang-orang awam dalam Gereja, supaya secara aktif dan bertanggung jawab menjalankan tugas mereka yang demokratis dan sosial. Pada tahun 1971 itu juga, para wakil konferensi-konferensi uskup yang berkumpul di Roma untuk Sinode Uskup-uskup Sedunia yang ketiga, merangkum hasil perundingan mereka dalam pernyataan mengenai “Keadilan di Dunia” (Justitia in Mundo), “Bagi kami, keterlibatan dalam penegakan keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan unsur konstitutif pewartaan kabar gembira, yakni perutusan Gereja untuk penebusan umat manusia dan untuk pembebasannya dari segala penindasan.” Gereja dan dunia tidak lagi dilihat sebagai dua bidang tersendiri, yang terpisah satu sama lain. Iman yang diungkapkan dalam Gereja harus diwujudkan dalam dunia. Tapi Sinode juga tidak ingin mengaburkan perbedaan antara Gereja dan dunia. Jadi Sinode mengakui otonomi dunia sepenuhnya dan sekaligus mengingatkan bahwa orang beriman mempunyai tugas konkret – atas dasar iman sendiri- di dalam dunia.

Orang beriman bertugas menegakkan keadilan. Hal itu bisa dicapai hanya dengan perjuangan demi pembebasan. Maka amat mendesaklah tugas membangun suatu budaya pembebasan. Gereja sendiri harus memulainya dengan membina budaya pembebasan dalam lingkungannya sendiri. Sinode Uskup-uskup sedunia yang berikutnya (1974) membicarakan tema pewartaan. Paus Paulus VI merangkum hasil pembicaraan para uskup dalam Himbauan Apostolik Evangelii Nuntiandi (1975), yang membahas tugas pewartaan Injil: “Pusat pewartaan injil” adalah “warta pembebasan”. Allah Penyelamat mau terlibat dalam sejarah manusia dan oleh sebab itu injil harus diwartakan kepada manusia yang bergulat dengan masalah sosial. Orang beriman yang menanggapi panggilan Allah, mesti ikut juga dalam perjuangan pembebasan, karena yakin akan pembebasan dan penebusan oleh Allah. Allah Pembebas itu menantang semua penindasan manusia. Adalah tugas Gereja untuk “mewartakan Injil karena Injil itu adalah ragi untuk pembebasan dan perubahan sosial. Dunia Asia memerlukan nilai-nilai Kerajaan Allah dan nilai-nilai yang berasal dari Kristus, supaya terciptalah perkembangan, keadilan, perdamaian, dan keserasian dengan Tuhan di antara berbagai bangsa dan dengan semua ciptaan. Semuanya itu dirindukan oleh semua bangsa di Asia” (Sidang Paripurna Federasi Konferensi para Uskup Asia, Bandung 1990).

Keadilan Sosial Memberantas Kemiskinan

Ketimpangan sosial tidak terbatas pada konflik antara modal dan kerja. Pada tahun 1961, Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Mater et Magistra menyebut tiga hal lain. (1) Perbedaan antara sektor-sektor produksi: antara bidang industri dan pertanian, antara taraf hidup di kota dan di desa. Padahal, kesamaan umat manusia seharusnya tercerminkan juga dalam kesempatan hidup yang sama. (2) Perbedaan taraf hidup antara bangsa-bangsa: kesenjangan kesejahteraan pada tingkat internasional. Padahal, kemerdekaan negara-negara yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan, hanya mempunyai arti, kalau negara baru juga dapat mandiri secara sosio-ekonomi. Jangan sampai ketergantungan ataupun bantuan ekonomi menjadi semacam penjajahan yang baru. (3) Pertumbuhan penduduk yang pesat di banyak daerah miskin mempertajam kesenjangan taraf hidup. Padahal, bumi cukup kaya untuk menjamin hidup semua orang. Masalah sosial itu mencakup hampir semua aspek hidup manusia dan meliputi seluruh dunia. Dan keadilan untuk semua manusia dapat tercapai, kalau ada perubahan, kemajuan, perkembangan.

Populorum Progressio (1967) dari Paus Paulus VI kiranya boleh disebut “ensiklik pembangunan” sebab pada saat itu pembangunan sosial .. ekonomi mulai diusahakan oleh semua bangsa, sebagaimana disaksikan oleh Paus sendiri pada kunjungannya ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ensiklik ini berbicara mengenai perkembangan di negara-negara miskin dan menekankan bahwa pembangunan integral harus menunjang perkembangan setiap manusia dan seluruh manusia. Perkembangan sejati adalah perkembangan diri, yang diusahakan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia sendiri. Pembangunan merupakan kewajiban pribadi dan tugas sosial, yang menyangkut baik ekonomi maupun etika. Paus Paulus VI membalik prinsip Marx: bukan pertentangan kelas yang memajukan perkembangan, melainkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Bukan aturan produksi melainkan struktur masyarakat sendiri yang menentukan hidup bersama dalam masyarakat. Struktur masyarakat itulah yang memungkinkan perkembangan-perkembangan, juga dalam bidang ekonomi. Perhatian tidak lagi dipusatkan pada hubungan kerja, tetapi pada hubungan sosial dan politik antara daerah kaya dan daerah miskin. Semua orang ataupun kelompok harus memberi sumbangannya masing-masing. Sementara mereka yang belum berkembang harus diberi bantuan dan sekaligus diberi kesempatan agar mereka dapat mengambil inisiatif sendiri. Jadi, pembangunan itu adalah masalah humanisme.

Dua puluh tahun sesudah Populorum Progressio, ensiklik sosial yang kedua dari Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis (1987), mengangkat kembali tema pembangunan dan perkembangan (terutama karena dua puluh tahun usaha pembangunan ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan dan daerah miskin ternyata makin miskin dan makin tergantung). Paus Yohanes Paulus II menunjuk pada penindasan dan eksploitasi yang menghalangi segala perkembangan. Cita-cita daerah miskin sering berkiblat pada cita-cita daerah yang kaya, dan kepentingan negara miskin diabdikan pada kepentingan ekonomi dan politik negara kaya. Usaha perkembangan yang dikuasai oleh cita-cita orang kaya berakibat pemiskinan untuk daerah miskin, Supaya dapat terjadi perkembangan, dibutuhkan politik baru, yang berawal dan bertujuan pada kepentingan orang miskin.

Setelah melihat begitu banyak rintangan untuk pembangunan, semacam “faktor negatif yang menghalangi orang untuk menyadari kepentingan bersama dan merintangi mereka untuk melibatkan diri pada kepentingan bersama”, Sollicitudo Rei Socialis lalu berbicara mengenai “struktur-struktur dosa” sebab semua rintangan itu melawan “kehendak Allah yang mahakudus, rencana-Nya dengan manusia, keadilan dan kerahiman-Nya” (SRS 35). Melawan semua kendala itu, dinamika kasih dan keadilan Allah harus dilibatkan dalam usaha perkembangan manusia. Manusia membutuhkan tobat dalam wujud solidaritas atau “tekad mantap dan terus-menerus, untuk bekerja bagi kepentingan umum, bagi kesejahteraan semua orang dan setiap orang, karena kita bertanggung jawab untuk semua” (SRS 38). Untuk melawan kemiskinan dan memajukan perkembangan, dibutuhkan suatu politik keadilan yang “memihak” pada orang miskin dan melawan penindasan dan struktur-struktur dosa dengan percaya akan penebusan dan pembebasan.