Hanya berdasarkan Kitab Suci? … sejak awal, tidak begitu!

Bayangkan jika Anda berada di tahun 100, tinggal di daerah Korintus. Anda pergi ke Gereja di Korintus, dan Anda telah mendengar surat-surat Paulus yang dibacakan. Mungkin Anda pernah mendengar salah satu Injil dibaca, dan beberapa tulisan lain dari para rasul. Tapi, pada masa itu dalam sejarah, Perjanjian Baru belum disusun menjadi sebuah kanon. Tidak ada kumpulan buku yang bisa diterima sebagai “Perjanjian Baru”. Pada saat itu belum ada kitab “Perjanjian Baru”. Dan ingat juga bahwa pada jaman itu di kekaisaran Romawi, orang Kristen dibunuh karena percaya kepada Yesus dan karena tidak menyembah dewa-dewa berhala. Orang-orang Kristen tidak dapat dengan bebas berjalan membawa Alkitab dan pergi ke Gereja. Cara utama yang Anda pelajari tentang iman kristen berasal dari para murid yang telah diberi ajaran dari para Rasul sendiri.

Selain tulisan-tulisan dari para Rasul, tulisan-tulisan lain mulai muncul. Ada satu tulisan yang ditulis pada tahun 90 masehi yang disebut “Gembala Hermas”. Buku itu dianggap buku berharga oleh banyak orang Kristen, dan dianggap kitab suci kanonik oleh beberapa Bapa gereja perdana seperti St. Irenaeus. Buku “Gembala Hermas” sangat populer di kalangan umat Kristen pada abad ke-2 dan ke-3. Namun, karena semakin banyak tulisan muncul di tempat kejadian pada masa itu, maka semakin penting untuk mengetahui tulisan mana saja yang merupakan Kebenaran dan mana yang tidak. Banyak tulisan-tulisan bidaah yang tidak benar mengenai iman Kristen mulai muncul sangat awal. Jauh sebelum Kitab “Perjanjian Baru” yang resmi diterima oleh umat Kristen, ada beberapa ajaran sesat yang muncul. Lalu bagaimana Gereja seharusnya menangani hal ini?

Jika setiap Gereja saat ini hanyalah beberapa komunitas otonom seperti yang banyak diklaim oleh Kristen Prostestan, lalu bagaimana caranya melawan ajaran-ajaran yang sesat? Jika tidak ada otoritas Gereja yang tersentral, dan selain itu karena pada saat itu belum ada Kitab Suci yang diterima secara universal; Lalu bagaimana caranya untuk mencegah banyak gereja-gereja yang bermunculan dan masing-masing gereja itu mengklaim sebagai Kebenaran tanpa ada yang menggugat klaim dari gereja-gereja itu? Coba bayangkan situasi pada saat itu. Situasi-situasi seperti ketika seseorang yang ke suatu gereja, dan di gereja itu dia diajarkan bahwa tubuh fisik kita adalah hal yang buruk, bahwa kita hanya terjebak di dalam tubuh yang buruk itu dan bahwa yang benar-benar penting adalah hanya jiwa kita. Juga seperti ajaran di suatu gereja yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar hanya manifesto atau ikon di bumi dan Yesus benar-benar tidak memiliki tubuh fisik. Bagaimana gereja-gereja otonom yang terpisah-pisah melawan ini? Anggaplah jika, seseorang di gereja Anda di Korintus mengajarkan hal ini. Maka, para tetua di gereja itu bisa mengusir orang itu keluar dan melarang mengajar di gereja itu, tapi pengusiran dan larangan itu sama sekali tidak bisa menghentikan orang itu untuk pergi ke jalan dan bergabung dengan gereja lain. Atau, dia bahkan bisa memulai sendiri gerejanya yang bersebelahan dengan gereja Anda. Apakah tetua gereja Anda memiliki wewenang untuk menghentikannya? Tidak, cara itu tidak dapat menghentikan orang itu jika gereja-gereja pada masa mula-mula seperti model Protestan modern seperti saat ini yaitu kumpulan gereja-gereja otonom yang diikat bersama oleh tubuh tak terlihat. Jika gereja-gereja perdana itu seperti gereja-gereja otonom maka mereka tidak memiliki otoritas sama sekali. Selain itu, tidak akan ada cara untuk membuktikan bahwa ada ajaran oleh gereja yang “tersesat”  tertentu adalah ajaran yang salah karena belum ada penerimaan secara bersama (universal) adanya Kitab Suci “Perjanjian Baru” yang sudah dikanonisasi. Apakah Anda dapat membayangkan dan melihat bagaimana permasalahan ini akan menjadi bencana bagi gereja mula-mula? Apakah model Kristen Protestan modern itu benar? Hanya berdasarkan Alkitab? Mustahil!

Sebenarnya kita dapat benar-benar melihat di dalam tulisan-tulisan Gereja Perdana bahwa model “gereja Protestan” modern tidak ada dan tidak dikenal. Gereja Perdana memiliki otoritas yang terpusat dan sangat penting bagi Gereja untuk berkembang dan berjuang melawan ajaran sesat dari awal hingga seterusnya.

St. Ignatius dari Antiokhia, adalah murid dari St. Petrus. Dia diajariiman Kristen oleh St. Petrus. Dia kemudian diangkat menjadi Uskup Antiokhia oleh St. Petrus. Dia menulis surat kepada umat di Smirna yang tinggal di Turki modern sekitar 300 mil barat daya Antiokhia. Dalam suratnya ia menulis tentang wewenang Gereja, Gereja Katolik dan bagaimana Gereja Katolik memiliki kemampuan untuk melawan ajaran sesat yang telah ditetapkan pada tahun 100 M.

Hendaklah dianggap layak Ekaristi yang benar, adalah Ekaristis yang dilakukan oleh Uskup, atau oleh seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Uskup. Di mana ada Uskup, di situlah juga ada umat; sama seperti, dimanapun Yesus Kristus berada, ada Gereja Katolik. ~ St. Ignatius dari Antiokhia umat di Smirna (tahun 103 M)

Jadi, pada tahun 103 M, St. Ignatius menunjukkan bahwa Gereja memiliki hierarki dan bahwa dia adalah wakil Yesus di Bumi, dan bahwa Gereja itu Katolik! Dia terus berbicara tentang otoritas dan hirarki ini …

Lihatlah bahwa kalian semua mengikuti Uskup, sama seperti yang dilakukan Yesus Kristus kepada Bapa, dan para pastor kepada para rasul; Dan para diakon, sebagai institusi Tuhan. Jangan biarkan orang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Gereja tanpa Uskup. ~ St. Ignatius dari Antiokhia ke Smyrnaeans (tahun 103 M)

Dengan kata lain, Uskup memiliki wewenang dari Kristus dan mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Uskup. Dia juga menulis surat kepada jemaat di Efesus, sedikit lebih jauh ke selatan Smirna, menyuruh mereka untuk mematuhi Uskup dan untuk menghindari semua ajaran yang tidak disetujui oleh Uskup.

… maka Anda harus mematuhi Uskup dan para Pastor dengan pikiran yang tidak terbagi, membagikan satu roti yang sama, yang merupakan obat keabadian, dan obat penawar untuk mencegah kita dari kematian, tetapi [yang berarti] bahwa kita akan hidup selamanya di dalam Yesus Kristus. ~ St. Ignatius dari Antiokhia ke Efesus (c 103 103)

Dan dia bahkan menulis kepada umat di Filadelfia, sebuah kota di selatan Antiokhia bahwa Tuhan tidak tinggal di komunitas manapun yang tidak bersatu dengan Uskup.

Karena di mana ada perpecahan dan kemurkaan, Tuhan tidak tinggal di sana. Kepada semua orang yang bertobat, Tuhan memberikan pengampunan, jika mereka berbalik dalam penyesalan kepada kesatuan Allah, dan untuk persekutuan dengan Uskup. ~ Ignatius dari Antiokhia kepada orang Filadelfia (tahun 103 M)

Jadi, di sini kita lihat, pada awal 103 Masehi, seorang pemimpin Kristen, telah berurusan dengan hal-hal otoritas dan ajaran sesat di Gereja. Dia tidak menyebutkan bahwa Kitab Suci adalah otoritas terakhir, namun Uskup itu. Bahwa uskup telah diberi kuasa Kristus.

Uskup diberi peran dengan diberi wewenang dari Kristus, ketika kita mendengar Uskup, kita mendengar Kristus. Untungnya, kita juga memiliki kepastian dari Yesus bahwa Roh Kudus-Nya akan mencegah Gereja untuk mengajarkan kesalahan, dalam hal doktrin mengenai iman dan moral.

Delapan puluh tahun kemudian, kita melihat sosok lain yang sangat penting muncul di tempat kejadian. St. Irenaeus dari Lyons, yang berasal dari Smirna dan kemudian pindah ke Lugdunum di Gaul untuk ditahbiskan sebagai Uskup di sana. Menariknya, St. Irenaeus diajarkan iman Kristen oleh St. Polikarpus, yang adalah murid Yohanes, Yohanes Penginjil, “murid yang dikasihi”.

Pada saat itu Ajaran-ajaran sesat semakin gencar, mereka tumbuh di mana-mana, untungnya Gereja, yang memiliki struktur otoritatif yang telah diturunkan kepada mereka dari Kristus melalui para rasul melakukan “uji kelayakan” untuk melawan ajaran sesat ini.

St. Irenaeus menulis sebuah dokumen berjudul “Adversus Haereses” (Against Heresies) yang sekali lagi menunjukkan bahwa Gereja tidak mengikuti model modern dari gereja-gereja otonom yang diikat bersama oleh tubuh yang tak terlihat. Dengan tegas St. Irenaeus tidak mengikuti model gereja moderen, dia menegaskan bahwa Gereja memiliki otoritas yang terpusat dan masih belum ada kanon Perjanjian Baru yang ditetapkan. Sebenarnya St. Irenaeus berbicara tentang bagaimana secara mutlak Yesus mendirikan Gereja yang mengajar dengan Otoritas dan Tradisi Suci.

Misalkan ada timbul perselisihan sehubungan dengan beberapa pertanyaan penting di antara kita, bukankah kita mempunyai Gereja Peradna sebagai narasumber dimana para rasul saat itu sangat konstan berkomunikasi dengan mereka? dan belajar dari mereka apa yang pasti dan jelas mengenai pertanyaan sekarang? Bagaimana seharusnya jika para rasul sendiri tidak meninggalkan tulisan untuk kita? Tidakkah perlu mengikuti jalannya Tradisi yang mereka turunkan kepada orang-orang yang berkomitmen terhadap gereja-gereja? ~ St. Irenaeus dari Lyons, melawan Bidaah (sekitar tahun 180 M)

Menurut St. Irenaeus, kita harus menjawab permasalahan ajaran sesat dan perpecahan di Gereja dengan otoritas Tradisi Suci, struktur pengajaran Gereja dalam persatuan dengan ajaran-ajaran sejak awal. Setelah 150 tahun sejak kebangkitan Yesus Kristus, barulah kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu ajaran Gereja. St. Irenaeus juga melanjutkan dengan menunjukkan bahwa Suksesi Apostolik diperlukan untuk membuat otoritas ini benar.

… tradisi yang berasal dari para rasul, dari … Gereja yang dikenal secara universal didirikan dan diorganisir di Roma oleh dua rasul yang paling mulia, Petrus dan Paulus … yang turun ke zaman kita melalui suksesi para uskup. Karena ini adalah masalah kebutuhan bahwa setiap Gereja harus setuju dengan Gereja ini, karena otoritasnya yang unggul …

Dia bahkan mencantumkan Uskup Roma dari St. Petrus sampai pada jamannya.

… Rasul yang diberkati … menyerahkan ke tangan Linus kantor episkopat [dari Roma] … Kepada dia menggantikan Anacletus … Clement … Evaristus … Alexander … Sixtus … Telephorus … Hyginus … Anicetus … Soter … [dan] Eleutherius sekarang … meneruskan warisan dari keuskupan.

Kebenaran Iman dipelihara di Gereja dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi jelas selama berabad-abad untuk diikuti akan menjadi kebutuhan untuk menentukan buku dan surat apa yang akan dikenali sebagai “kitab suci.” Semakin banyak tulisan muncul, dan ajaran sesat terus berlanjut membanjiri. Sama seperti ketika Gereja mengalahkan satu ajaran sesat, kemudian ajaran sesat yang lain akan muncul. Dan juga saat penganiayaan secara brutal terhadap Gereja berlanjut di abad pertama, kejelasan tentang tulisan-tulisan Kristen menjadi penting. Dan dari semua itu, banyak orang Kristen telah menjadi martir dan akan berlanjut, dan perlu mengetahui buku mana yang sangat berharga untuk dicintai. Dan setelah semua itu masih ada lagi tulisan-tulisan yang lebih banyak dan lebih banyak surat dan “Injil” yang mengaku-mengaku benar akan terus muncul, dan akan semakin sulit untuk mempertahankan pengajaran yang solid tentang Kebenaran yang diturunkan dari Kristus.

Sikap terhadap Perkawinan yang Gagal

Bisa jadi, perjuangan untuk kesetiaan tidak “berhasil” dan usaha persatuan berakhir dengan perceraian. Bisa juga terjadi orang merasa kecewa lalu terpaksa mengalah dalam perkawinan. Bisa juga orang mengasihi tetapi kikir, memperhatikan tetapi penuh kecurigaan. Perpecahan yang dialami setiap manusia dan yang mengancam kebersamaan semua orang, kegagalan dan dosa, juga merupakan bagian hidup perkawinan. Tetapi kalau perkawinan hancur dalam perceraian, orang beriman tetap tidak berhadapan dengan kekosongan melainkan dengan Allah Penyelamat. Maka dalam Surat Apostolik Familiaris Consortio (22 November 1981), Paus Yohanes Paulus II “minta kepada para gembala dan seluruh persekutuan umat beriman, supaya membantu orang-orang yang telah bercerai dengan perhatian penuh kasih, jangan sampai mereka menganggap diri terpisah dari Gereja” (84). Memang pelayanan pastoral untuk orang yang telah bercerai dan yang mungkin sudah hidup dalam perkawinan kedua tidaklah mudah.

Menurut keyakinan umum, perkawinan merupakan lembaga yang sah karena terbentuk dengan sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian juga keyakinan Gereja: perkawinan adalah ‘‘kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan” (KHK kan. 1057 § 1). Menurut aturan hukum Gereja, persetujuan bebas dalam pernyataan bersama secara sah mewujudkan perkawinan sebagai lembaga di depan hukum.

Di masa sulit sekitar Konsili Trente dan di saat kekacauan, akibat kesepakatan perkawinan yang tidak jelas, Gereja Katolik mewajibkan semua orang Katolik agar menyatakan kesepakatan menurut cara yang ditetapkan oleh Gereja, sehingga “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaria wilayah atau pastor-paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi” (KHK kan. 1108 § 1). Sejak saat itu, pada pokoknya bagi orang Katolik berlaku: kesepakatan perkawinan itu sah hanya kalau dinyatakan dengan tata cara yang ditetapkan Gereja; perkawinan sah dan nyata hanya kalau kesepakatan dinyatakan dengan sah; hanya perkawinan yang sah menjadi perkawinan nyata dan sakramental. Karena merupakan perkawinan nyata dan sakramental, maka perkawinan itu tidak dapat diceraikan. Jadi sifat sakramental maupun lestari dan eksklusif perkawinan itu dikaitkan erat dengan tata hukum dan dengan aturan pelaksanaannya. Dan kesetiaan perkawinan, yakni keterikatan yang amat personal itu, terwujud dalam bentuk hukum yang teguh tegas.

Sudah beberapa abad lamanya, aturan ini sangat meneguhkan perkawinan Katolik, dan sampai sekarang ini persiapan pastoral perkawinan mencari jaminan, bahwa persetujuan diberikan dengan bebas serta penuh kesadaran, dan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat diragukan. Maka perkawinan yang diteguhkan secara gerejawi dengan sah, tidak dapat diceraikan. Orang Katolik yang terikat dalam perkawinan yang sah, tidak dapat nikah lagi, biarpun telah bercerai secara sipil atau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya. Orang Katolik yang telah bercerai secara sipil dan nikah kembali di luar Gereja, tidak diizinkan menyambut komuni, “karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan Gereja, yang dilambangkan dan dihadirkan oleh Ekaristi” kata Paus (FC 84). Umat Kristen terus menerus berusaha, jangan sampai perceraian dan pernikahan kembali menjadi sesuatu yang dianggap “normal”. Perkawinan diatur dengan ketat, agar tuntutan Yesus supaya terus menerus mewujudkan kesetiaan tidak dikhianati.

Perkawinan yang setia dan eksklusif itu tidaklah sama dengan aturan hukum. Kesetiaan kepada hukum tidak ada nilainya, bila tidak disertai kesetiaan hati. Tidak semua perceraian itu sama! Perceraian dapat berarti mengkhianati istri atau suami, meninggal-kannya dan pergi dengan orang lain. Perceraian dapat juga berarti perkawinan yang tadinya diikat dengan tergesa-gesa tanpa persiapan masak, berakhir dalam perpecahan, kendati sudah ada banyak usaha mencari kesatuan. Hukum perkawinan mengandaikan kemauan tulus untuk saling mengasihi, namun hukum juga tidak dapat membuktikannya. Hukum menyediakan ruang agar kesetiaan antar-suami-istri dapat berkembang, namun hukum juga tidak dapat menumbuhkannya. Kasih tumbuh dalam hati orang dan kesetiaan terwujud pertama-tama dalam hati nurani. Maka pastoral Gereja terhadap orang yang telah bercerai dan menikah kembali, pertama-tama harus menanggapi hati nurani mereka masing-masing (juga dalam hal “boleh menerima komuni” menurut ketetapan Kongregasi untuk Ajaran Iman tahun 1972). Sekaligus hendaknya diperhatikan, supaya jaringan hukum yang berlaku umum tidak dirusak oleh keadaan khusus. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman kepada para uskup Gereja Katolik tentang Penerimaan Komuni oleh kaum beriman yang cerai dan nikah lagi, tanggal 14 September 1994, sebetulnya menanggapi pelbagai pandangan mengenai pastoral bagi orang Katolik yang cerai dan nikah kembali. Pernyataan menjelaskan dan menegaskan: salahlah pandangan, bahwa “orang yang cerai dan nikah lagi boleh menyambut komuni”, kalau dalam pertimbangan suara hati yang jujur dan setelah konsultasi yang luas mereka sampai pada “keputusan sendiri, bahwa perkawinan pertama tidak sah dan perkawinan baru berlaku”. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman tersebut mengacu kembali pada Ajakan Apostolik Familiaris Consortio, mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan karena alasan serius tidak dapat pisah, hanya dapat menerima komuni kalau hidup tarak sempurna dan menghindari sandungan. Namun demikian, mengingat bahwa surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman mendapat tanggapan seluas dunia, kiranya harus ditarik kesimpulan bahwa tetaplah harus dicari pedoman pastoral yang tepat untuk pasangan yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah.

Moral Perkawinan

Dengan tekanan pada sifat personal, muncullah satu permasalahan lain lagi, yakni komunikasi dalam perkawinan. Suami dan istri masing-masing mempunyai cita-cita, keinginan, impian yang berbeda-beda dan kecemasan serta keprihatinan lain-lainnya. Semua itu tidak hanya muncul dari hati mereka sendiri. Suami, karena lingkungan kerja, mempunyai aneka relasi: kenalan, sahabat, teman kerja, atasan dan bawahan, klien, dan langganan. Sering kali istri juga mempunyai lingkungan sendiri di luar lingkungan keluarga atau sanak-saudara, entah karena kariernya, entah karena keterlibatannya dalam aneka kelompok dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, suami dan istri tidak hanya mempunyai alam pikiran yang berbeda-beda, tetapi juga lingkup kehidupan sosial yang tidak sama. Semua itu dibawa masuk ke dalam keluarga dan belum tentu cocok satu sama lain. Tidak jarang terjadi bahwa dengan demikian dalam perkawinan mereka masuk “pria lain” atau “wanita lain”. Perkawinan lalu dapat menjadi suatu medan konflik dan konflik yang tidak diolah dapat menjadi sumber “penyelewengan”.

Karena itu, moral perkawinan modern pertama-tama perlu menjadi suatu moral komunikasi. Maksudnya, orang diharapkan mulai mengembangkan dan memperhatikan kemampuan berkomunikasi, serta saling membesarkan hati supaya membuka diri, juga bila ada kesulitan kecurigaan dan kecemburuan. Perlu dijaga, jangan sampai “inisiatif bicara” dilumpuhkan oleh ketakutan akan salah tangkap atau sakit hati. Moral komunikasi itu juga menuntut sejumlah keutamaan yang baru, seperti kemampuan dan kebijaksanaan menentukan mana saat berbicara dan mana saat diam. Juga dituntut kemampuan saling mengasihi tanpa memaksa, dengan mengakui dan menghormati kebebasan masing-masing. Moral komunikasi juga menuntut agar orang mampu menantang dan menegur, dan pada waktu yang sama senantiasa siap mengampuni. Terutama dituntut kemampuan dan keberanian untuk membangun suatu relasi cinta yang senantiasa baru dan terbuka, sebab perubahan dalam relasi suami-istri, “model keluarga” yang diwariskan dari orangtua sudah tidak ada lagi. Berpangkal pada hubungan pribadi yang baru harus dibentuk suatu model keluarga yang baru pula.

Kesetiaan Kasih dan Kesejahteraan Anak

Dengan menekankan hubungan pribadi antar-suami-istri, Konsili Vatikan II mengoreksi pandangan dari masa lampau, yang menganggap keturunan sebagai tujuan utama dalam perkawinan:
“Perkawinan diadakan bukan hanya demi adanya keturunan saja.” (GS 50) Hubungan seksual antara suami-istri mempunyai nilai yang tidak hanya berkaitan dengan prokreasi (untuk menurunkan anak). “Tindakan-tindakan, yang secara mesra dan murni menyatukan suami-istri, harus dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan timbal-balik, cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur” (lih. GS 49). Namun demikian, “anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur …. Oleh karena itu pengembangan kasih suami-istri sejati, begitu pula seluruh tata hidup berkeluarga yang bertumpu padanya … bertujuan supaya suami-istri bersedia penuh keberanian bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat, yang melalui mereka makin memperluas dan memperkaya keluarga-Nya” (lih. GS 50).
Prokreasi bukan tujuan tunggal atau utama perkawinan, namun tetap merupakan suatu tugas luhur. Maka prokreasi pun bukan peristiwa alam, melainkan peristiwa pribadi, yang dijalankan dengan “tanggung jawab manusiawi dan Kristiani serta penuh hormat dan patuh-taat kepada Allah. Di sini orang perlu berembug dan berusaha bersama guna membentuk pendirian yang sehat, sambil mengindahkan baik kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan anak-anak, baik yang sudah lahir maupun yang diperkirakan masih akan ada. Sementara itu hendaknya mereka mempertimbangkan juga kondisi-kondisi zaman dan status hidup mereka yang bersifat jasmani maupun rohani. Akhirnya mereka perlu memperhitungkan juga kesejahteraan dan kerukunan keluarga, masyarakat serta Gereja sendiri” (GS 50). Dalam mempertimbangkan semua kepentingan itu, mungkin akan timbul konflik lagi antara keinginan mempunyai anak di satu pihak, dan kemampuan ekonomi keluarga, kesehatan dan kekuatan psikis ibu serta keadaan masyarakat di pihak lain. Lebih lagi, dapat timbul konflik antara keinginan mengungkapkan kemesraan kasih dalam perkawinan dan tanggung jawab untuk tidak menambah jumlah anak (bdk. GS 51).
Banyak orang mencari jalan keluar dengan memakai alat atau obat yang mencegah kehamilan. Konsili Vatikan II yakin, bahwa dalam penggunaan alat atau obat kontrasepsi (pencegah kehamilan) masih diperlukan pemikiran dan pengarahan yang baru.

Ensiklik Paus Paulus VI, Humanae Vitae dari tahun 1968, mengajarkan “bahwa setiap tindakan perkawinan (maksudnya terutama sanggama) harus terbuka untuk penurunan hidup”. Berpangkal dari situ, ditolak sterilisasi dan semua alat dan obat, yang mencegah kehamilan. Diusulkan dan dianjurkan cara “Keluarga Berencana Alamiah”. Banyak warga umat mengalami konflik batin dengan metode ini. Maka dalam Penjelasan  Pastoral Tahun 1972, Majelis Agung Waligereja Indonesia memberi nasihat kepada “suami-istri yang bingung karena merasa dari satu pihak harus mengatur kelahiran, tetapi dari pihak lain tidak dapat melaksanakannya dengan cara pantang mutlak atau pantang berkala. Dalam keadaan demikian, mereka bertindak secara bertanggung jawab dan karena itu tidak perlu merasa berdosa, apabila mereka menggunakan cara lain (dari cara yang oleh Humanae Vitae disebut halal), asal cara itu tidak merendahkan martabat istri atau suami, tidak berlawanan dengan hidup manusiawi (misalnya pengguguran dan pemandul-an tetap) dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis.” Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II Familiaris Consortia, tahun 1981, berbicara dengan lebih hati-hati daripada Humanae Vitae. Surat Apostolik itu memang menunjuk pada pernyataan Humanae Vitae tersebut tetapi kemudian juga mengutip pendapat Sinode Uskup-uskup Sedunia tahun 1980: “Cinta kasih antara suami dan istri harus bersifat sepenuhnya manusiawi, eksklusif dan terbuka pada hidup yang baru”.

Paus dan para uskup seluruh dunia masih menambahkan banyak pernyataan lain. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Pedoman Pastoral Keluarga tahun 1975 dari Majelis Agung Waligereja Indonesia. Para ahli teologi moral pun memberi banyak keterangan dan nasihat. Semua bicara mengenai hormat terhadap hidup dan mengenai kesetiaan antar-suami-istri, terutama dalam kesatuan mereka yang paling intim, hendaknya dijaga jangan sampai terjadi saling memanipulasi. Dalam Gereja Katolik semua pernyataan dan penjelasan itu belum berhasil membentuk suatu keyakinan bersama mengenai cara dan sarana mengatur kelahiran secara jelas. Sementara itu, masalah pengaturan kelahiran makin mendesak, karena merupakan salah satu unsur dalam tugas raksasa untuk memelihara bumi, untuk menguasai pertambahan penduduk dunia yang makin pesat, untuk mengembangkan tempat hidup bagi setiap orang yang lahir. Maka kesetiaan antar-suami-istri dan kasih antara pria dan wanita itu sebenarnya merupakan suatu usaha yang ter-pokok dan terpenting untuk menghormati hidup.

Pandangan terhadap Aborsi

Bagaimana memelihara hidup sebelum lahir dan menjelang ajalnya? Di sini kita juga harus terus menerus mencari jalan agar dapat menyelesaikan konflik secara manusiawi. Pada saat-saat akhir hidup, rasa hormat akan hidup mungkin bertentangan dengan rasa iba karena menyaksikan penderitaan yang membuat hidup itu kelihatan tak-bernilai lagi, sampai orang – dengan eutanasia – mempercepat kematian guna membebaskan sesama dari penderitaannya. Masa awal hidup, yaitu masa hidup dalam kandungan, mempunyai arti yang khas, baik bagi bayi maupun bagi ibunya. Hidup manusia baru itu berelasi dengan ibunya dan relasi itu meliputi dimensi-dimensi biologis, medis, psikologis, dan juga pribadi. Anak di dalam kandungan “menerima hidup” seluruhnya dari ibunya yang “memberikan” hidup, dan justru relasi erat itu dapat menimbulkan bermacam-macam konflik, yang sering berakhir dengan pengguguran (aborsi).

Mengenai pengguguran, tradisi Gereja amat jelas, Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, Gereja membela hidup anak di dalam kandungan, juga kalau (seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua) pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut pengguguran suatu “tindakan kejahatan yang durhaka”, sama dengan pembunuhan anak. “Sebab Allah, Tuhan kehidupan; telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia, untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat.” (GS 51) Menurut ensiklik Paus Paulus VI, Humanae Vitae (1968) pengguguran, juga dengan alasan terapeutik, bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup (14). Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Veritatis Splendor (1993), pengguguran digolongkan di antara “perbuatan-perbuatan yang – lepas dari situasinya – dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras”. Gaudium et Spes menyatakan, “Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti … penganiayaan, apa pun yang melukai martabat manusia … : semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia : .. sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta.” (GS 27; VS 80).

Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam “mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil” (KHK kan. 1398). Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan Gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup “adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan mana pun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain” (Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi mengenai Aborsi, 18 November 1974, no. 10). “Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai” (no. 11).

Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi, sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah dalam kandungan berkembanglah kemampuannya untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun juga sebelum lahir, ia adalah individu unik, yang mewakili seluruh “kemanusiaan” dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya, ditebus karena cinta kasih-Nya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan-Nya. “Allah menyayangi kehidupan” (KWI, Pedoman Pastoral tentang Menghormati Kehidupan, 1991). Artinya: setiap manusia disayangi-Nya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui “hak” hidup manusia dalam kandungan; hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal.

Kapankah mulai hidup seorang manusia sebagai individu dan pribadi? Pertanyaan itu mendapat bermacam-macam jawaban yang berbeda-beda dari zaman ke zaman, sesuai dengan pengetahuan medis dan sesuai dengan keyakinan filsafat dan religius yang berbeda-beda. Banyak orang menilai hidup sesudah kelahiran lebih tinggi daripada sebelumnya (sebab anak yang belum lahir belum “dilihat”), namun tetap dikatakan, bahwa hidup “harus dihormati sejak saat mulai pertumbuhannya”. Manusia menjadi manusia dalam suatu proses pertumbuhan, dan dalam proses itu, dibedakan beberapa “saat” yang menonjol. Pada saat pembuahan (yakni persatuan sel telur dan sperma) mulailah suatu makhluk baru, yang mulai hidup dengan identitas genetik tersendiri; namun sampai saat embrio bersarang dalam kandungan (nidasi) kira-kira 40% embrio gugur. Individualitas menjadi makin jelas, pada saat bila tidak bisa menjadi kembar lagi (twinning) atau sudah tidak mungkin lagi dua kumpulan sel menjadi satu kembali (reconjunction), dan bila mulai berkembang (sumsum) tulang punggung. Karena otak mutlak perlu untuk perbuatan-perbuatan personal, maka ada yang berpendapat, bahwa sebelum struktur otak terbentuk (yang terjadi antara hari ke-15 sampai ke-40), tidak tepat memandang embrio sebagai manusia yang berpribadi. Jelaslah, bahwa semua pendapat ini tidak hanya bersandar pada alasan medis dan biologis, melainkan juga berlatar-belakang suatu gambaran manusia yang tertentu. Tambah pula, istilah-istilah seperti “manusia”, “individual” dan “personal” belum tentu punya arti yang sama. Kiranya semua menyetujui yang dikatakan dalam Deklarasi mengenai Aborsi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman (1974), “Dengan pembuahan sel telur sudah dimulai hidup yang bukan lagi bagian dari hidup ayah atau ibunya, melainkan adalah hidup manusia baru, dengan pertumbuhannya sendiri.” Namun tidak semua sependapat bahwa hidup yang bertumbuh itu harus dilindungi dengan cara yang sama, mulai dari tahap pertama perkembangannya. Tetapi Gereja menuntut, supaya hidup manusia dilindungi seluas-luasnya sejak saat pembuahan, justru karena tidak mungkin ditetapkan dengan tegas kapan mulailah hidup pribadi manusia. “Kehidupan manusia sejak saat pembuahan adalah suci” (KWI).

Sebab itu, moral Katolik memegang teguh keyakinan, bahwa begitu hidup pribadi manusia dimulai, pembunuhan sebelum kelahiran dinilai sama seperti pembunuhan setelah kelahiran. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Namun larangan membunuh, biarpun berlaku universal, berlaku tidak tanpa kekecualian. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi. Hidup manusia dapat dikurbankan demi nilai yang lebih tinggi dan yang lebih mendesak – sebagaimana jelas dari uraian teologi moral mengenai “hukuman mati”. Maka, tidak sedikit ahli teologi moral Katolik yang berpendapat bahwa kalau ada seorang ibu yang tidak mungkin diselamatkan, bila kehamilan berlangsung terus dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, dalam konflik itu hidup ibu yang mesti berlangsung terus harus diselamatkan biarpun oleh karenanya hidup anak tidak mungkin diselamatkan. Pokoknya, hidup harus dipelihara! Kalau tidak mungkin hidup ibu dan anak, sekurang-kurangnya satu yang hidup terus!

Namun kiranya jarang terjadi bahwa pengguguran menjadi satu-satunya jalan untuk memelihara hidup. Jauh lebih sering terjadi konflik lain, seperti kehamilan di luar nikah yang menjadi beban psikis bagi ibu dan keluarganya. Jelas sekali, bahwa konflik seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan pengguguran. Dalam hal ini harus dituntut sikap wajar dan manusiawi dari lingkungan, dan dari tempat-tempat pendidikan serta tempat kerja. Kewajiban mereka ialah membantu orang yang hamil di luar nikah, bukan menghukumnya. Hal yang sama berlaku, bila pemeriksaan medis sebelum kelahiran memperlihatkan, bahwa anak yang akan lahir itu cacat. Sudah barang tentu, demi cacatnya, anak tidak boleh dibunuh, baik setelah maupun sebelum lahir, Konflik yang dialami oleh keluarga yang menantikan kelahiran seorang anak cacat, hendaknya diatasi dengan bantuan sosial dan dengan konseling, pribadi dan resmi, sipil dan gerejawi. Konflik hidup hanya dapat diselesaikan dengan membantu hidup!

Di Indonesia pengguguran terlarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346-349, yang untuk itu juga ditetapkan hukuman yang berat. Hukum Pidana mau melindungi hidup sejak awal. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (1992) tampaknya ingin mengatur konflik:
“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” Aturannya memang tidak jelas, karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda; dan pada umumnya dipertanyakan, adakah hukum aborsi masih efektif membantu orang dalam konflik atau melindungi hidup dalam kandungan.

Kini makin meluaslah pendapat bahwa hidup hanya diterima kalau direncanakan dan sebagaimana direncanakan. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang ”di luar rencana”, padahal merekalah “wakil dan wali kehidupan” dalam masyarakat. Bagaimana mendukung dan membela hidup dalam suasana “hidup berencana”? Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Dan tidak pada tempatnya menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anak-nya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya – karena alasan apa pun – orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran hanya nyata bagi ibu yang hamil. Bagaimana semua orang lain dapat membantu dia?

Pancasila: Rumusan Pandangan Hidup dan Nilai-Nilai Dasar

Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempunyai tempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi, Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita membaca:

“ … untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang barkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”

Jelaslah bahwa kelima sila mencantumkan nilai-nilai perikemanusiaan dan persatuan serta keadilan yang diyakini secara universal oleh seluruh dunia. Namun sekaligus asas permusyawaratan dan ketuhanan menampilkan corak pandangan hidup yang khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius-sosial.

PANCASILA

pancasila

  1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  3. PERSATUAN INDONESIA
  4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN
  5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dengan demikian, dari satu pihak Pancasila menjamin ruang kebebasan agar setiap warga negara dapat mengambil sikap religius dan membina hidup religius dalam kebebasan. Berdasarkan Pancasila, setiap warga negara, tanpa campur tangan negara, berhak mengenal dan mengakui, memilih dan menghayati agamanya seluas kebudayaan manusia dan dalam batas-batas luas kewajaran umum. Di pihak lain, sila pertama Pancasila mengungkapkan harapan bahwa agama-agama memainkan peranan dalam kehidupan sosial-politik Republik Indonesia, dalam semangat kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Karena memungkinkan dan mengharapkan keterlibatan agama-agama dalam hidup sosial-politik, Pancasila juga mendorong para warga negara agar mengungkapkan iman mereka dalam bentuk-bentuk religius, Namun Pancasila bukanlah agama dan .tidak dapat menggantikan agama. Pancasila itu dasar negara yang memberi naungan kepada kita semua tanpa kecuali. Oleh karena itu dalam Statuta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang disahkan pada bulan November 1987, pasal 3, dikatakan:

“Dalam terang iman Katolik Konferensi Waligereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal itu diberi penjelasan sebagai berikut:

“Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti yang ada dalam Pancasila itu terdapat juga dalam ajaran Gereja, Andaikata tidak ada Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu juga sudah harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik. Dalam terang iman Katolik Gereja menerima Pancasila. Dengan menerima Pancasila itu umat Katolik tidak merasa menerima tambahan beban, melainkan mendapat tambahan dukungan dan bantuan dari negara RI. Maka, Gereja Katolik sangat menghargai Pancasila bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka, dinamis, dan kreatif, dalam wawasan persatuan, kebersamaan dan kemanusiaan yang luhur bangsa kita.”

Dalam dokumen KWI “Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila” (7 Maret 1985), yang merangkum gagasan dan pedoman sejak terbitnya “Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia” pada tahun 1970, dikatakan antara lain:

“Agama Katolik tidak dapat mengidentifikasikan diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu. Namun demikian, umat Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Negara kita memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya. Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa, dan dapat diterima serta didukung semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat kita yang majemuk itu. Gereja yakin bahwa Pancasila, yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini, merupakan wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu … , Umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita.  Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik.”

Pancasila akan bermakna bagi kehidupan bangsa kalau dihayati sebagai nilai-nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi rumusan kosong atau sarana kepentingan kelompok tertentu kalau dipakai untuk memperjuangkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi kandungannya.