Sakramen Pernikahan / Perkawinan


Sakramen Pernikahan adalah suatu sakramen yang mengkonsekrasi penerimanya (pasangan pria dan wanita) untuk suatu misi khusus dalam pembangunan Gereja dan menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini, yang dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif yang dimateraikan oleh Allah.

Pernikahan sah sakramental antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetubuhan, tidak dapat diceraikan, dan bersifat monogami. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam (atau saksi lain yang ditunjuk oleh Gereja) serta saksi-saksi lainnya.

Demi kesahan suatu pernikahan, seorang pria dan seorang wanita harus:

  1. Terbebas dari halangan nikah.
  2. Ada konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing calon mengutarakan niat dan persetujuan-bebas (persetujuan tanpa paksaan) untuk saling memberi diri seutuhnya, tanpa memperkecualikan apa pun dari hak-milik esensial dan maksud-maksud perkawinan.
  3. Dirayakan dalam “forma canonika” (Kan. 1108-1123) atau tata peneguhan. Suatu perkawinan harus dirayakan  dihadapan tiga orang, yakni petugas resmi Gereja sebagai peneguh, dan dua orang saksi.

Jika salah satu dari keduanya adalah seorang Kristen non-Katolik, maka pernikahan mereka hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait dalam Gereja Katolik. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Kristen (dalam arti belum dibaptis), maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait demi sahnya pernikahan.

Sikap terhadap Perkawinan yang Gagal


Bisa jadi, perjuangan untuk kesetiaan tidak “berhasil” dan usaha persatuan berakhir dengan perceraian. Bisa juga terjadi orang merasa kecewa lalu terpaksa mengalah dalam perkawinan. Bisa juga orang mengasihi tetapi kikir, memperhatikan tetapi penuh kecurigaan. Perpecahan yang dialami setiap manusia dan yang mengancam kebersamaan semua orang, kegagalan dan dosa, juga merupakan bagian hidup perkawinan. Tetapi kalau perkawinan hancur dalam perceraian, orang beriman tetap tidak berhadapan dengan kekosongan melainkan dengan Allah Penyelamat. Maka dalam Surat Apostolik Familiaris Consortio (22 November 1981), Paus Yohanes Paulus II “minta kepada para gembala dan seluruh persekutuan umat beriman, supaya membantu orang-orang yang telah bercerai dengan perhatian penuh kasih, jangan sampai mereka menganggap diri terpisah dari Gereja” (84). Memang pelayanan pastoral untuk orang yang telah bercerai dan yang mungkin sudah hidup dalam perkawinan kedua tidaklah mudah.

Menurut keyakinan umum, perkawinan merupakan lembaga yang sah karena terbentuk dengan sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian juga keyakinan Gereja: perkawinan adalah ‘‘kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan” (KHK kan. 1057 § 1). Menurut aturan hukum Gereja, persetujuan bebas dalam pernyataan bersama secara sah mewujudkan perkawinan sebagai lembaga di depan hukum.

Di masa sulit sekitar Konsili Trente dan di saat kekacauan, akibat kesepakatan perkawinan yang tidak jelas, Gereja Katolik mewajibkan semua orang Katolik agar menyatakan kesepakatan menurut cara yang ditetapkan oleh Gereja, sehingga “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaria wilayah atau pastor-paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi” (KHK kan. 1108 § 1). Sejak saat itu, pada pokoknya bagi orang Katolik berlaku: kesepakatan perkawinan itu sah hanya kalau dinyatakan dengan tata cara yang ditetapkan Gereja; perkawinan sah dan nyata hanya kalau kesepakatan dinyatakan dengan sah; hanya perkawinan yang sah menjadi perkawinan nyata dan sakramental. Karena merupakan perkawinan nyata dan sakramental, maka perkawinan itu tidak dapat diceraikan. Jadi sifat sakramental maupun lestari dan eksklusif perkawinan itu dikaitkan erat dengan tata hukum dan dengan aturan pelaksanaannya. Dan kesetiaan perkawinan, yakni keterikatan yang amat personal itu, terwujud dalam bentuk hukum yang teguh tegas.

Sudah beberapa abad lamanya, aturan ini sangat meneguhkan perkawinan Katolik, dan sampai sekarang ini persiapan pastoral perkawinan mencari jaminan, bahwa persetujuan diberikan dengan bebas serta penuh kesadaran, dan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat diragukan. Maka perkawinan yang diteguhkan secara gerejawi dengan sah, tidak dapat diceraikan. Orang Katolik yang terikat dalam perkawinan yang sah, tidak dapat nikah lagi, biarpun telah bercerai secara sipil atau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya. Orang Katolik yang telah bercerai secara sipil dan nikah kembali di luar Gereja, tidak diizinkan menyambut komuni, “karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan Gereja, yang dilambangkan dan dihadirkan oleh Ekaristi” kata Paus (FC 84). Umat Kristen terus menerus berusaha, jangan sampai perceraian dan pernikahan kembali menjadi sesuatu yang dianggap “normal”. Perkawinan diatur dengan ketat, agar tuntutan Yesus supaya terus menerus mewujudkan kesetiaan tidak dikhianati.

Perkawinan yang setia dan eksklusif itu tidaklah sama dengan aturan hukum. Kesetiaan kepada hukum tidak ada nilainya, bila tidak disertai kesetiaan hati. Tidak semua perceraian itu sama! Perceraian dapat berarti mengkhianati istri atau suami, meninggal-kannya dan pergi dengan orang lain. Perceraian dapat juga berarti perkawinan yang tadinya diikat dengan tergesa-gesa tanpa persiapan masak, berakhir dalam perpecahan, kendati sudah ada banyak usaha mencari kesatuan. Hukum perkawinan mengandaikan kemauan tulus untuk saling mengasihi, namun hukum juga tidak dapat membuktikannya. Hukum menyediakan ruang agar kesetiaan antar-suami-istri dapat berkembang, namun hukum juga tidak dapat menumbuhkannya. Kasih tumbuh dalam hati orang dan kesetiaan terwujud pertama-tama dalam hati nurani. Maka pastoral Gereja terhadap orang yang telah bercerai dan menikah kembali, pertama-tama harus menanggapi hati nurani mereka masing-masing (juga dalam hal “boleh menerima komuni” menurut ketetapan Kongregasi untuk Ajaran Iman tahun 1972). Sekaligus hendaknya diperhatikan, supaya jaringan hukum yang berlaku umum tidak dirusak oleh keadaan khusus. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman kepada para uskup Gereja Katolik tentang Penerimaan Komuni oleh kaum beriman yang cerai dan nikah lagi, tanggal 14 September 1994, sebetulnya menanggapi pelbagai pandangan mengenai pastoral bagi orang Katolik yang cerai dan nikah kembali. Pernyataan menjelaskan dan menegaskan: salahlah pandangan, bahwa “orang yang cerai dan nikah lagi boleh menyambut komuni”, kalau dalam pertimbangan suara hati yang jujur dan setelah konsultasi yang luas mereka sampai pada “keputusan sendiri, bahwa perkawinan pertama tidak sah dan perkawinan baru berlaku”. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman tersebut mengacu kembali pada Ajakan Apostolik Familiaris Consortio, mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan karena alasan serius tidak dapat pisah, hanya dapat menerima komuni kalau hidup tarak sempurna dan menghindari sandungan. Namun demikian, mengingat bahwa surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman mendapat tanggapan seluas dunia, kiranya harus ditarik kesimpulan bahwa tetaplah harus dicari pedoman pastoral yang tepat untuk pasangan yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah.

Sakramen Perkawinan


Dengan sakramen tobat orang diterima kembali sebagai anggota Gereja; atau, kalau dibebani oleh dosa kecil saja, ia semakin menyadari rahmat boleh ikut dalam perayaan Gereja. Sakramen perkawinan pada dasarnya juga menyangkut keanggotaan Gereja dan dalam arti itu merupakan syarat dapat mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Hal itu langsung kentara, kalau membandingkan dua pasang suami-istri: yang satu sudah dibaptis sebelum menjadi suami istri, yang lain sudah berkeluarga waktu menerima sakramen pembaptisan. Orang yang sudah berkeluarga waktu dibaptis, tidak perlu menerima sakramen perkawinan lagi; orang yang belum berkeluarga ketika dibaptis, perlu menerima sakramen perkawinan.

Perkawinan menurut Kitab Suci

Menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan: “Seorang laki-laki meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami-istri. Hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang (dalam bahasa Ibrani “daging” berarti makhluk, khususnya manusia). Dengan demikian mau diungkapkan kesatuan dalam perkawinan atau “monogami” (sebagaimana dengan jelas diungkapkan dalam Im 18:18). Itulah arti yang oleh Yesus diberikan kepada ayat ini dalam Mat 19:5 dan Mrk 10:7-8:

“Laki-laki akan meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.”

Kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal “kontrak” atau janji saja. Suami-istri sungguh satu manusia baru. Suami hidup dalam istrinya, dan istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, melainkan meliputi hidup seluruhnya, jiwa dan badan. Oleh karena itu kesatuan suami-istri juga menyangkut iman mereka. Di hadapan Allah dan dalam persatuan dengan Kristus mereka itu satu. Maka hubungan dengan Kristus yang pernah diikat dalam pembaptisan sebelum nikah, lain daripada persatuan dengan Kristus sebagai suami-istri. Hubungan dengan Kristus sebagai bujang atau gadis tidak memadai lagi dan harus diganti dengan persatuan dengan Kristus selaku suami-istri.

Mereka yang dibaptis sebagai suami-istri langsung berhubungan dengan Kristus sebagai suami-istri. Maka mereka tidak perlu menerima sakramen perkawinan lagi. Mereka sudah menikah waktu dibaptis. Mereka dari semula menjadi anggota Gereja sebagai orang berkeluarga. Sebaliknya mereka yang pernah menjadi anggota sebagai anak atau sebagai pemuda dan pemudi harus “memperbarui” keanggotaan mereka dan menjadi anggota yang berkeluarga. Hal itu terjadi dengan sakramen perkawinan. Maka sakramen perkawinan juga menyangkut keanggotaan Gereja.

Tetapi janganlah sakramen perkawinan dianggap suatu formalitas saja guna membereskan “KTP gerejawi”, Surat Efesus menyebutnya “misteri agung”. Itulah penafsiran berhubungan dengan Kej 2:24, yang telah dikutip di atas.

“Karena itu laki-laki harus meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu daging. Rahasia itu besar; aku memaksudkannya berhubung dengan Kristus dan jemaat” (Ef 5:31-32).

Sesudah kutipan Kej 2:24 dikatakan “Rahasia itu besar”, yang juga dapat diterjemahkan: Itu misteri agung. Kata “misteri”, khususnya dalam surat Efesus, berarti rencana keselamatan Allah, yang lama tersembunyi tetapi sekarang dinyatakan melalui Gereja (Ef 1:9; 3:3.9; 6:19). Kesatuan suami-istri termasuk misteri Allah itu. Kesatuan mereka mempunyai dasar dalam rencana Allah. Menurut ay. 32 rencana itu baru menjadi jelas dengan sepenuhnya, kalau dikaitkan dengan hubungan Kristus dan Gereja. Kesatuan suami-istri bukan hanya luhur dan mulia, tetapi bersifat ilahi, karena dikehendaki oleh Allah dan menunjuk kepada kesatuan Kristus dengan Gereja. Jelas sekali bahwa pengarang memakai bahasa kiasan, dan berbicara mengenai makna terdalam pernikahan. Ia tidak berbicara mengenai suatu upacara sakramental.

Namun tidak salah pula, kalau ajaran surat Efesus dihubungkan dengan sakramen perkawinan, sebab oleh kesatuan dengan Kristus hubungan suami-istri termasuk “misteri’ Allah. Artinya, karena kesatuan dengan Kristus karya Allah dinyatakan dan dilaksanakan dalam perkawinan. Sama seperti sakramen tobat begitu juga untuk sakramen perkawinan tidak ditentukan upacaranya dalam Kitab Suci. Bahkan mengenai inti perkawinan serta sifat sakramentalnya, jarang disebut. Tetapi dalam Ef 5:11-33 ditunjukkan bahwa cinta Kristus kepada Gereja-Nya merupakan dasar yang sesungguhnya bagi kesatuan suami-istri yang telah dibaptis. Cinta perkawinan mereka mengambil bagian dalam cinta Kristus kepada Gereja-Nya. Dengan demikian ditunjukkan yang paling pokok dalam setiap sakramen yaitu arti keselamatannya. Suami-istri dalam kesatuan dengan Kristus diselamatkan oleh cinta perkawinan mereka sendiri.

Perkembangan Upacara Sakramen Perkawinan

Selama kurang lebih seribu tahun Gereja tidak mempunyai pandangan lain dari yang terungkap dalam surat Efesus. Perkawinan orang Kristen terjadi dengan cara yang lazim dalam masyarakat. Tidak ada upacara khusus. Perkawinan sipil atau dalam kampung dan keluarga diakui oleh Gereja. Ada banyak nasihat dan petuah, tetapi tidak ada upacara khusus. Paling-paling diminta berkat dari Gereja.

Perkawinan itu urusan pemerintah atau masyarakat, yang diberi doa restu oleh Gereja. Baru ketika urusan pemerintah di Eropa Barat agak kacau, Gereja menjadi lebih aktif dalam mengatur perkawinan. Ini terjadi sekitar abad ke-12. Pada waktu itu juga dikembangkan pikiran mengenai sifat sakramental perkawinan. Baru pada tahun 1274, pada Konsili di Florence, untuk pertama kalinya dengan jelas perkawinan disebut di antara sakramen-sakramen Gereja. Maka tidak mengherankan bahwa sejak Reformasi di kalangan Protestan perkawinan tidak diakui sebagai sakramen. Bukan hanya karena di dalam Kitab Suci tidak ada petunjuk yang jelas, tetapi juga karena dalam kehidupan Gereja sendiri berabad-abad lamanya tidak diketahui bahwa ada sakramen perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai soal kemasyarakatan saja, oleh karena itu bersifat profan dan tidak sakral. Tetapi hal itu sebetulnya kurang sesuai dengan ajaran surat Efesus. Biarpun tidak dikenal suatu upacara khusus, tidak berarti bahwa tidak ada kesadaran mengenai arti rohani, bahkan ilahi, perkawinan.

Melalui cinta perkawinan, rahmat Allah diberikan kepada suami-istri dan anak-anak mereka. Sifat sakramental perkawinan tidak terbatas pada upacara saja, melainkan menyangkut hidup berkeluarga seluruhnya. Karena kesatuan suami-istri dengan Kristus, seluruh hidup mereka – yang adalah satu – menjadi perwujudan rahmat. Tanda rahmat ini ialah janji perkawinan, yang mengikat mereka untuk sehidup semati. Justru karena perkawinan itu semacam “peneguhan” pembaptisan, maka janji itu tidak hanya mengungkapkan kesetiaan mereka satu sama lain, tetapi juga terhadap Kristus.

Perkawinan juga “sakramen iman”, di dalamnya dinyatakan iman akan kasih Kristus sebagai dasar dan kekuatan ikatan perkawinan. Barangkali boleh dikatakan, bahwa bagi orang yang dibaptis waktu masih bayi atau anak, janji baptis menjadi lebih nyata dalam janji perkawinan, yang diucapkan di muka Gereja, yang diwakili oleh imam. Perkawinan dan keluarga menjadi tempat pengungkapan iman. Itulah sebabnya Konsili Vatikan II berani berbicara mengenai “Gereja-keluarga” (LG 11). Perkawinan dan hidup keluarga sendiri bagi umat beriman menjadi sarana mengungkapkan imannya dan dengan demikian juga menghayatinya. Keistimewaan sakramen perkawinan tidak terletak dalam bentuk upacaranya, tetapi dalam pengungkapan iman itu.

Sebagai upacara ditetapkan dalam buku Upacara Perkawinan tahun 1976: “Pria dan wanita menyatakan saling menyerahkan diri secara bebas, seutuhnya dan untuk selama-lamanya”. Janji nikah adalah bentuk sakramen perkawinan di muka Gereja. Dan ditegaskan lagi: “Justru kesatuan dalam cinta setia yang diangkat oleh Kristus menjadi martabat sakramen”. Pada dasarnya upacara perkawinan orang beriman tidak berbeda secara prinsipial dari upacara perkawinan umum. Tetapi bentuk yang umum itu menjadi sarana pengungkapan iman bagi orang yang percaya akan Kristus. Sama seperti bagi orang lain, begitu juga bagi orang beriman “cinta perkawinan diarahkan kepada penyempurnaan suami-istri secara menyeluruh, termasuk pula kelahiran dan pendidikan anak demi kebahagiaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat”. Bagi orang beriman semua itu mendapat kesempurnaan dalam perkembangan hidup bersatu dengan Kristus, baik untuk suami-istri sendiri, maupun untuk anak-anak mereka.

Perkawinan Campur

Apa yang terjadi kalau orang Katolik menikah dengan pihak lain yang bukan Katolik? Kalau pihak lain itu sudah dibaptis, perkawinan mereka tetap merupakan sakramen karena kedua orang itu satu iman dalam Kristus (KHK kan. 1055). Gereja menegaskan bahwa perkawinan itu pun tidak dapat diceraikan (KHK kan. 1061, 1141). Hanya saja, karena salah satu pasangan belum bersatu penuh dengan Gereja Katolik, biasanya perkawinan itu tidak diteguhkan dalam perayaan ekaristi (meski dalam hal ini tidak ada peraturan atau ketetapan yang mutlak dan umum).

Lain halnya kalau pihak yang lain belum dibaptis. Dengan izin khusus dari pimpinan Gereja, perkawinan itu dimungkinkan. Namun demikian, karena tidak sepenuhnya dilakukan dalam lingkup Gereja, sulit ditentukan nilai gerejawi perkawinan itu. Kiranya perkawinan seperti itu tidak merupakan sakramen, karena tidak ada kesatuan iman. Akan tetapi, karena pihak yang Katolik bersatu dengan Kristus dan pihak yang lain umumnya juga percaya kepada Allah, perkawinan ini pun pasti tidak di luar rencana Allah. Bagaimana persisnya semua itu terjadi, hanya Allah yang tahu.

Moral Perkawinan


Dengan tekanan pada sifat personal, muncullah satu permasalahan lain lagi, yakni komunikasi dalam perkawinan. Suami dan istri masing-masing mempunyai cita-cita, keinginan, impian yang berbeda-beda dan kecemasan serta keprihatinan lain-lainnya. Semua itu tidak hanya muncul dari hati mereka sendiri. Suami, karena lingkungan kerja, mempunyai aneka relasi: kenalan, sahabat, teman kerja, atasan dan bawahan, klien, dan langganan. Sering kali istri juga mempunyai lingkungan sendiri di luar lingkungan keluarga atau sanak-saudara, entah karena kariernya, entah karena keterlibatannya dalam aneka kelompok dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, suami dan istri tidak hanya mempunyai alam pikiran yang berbeda-beda, tetapi juga lingkup kehidupan sosial yang tidak sama. Semua itu dibawa masuk ke dalam keluarga dan belum tentu cocok satu sama lain. Tidak jarang terjadi bahwa dengan demikian dalam perkawinan mereka masuk “pria lain” atau “wanita lain”. Perkawinan lalu dapat menjadi suatu medan konflik dan konflik yang tidak diolah dapat menjadi sumber “penyelewengan”.

Karena itu, moral perkawinan modern pertama-tama perlu menjadi suatu moral komunikasi. Maksudnya, orang diharapkan mulai mengembangkan dan memperhatikan kemampuan berkomunikasi, serta saling membesarkan hati supaya membuka diri, juga bila ada kesulitan kecurigaan dan kecemburuan. Perlu dijaga, jangan sampai “inisiatif bicara” dilumpuhkan oleh ketakutan akan salah tangkap atau sakit hati. Moral komunikasi itu juga menuntut sejumlah keutamaan yang baru, seperti kemampuan dan kebijaksanaan menentukan mana saat berbicara dan mana saat diam. Juga dituntut kemampuan saling mengasihi tanpa memaksa, dengan mengakui dan menghormati kebebasan masing-masing. Moral komunikasi juga menuntut agar orang mampu menantang dan menegur, dan pada waktu yang sama senantiasa siap mengampuni. Terutama dituntut kemampuan dan keberanian untuk membangun suatu relasi cinta yang senantiasa baru dan terbuka, sebab perubahan dalam relasi suami-istri, “model keluarga” yang diwariskan dari orangtua sudah tidak ada lagi. Berpangkal pada hubungan pribadi yang baru harus dibentuk suatu model keluarga yang baru pula.

Seks dan Hidup


Aturan itu perlu tapi tidak cukup. Yang lebih diperlukan daripada aturan ialah kesaksian seksualitas yang manusiawi. Dalam hal ini perlu dipancarkan keyakinan bahwa seks harus dihormati sebagai sesuatu yang manusiawi. Seks bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Menjual seks, dengan pornografi atau pelacuran, berarti menjual manusia. Seks juga bukan naluri alam yang harus mendapat pelepasan, melainkan bagian hidup yang pantas dibina, dididik, dan dikembangkan, penuh nilai dan kasih. Seks pun bukan urusan yang diserahkan kepada kehendak orang perorangan. Seks menuntut tanggung jawab sosial. Oleh karenanya, dalam semua soal moral seks pertama-tama harus ditanyakan, bagaimana dapat ditingkatkan kemampuan memberi dan menerima kasih?

Dalam seks yang manusiawi, kasih dialami secara istimewa. Sebab seksualitas menyangkut segala emosi dan menggerakkan seluruh hayat, sampai orang “melupakan diri”. Pengalaman seks yang manusiawi dapat mematahkan belenggu kepentingan diri. Orang dapat menjadi merdeka dalam perhatian bagi kekasih. Hubungan seperti itu dapat menjadi dasar dan awal bagi hubungan yang tunggal dan eksklusif, dalam kesetiaan lestari. Ikatan kesetiaan tidak dibuat oleh alam, seolah-olah ikatan itu otomatis dan begitu saja terjadi. Karena itu, keberanian mengikat diri harus dikembangkan dengan menaklukkan ketakutan-ketakutan hati. Kesetiaan satu sama lain harus dibela dengan menolak tawaran yang menjanjikan kenikmatan saja. Jelaslah bahwa kelakuan seksual tidak dapat diatur dengan sejumlah larangan atau dengan “boleh” atau “tidak boleh”. Bahkan mendasarkan seks pada kesopanan umum juga tidak cukup. Penilaian moral mengenai perilaku seksual harus mencakup semua dimensi hidup manusia, sebab kelakuan seksual menyangkut pergaulan antara manusia dan penghayatan hidup manusiawi. Karena itu juga penilaian moral seks mesti peka terhadap maksud perbuatan itu. Orang tidak boleh mengutuk suatu perbuatan (mis. masturbasi), hanya karena tidak sesuai dengan tata alam. Tetapi tindakan itu juga tidak dapat dibenarkan hanya karena cocok dengan dorongan tubuh yang mesti diikuti.

Kelakuan seksual menyangkut hubungan antarmanusia. Maka nilai perilaku seksual pertama-tama menyangkut hubungan hati. Hubungan seksual tidak dibenarkan hanya atas dasar hak (suami atau istri). Perilaku seksual pertama-tama harus sesuai dengan hubungan personal. Orang makin menyadari bahwa hubungan pribadi itu membutuhkan perkembangan, maka hubungan seksual antara dua partner membutuhkan perkembangan. Oleh karena itu, tidaklah cukup bila moral seksual hanya melarang agar orang tidak menyentuh seseorang yang belum menjadi “hak” dan “miliknya”. Moral seksual itu harus makin peka terhadap kesatuan pribadi. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan terungkap dengan banyak cara, dengan tanda-tanda afeksi yang intim dan secara khusus dalam perbuatan sanggama. Menurut ajaran moral Katolik, perbuatan sanggama mendapat tempatnya yang tepat dan wajar dalam perkawinan, sebab hanya dalam hubungan mantap dan pribadi antara suami dan istri hubungan sanggama dapat menjadi ungkapan jujur bagi kasih dan penyerahan. Dan sebaliknya dalam perkawinan, hubungan pribadi dikuatkan dan dikembangkan oleh perbuatan sanggama dalam kasih dan penyerahan. Hubungan intim dan pribadi adalah nilai utama dalam seksualitas dan dalam semua perbuatan seksual. Dan semua perbuatan seksual patut dinilai, pertama-tama, sejauh mana mengungkapkan kasih terhadap partner dan mengungkapkan serta meneguhkan kesatuan hati yang mantap. Karena dalam seksualitas diteruskan hidup manusia, ajaran moral Gereja menegaskan juga supaya hubungan seksual harus terbuka bagi keturunan. Sebab di samping nilai pribadi dalam hubungan, seksualitas mengandung nilai sosial, karena merupakan daya pengikat perkawinan dan turut melangsungkan hidup.

Karena punya arti pribadi dan sosial, masyarakat ikut mengatur seksualitas dengan pelbagai aturan. Aturan-aturan masyarakat patut diperhatikan karena dan sejauh membina hormat dan kesatuan, dan pantas dikritik kalau melanggar kebebasan orang dalam mengikat perkawinan.

Homoseksualitas, yakni hubungan seksual antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita, dipandang oleh ajaran moral gerejawi berlawanan dengan nilai-nilai pokok dalam seksualitas; homoseksualitas tidak sejajar dengan heteroseksualitas. Namun diperdebatkan, apakah homoseksualitas harus dipandang sebagai penyelewengan atau sebagai kelainan yang pantas ditolong, entah dengan bantuan pengobatan atau dengan pengertian dan dukungan hidup. Demikian juga pandangan tentang masturbasi, yakni usaha untuk mendapat kenikmatan seksual pada diri sendiri, sebab seksualitas mengarahkan orang pada sesama. Namun penilaian ha¬nya tepat, kalau diperhatikan konteks hidup yang konkret. Sebab sehubungan dengan masturbasi, secara khusus kentara ciri dasar seksualitas: seksualitas bukan semacam keadaan alamiah melainkan sebagian dari hidup, yang pribadi, sosial, dan bersejarah.

Kesetiaan Kasih dan Kesejahteraan Anak


Dengan menekankan hubungan pribadi antar-suami-istri, Konsili Vatikan II mengoreksi pandangan dari masa lampau, yang menganggap keturunan sebagai tujuan utama dalam perkawinan:
“Perkawinan diadakan bukan hanya demi adanya keturunan saja.” (GS 50) Hubungan seksual antara suami-istri mempunyai nilai yang tidak hanya berkaitan dengan prokreasi (untuk menurunkan anak). “Tindakan-tindakan, yang secara mesra dan murni menyatukan suami-istri, harus dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan timbal-balik, cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur” (lih. GS 49). Namun demikian, “anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur …. Oleh karena itu pengembangan kasih suami-istri sejati, begitu pula seluruh tata hidup berkeluarga yang bertumpu padanya … bertujuan supaya suami-istri bersedia penuh keberanian bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat, yang melalui mereka makin memperluas dan memperkaya keluarga-Nya” (lih. GS 50).
Prokreasi bukan tujuan tunggal atau utama perkawinan, namun tetap merupakan suatu tugas luhur. Maka prokreasi pun bukan peristiwa alam, melainkan peristiwa pribadi, yang dijalankan dengan “tanggung jawab manusiawi dan Kristiani serta penuh hormat dan patuh-taat kepada Allah. Di sini orang perlu berembug dan berusaha bersama guna membentuk pendirian yang sehat, sambil mengindahkan baik kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan anak-anak, baik yang sudah lahir maupun yang diperkirakan masih akan ada. Sementara itu hendaknya mereka mempertimbangkan juga kondisi-kondisi zaman dan status hidup mereka yang bersifat jasmani maupun rohani. Akhirnya mereka perlu memperhitungkan juga kesejahteraan dan kerukunan keluarga, masyarakat serta Gereja sendiri” (GS 50). Dalam mempertimbangkan semua kepentingan itu, mungkin akan timbul konflik lagi antara keinginan mempunyai anak di satu pihak, dan kemampuan ekonomi keluarga, kesehatan dan kekuatan psikis ibu serta keadaan masyarakat di pihak lain. Lebih lagi, dapat timbul konflik antara keinginan mengungkapkan kemesraan kasih dalam perkawinan dan tanggung jawab untuk tidak menambah jumlah anak (bdk. GS 51).
Banyak orang mencari jalan keluar dengan memakai alat atau obat yang mencegah kehamilan. Konsili Vatikan II yakin, bahwa dalam penggunaan alat atau obat kontrasepsi (pencegah kehamilan) masih diperlukan pemikiran dan pengarahan yang baru.

Ensiklik Paus Paulus VI, Humanae Vitae dari tahun 1968, mengajarkan “bahwa setiap tindakan perkawinan (maksudnya terutama sanggama) harus terbuka untuk penurunan hidup”. Berpangkal dari situ, ditolak sterilisasi dan semua alat dan obat, yang mencegah kehamilan. Diusulkan dan dianjurkan cara “Keluarga Berencana Alamiah”. Banyak warga umat mengalami konflik batin dengan metode ini. Maka dalam Penjelasan  Pastoral Tahun 1972, Majelis Agung Waligereja Indonesia memberi nasihat kepada “suami-istri yang bingung karena merasa dari satu pihak harus mengatur kelahiran, tetapi dari pihak lain tidak dapat melaksanakannya dengan cara pantang mutlak atau pantang berkala. Dalam keadaan demikian, mereka bertindak secara bertanggung jawab dan karena itu tidak perlu merasa berdosa, apabila mereka menggunakan cara lain (dari cara yang oleh Humanae Vitae disebut halal), asal cara itu tidak merendahkan martabat istri atau suami, tidak berlawanan dengan hidup manusiawi (misalnya pengguguran dan pemandul-an tetap) dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis.” Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II Familiaris Consortia, tahun 1981, berbicara dengan lebih hati-hati daripada Humanae Vitae. Surat Apostolik itu memang menunjuk pada pernyataan Humanae Vitae tersebut tetapi kemudian juga mengutip pendapat Sinode Uskup-uskup Sedunia tahun 1980: “Cinta kasih antara suami dan istri harus bersifat sepenuhnya manusiawi, eksklusif dan terbuka pada hidup yang baru”.

Paus dan para uskup seluruh dunia masih menambahkan banyak pernyataan lain. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Pedoman Pastoral Keluarga tahun 1975 dari Majelis Agung Waligereja Indonesia. Para ahli teologi moral pun memberi banyak keterangan dan nasihat. Semua bicara mengenai hormat terhadap hidup dan mengenai kesetiaan antar-suami-istri, terutama dalam kesatuan mereka yang paling intim, hendaknya dijaga jangan sampai terjadi saling memanipulasi. Dalam Gereja Katolik semua pernyataan dan penjelasan itu belum berhasil membentuk suatu keyakinan bersama mengenai cara dan sarana mengatur kelahiran secara jelas. Sementara itu, masalah pengaturan kelahiran makin mendesak, karena merupakan salah satu unsur dalam tugas raksasa untuk memelihara bumi, untuk menguasai pertambahan penduduk dunia yang makin pesat, untuk mengembangkan tempat hidup bagi setiap orang yang lahir. Maka kesetiaan antar-suami-istri dan kasih antara pria dan wanita itu sebenarnya merupakan suatu usaha yang ter-pokok dan terpenting untuk menghormati hidup.

Perkawinan: Hubungan Personal dan Tanggung Jawab Personal


Kini pandangan mengenai perkawinan pun mengalami banyak perubahan, juga dalam lingkungan kebudayaan kita. Manusia dewasa ini menghayati perkawinan sebagai hubungan personal yang melebihi urusan keluarga semata-mata. Dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, Konsili Vatikan menekankan bahwa perkawinan bersifat personal. Konsili melihat perkawinan sebagai “persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS 48). Konsili menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri”. Sifat sosial perkawinan berarti mewujudkan “suatu lembaga yang mendapat keteguhannya … juga bagi masyarakat”. Perkawinan juga bersifat tetap, sesuai dengan kehendak Pencipta, dan terus-menerus berkembang, karena “pria dan wanita, yang karena janji perkawinan ‘bukan lagi dua, melainkan satu daging’ (Mat 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka” (GS 48).

Ciri-ciri perkawinan macam ini amat luhur, tetapi juga dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama-tama, dengan tekanan baru ini orang mengalami ketegangan antara sifat perkawinan yang personal dan intim di satu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain. Makin ditekankan hubungan pribadi antar-suami-istri, makin kurang disadari bahwa perkawinan merupakan suatu relasi sosial antara pria dan wanita yang mantap dan lestari karena dibentuk dalam kerangka tata hukum. Juga makin kurang dirasakan manfaat dari peneguhan sosial dan pengarahan masyarakat untuk perkawinan.

Dalam masyarakat tradisional yang masih ada di pelbagai pelosok tanah air kita, keluargalah yang menikahkan anak-anak. Dalam masyarakat industri, yang makin meluas ke desa-desa juga, laki-laki dan perempuan sendiri nikah karena saling cinta. Pada pokoknya perkawinan adalah “hubungan suami- istri”, yang berdiri sendiri di tengah-tengah kehidupan sosial. Istri dan suami makin (harus) memainkan peranan mereka masing-masing secara mandiri, dalam keluarga sama seperti juga dalam dunia kerja dan di lingkungan sosial-politik. Mereka bersama (harus) memikul tanggung jawab atas kelahiran dan pendidikan anak. Dalam masyarakat kita yang majemuk terdapat pandangan hidup yang beraneka-ragam. Maka dalam perkawinan makin dibutuhkan kesatuan keyakinan dalam mengambil sikap. Juga makin banyak orang dari agama yang berlain-lainan hidup berdampingan. Sering kurang disadari betapa menguntungkan, kalau agama yang sama mendukung kesatuan dalam perkawinan. Perkawinan sebagai usaha kesatuan untuk seumur hidup oleh banyak orang dirasakan sebagai suatu risiko, sebab belum tentu bahwa usaha untuk membangun kesatuan hati dan hidup akhirnya berhasil.