Nilai-Nilai Dasar


Nilai-nilai dasar yang menghormati martabat manusia, seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah dan perhatian untuk kepentingan bersama, sering dipakai baik sebagai tolok ukur moral, maupun untuk pertimbangan pribadi. “Kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan” menjadi kesepakatan dasar untuk menata hidup bersama dalam banyak negara. Karena merupakan landasan bagi hidup bersama, nilai-nilai itu disebut nilai-nilai dasar. Iman Kristen dapat menerangi, menjernihkan, dan mendukung nilai-nilai dasar.

Dari imannya Gereja menimba keyakinan, bahwa “martabat pribadi itu suci”, sebab rahmat Allah, yang ingin menyelamatkan semua orang, telah menyentuh sedalam-dalamnya hidup setiap insan. Dengan memaklumkan karya Allah Penyelamat, Gereja memaklumkan juga hormat bagi martabat manusia. Kalimat itu merupakan asas awal setiap rentetan hak asasi. Dengan mengajarkan dan membela kebebasan moral dan kebebasan sosial-politik setiap manusia, Gereja memaklumkan pokok iman: “Kebebasan sejati merupakan tanda mulia gambar Allah dalam diri manusia … supaya ia dengan sukarela mencari Penciptanya, dan dengan mengabdi kepada-Nya secara bebas mencapai kesempurnaan penuh yang membahagiakan” (GS 17). Demikian pula adalah keyakinan iman, bahwa “manusia berhak berserikat dalam kemerdekaan”, sebab “Allah berkenan menguduskan dan menyelamatkan manusia bukannya satu per satu, tanpa hubungan satu dengan lainnya, melainkan dengan membentuk mereka menjadi umat, yang mengakui-Nya dalam kebenaran dan mengabdi kepada-Nya dengan suci” (LG 9).

Dengan mengajarkan solidaritas dan dengan membela semua usaha guna membangun paguyuban tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi, Gereja mengungkapkan pengharapan iman, bahwa umat manusia dapat “diubah menjadi keluarga Allah” (bdk. GS.40). Di dunia modern menjadi makin jelas bahwa solidaritas manusiawi yang luas hanya dapat dibangun, kalau secara khusus diperjuangkan kepentingan mereka yang sampai sekarang tersisihkan (bdk. SRS 42; CA 11). Demikian pula pembangunan sejati merupakan perkembangan diri manusia. Perkembangan itu hanya maju kalau daya cipta manusia dipercaya dan diberi ruang (bdk. SRS 31; CA 46), Dengan mengajarkan asas-asas demokrasi ini, Gereja sekaligus memaklumkan keyakinan imannya.

Pancasila: Rumusan Pandangan Hidup dan Nilai-Nilai Dasar


Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempunyai tempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi, Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita membaca:

“ … untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang barkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”

Jelaslah bahwa kelima sila mencantumkan nilai-nilai perikemanusiaan dan persatuan serta keadilan yang diyakini secara universal oleh seluruh dunia. Namun sekaligus asas permusyawaratan dan ketuhanan menampilkan corak pandangan hidup yang khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius-sosial.

PANCASILA

pancasila

  1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  3. PERSATUAN INDONESIA
  4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN
  5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dengan demikian, dari satu pihak Pancasila menjamin ruang kebebasan agar setiap warga negara dapat mengambil sikap religius dan membina hidup religius dalam kebebasan. Berdasarkan Pancasila, setiap warga negara, tanpa campur tangan negara, berhak mengenal dan mengakui, memilih dan menghayati agamanya seluas kebudayaan manusia dan dalam batas-batas luas kewajaran umum. Di pihak lain, sila pertama Pancasila mengungkapkan harapan bahwa agama-agama memainkan peranan dalam kehidupan sosial-politik Republik Indonesia, dalam semangat kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Karena memungkinkan dan mengharapkan keterlibatan agama-agama dalam hidup sosial-politik, Pancasila juga mendorong para warga negara agar mengungkapkan iman mereka dalam bentuk-bentuk religius, Namun Pancasila bukanlah agama dan .tidak dapat menggantikan agama. Pancasila itu dasar negara yang memberi naungan kepada kita semua tanpa kecuali. Oleh karena itu dalam Statuta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang disahkan pada bulan November 1987, pasal 3, dikatakan:

“Dalam terang iman Katolik Konferensi Waligereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal itu diberi penjelasan sebagai berikut:

“Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti yang ada dalam Pancasila itu terdapat juga dalam ajaran Gereja, Andaikata tidak ada Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu juga sudah harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik. Dalam terang iman Katolik Gereja menerima Pancasila. Dengan menerima Pancasila itu umat Katolik tidak merasa menerima tambahan beban, melainkan mendapat tambahan dukungan dan bantuan dari negara RI. Maka, Gereja Katolik sangat menghargai Pancasila bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka, dinamis, dan kreatif, dalam wawasan persatuan, kebersamaan dan kemanusiaan yang luhur bangsa kita.”

Dalam dokumen KWI “Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila” (7 Maret 1985), yang merangkum gagasan dan pedoman sejak terbitnya “Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia” pada tahun 1970, dikatakan antara lain:

“Agama Katolik tidak dapat mengidentifikasikan diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu. Namun demikian, umat Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Negara kita memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya. Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa, dan dapat diterima serta didukung semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat kita yang majemuk itu. Gereja yakin bahwa Pancasila, yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini, merupakan wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu … , Umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita.  Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik.”

Pancasila akan bermakna bagi kehidupan bangsa kalau dihayati sebagai nilai-nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi rumusan kosong atau sarana kepentingan kelompok tertentu kalau dipakai untuk memperjuangkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi kandungannya.