Doa untuk Pemuka Masyarakat

Allah, Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mengikut sertakan para pemuka masyarakat dalam karya penggembalaan-Mu terhadap seluruh masyarakat kami. Semoga para pemuka masyarakat yang telah Kau pilih menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sebab karisma kepemimpinannya berasal dari-Mu. Berilah mereka semangat pelayanan yang tulus untuk mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan semua orang.

Bapa, bimbinglah para pemuka masyarakat dengan terang kebijaksanaan sejati agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat, dan benar. Jauhkanlah dari mereka sikap hanya mementingkan diri sendiri, sikap menyelewengkan dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat mampu mengatasi godaan. Ya Bapa, karuniailah mereka berkat yang mereka perlukan. Sudilah Engkau mengangkat pemuka-pemuka yang serasi, yang dapat menjadi panutan bagi semua warga. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. (Amin.)

Doa untuk Masyarakat

Allah, Bapa yang maha pengasih dan penyayang; takkala menciptakan manusia Engkau berpesan, “Beranak cuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumi dan taklukkanlah!”

Kami bersyukur kepada-Mu atas himpunan-himpunan masyarakat yang kini memenuhi bumi ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas kebhinnekaan yang Kau taburkan dalam masyarakat kami: suku, kebudayaan, pendidikan, pola hidup, dan agama. Kendati semua ini kami dapat tinggal bersama sebagai saudara yang saling menghargai, dan saling membantu dalam semangat kerjasama.

Sudilah Engkau memupuk semangat persaudaraan antar warga masyarakat kami. Jauhkanlah masyarakat kami dari perpecahan. Semoga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga selalu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat.

Bapa, jadikanlah kami alat-Mu untuk menggarami masyarakat dengan cinta dan semangat persaudaran yang sejati. Sudilah Engkau tinggal di tengah masyarakat kami. Jadikanlah kami umat-Mu, dan Engkau sendiri menjadi Allah kami.

Kami mohon, semoga seluruh warga masyarakat berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan agar kami mampu mengabdikan hidup kami demi kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Doronglah seluruh masyarakat kami untuk memelihara lingkungan.

Berkatilah pula kaum muda yang menjadi harapan masa depan; para pemimpin yang Kau tugasi menghimpun dan melindungi rakyat; para pendidik yang berusaha mengatasi kebodohan, serta berjuang demi kemajuan masyarakat pada umumnya. Dampingilah kami semua agar selalu tekun dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan.

Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

(Amin.)

Gereja dan Negara Republik Indonesia

Mungkin sampai sekarang Gereja Indonesia masih dianggap asing atau “Barat” oleh banyak kalangan di Indonesia ini. Itu disebabkan antara lain karena Gereja datang di negeri ini bersama dengan kolonialisme Barat dan cukup lama hidup dalam pola pietisme dan tradisi Gereja Barat abad lampau. Mungkin juga untuk banyak orang Gereja Indonesia masih kurang utuh terlibat dalam perjuangan bangsa. Oleh sebab itu ada baiknya disinggung sepintas kilas mengenai hubungan antara Gereja dan Negara kita.

Dasar hubungan antara dua pihak adalah saling pengakuan sesuai kedudukan masing-masing. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Otonomi itu pada hakikatnya bersumber pada rakyat, yang berhak dan bertanggung jawab dan karena itu wajib menata dan mengatur peri hidupnya sendiri sebagai perorangan maupun masyarakat. Otonomi itu berarti, bahwa negara – seperti nilai-nilai dunia lainnya – mempunyai arti, diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Sambil tetap dan tegas mengakui serta menghormati otonomi negara mengenai hidup kemasyarakatan, Gereja Katolik menyadari panggilannya dan ingin mempunyai keleluasaan demi kesejahteraan semua dan masing-masing warga masyarakat, dan demi keselamatan manusia secara sempurna, melayani kebutuhan mereka, terutama yang bersifat rohani, tetapi juga yang bersifat jasmani demi perkembangan kepribadian mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini Gereja tidak mengharapkan kebebasan melebihi atau kurang dari yang berdasar UUD 1945 dijamin oleh negara.

Dalam negara Pancasila, agama-agama dan negara mempunyai fungsi serta menunaikan peranannya masing-masing. Keduanya menjalankan fungsi itu dalam perspektif tujuan mereka masing-masing dan dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dalam situasi konkret akan semakin jelas, sementara Gereja dan negara hidup bersama dan bekerja sama dengan erat. Karena negara maupun Gereja ada demi kepentingan masyarakat yang sama, maka harus hidup dalam suasana kerja sama.

“Dalam bidang masing-masing, negara dan Gereja tidak tergantung satu sama lainnya, melainkan mengatur diri sendiri. Tetapi kedua-duanya melayani dalam aspek-aspek yang berbeda-beda panggilan perorangan maupun sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan dapat diberikan dengan lebih efektif demi kesejahteraan mereka semua, jika negara dan Gereja meningkatkan kerjasama yang menguntungkan, dengan mengingat keadaan zaman dan daerah. Sebab manusia tidak terbatas pada lingkup dunia ini, melainkan dalam peredaran sejarah umat manusia ia mengamalkan sepenuhnya panggilan akan hidup abadi” (GS 76).

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja perlu ada sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat.

Hubungan Gereja dengan negara tidak melulu, bahkan tidak terutama berlangsung di tingkat institusional atau kelembagaan, tetapi juga dalam bekerja sama dengan semua golongan masyarakat dan dengan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Semua warga negara berhak ikut serta menentukan hidup kenegaraan. Dalam hal ini Gereja sejalan dengan haluan yang ditentukan oleh MPR, yaitu untuk semakin meratakan partisipasi rakyat dalam mengusahakan maupun menikmati pembangunan, dengan kata lain “merakyatkan negara”. Maka bagi Gereja sebagai persekutuan iman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, mitra utama dalam dialog ialah rakyat yang bernegara. Namun dalam dialog itu peranan pemimpin negara dan pemimpin Gereja sangat menentukan.

Gereja memperjuangkan masyarakat “partisipatoris”, yaitu “suatu partisipasi aktif para warga masyarakat, secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan dan pemerintahan negara mereka” (GS 73), supaya mereka dapat ”bertanggungjawab” terhadap politik negara. Suatu pluralisme dalam pandangan para warga negara mengenai usulan politis (GS 76; OA 46) dianggap wajar, apalagi bila seluruh masyarakat ikut serta dalam kepentingan negaranya. Bahkan, perbedaan pendapat mengenai hal-hal politik itu di dalam kalangan umat Katolik sendiri dipandang sebagai pantas pula.

Dalam rangka hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Republik Indonesia, beberapa bidang pantas diberi perhatian khusus:

  • Dalam usaha pembangunan; Gereja melihat peranannya yang khas dalam usaha membangun mentalitas sehat, memberi motivasi yang tepat, kuat serta mengena, membina sikap dedikasi dan kesungguhan, menyumbangkan etika pembangunan serta memupuk sikap optimis. Oleh karena itu pimpinan Gereja mengharapkan seluruh umat beriman mau melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif, dengan jujur menilai tujuan dan sasaran pembangunan maupun upaya-upaya dan cara-cara melaksanakannya.
  • Gereja merasa wajib memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Sikap dan peranan Gereja berdasarkan motivasi manusiawi dan Kristiani semata-mata. Oleh karena itu Gereja merasa prihatin atas pelanggaran hak-hak dasar dan hukum, atas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih diderita oleh banyak warga negara. Bila demi pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, Gereja berperanan kritis, ia menghindari bertindak konfrontatif dan menggunakan jalur-jalur yang tersedia dan berusaha sendiri memberi kesaksian.
  • Pimpinan Gereja mengharapkan supaya para ahli dan tokoh masyarakat yang beragama Katolik mau berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian dan panggilan masing-masing. Dalam hal ini mereka hendaknya dijiwai oleh semangat Injil dan memberi teladan kejujuran dan keadilan yang pantas dicontoh oleh generasi penerus.
  • Sesuai dengan perutusan Yesus Kristus sendiri yang diteruskan-Nya, Gereja merasa solider dengan kaum miskin. Ia membantu semua yang kurang mampu tanpa membedakan agama mereka, kalau mereka mau memanfaatkan bantuan ini untuk melangkah keluar dari lingkaran setan yang mengurung mereka.
  • Gereja mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
  • Gereja mendukung segala usaha berswadaya, merangsang inisiatif dalam segala bidang hidup kemasyarakatan, budaya, dan bernegara. Dengan demikian, potensi, bakat, dan keterlibatan para warga negara dikembangkan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Gereja memegang prinsip subsidiaritas, agar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri atau oleh kelompok/satuan/organisasi pada tingkat yang lebih rendah, jangan diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, bahaya etatisme dalam segala bidang dapat dicegah.

Gereja dan Masyarakat

Tugas atau sikap pelayanan pertama-tama menyangkut orang Kristen perorangan. Sikap Kristus, yang diakui oleh Gereja sebagai dasar kehidupannya, itu sikap pribadi yang pertama-tama merupakan tuntutan pribadi. Namun demikian, Gereja juga suatu lembaga keagamaan yang mempunyai tempat dan peranannya dalam masyarakat, sehingga sebagai keseluruhan, Gereja juga dituntut memperlihatkan sikap pelayanan Kristus. Hal itu terjadi bila Gereja secara publik tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan penampilan itu terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai perwujudan iman dan sebagai pengungkapan iman.

a. Kegiatan Sosial Gereja

Perwujudan iman, dalam bentuk kegiatan sosial Gereja, berarti partisipasi kelompok-kelompok atau organisasi Katolik dalam usaha pembangunan dan perkembangan masyarakat, misalnya dalam sekolah-sekolah serta karya kesehatan Katolik, dan dalam segala macam perkumpulan yang mempunyai tujuan kebudayaan atau sosial-ekonomis dan politik, yang sifatnya “umum”. Pelayanan Gereja di sana berarti bahwa sikap pelayanan Kristus dipraktikkan dan ditanamkan dalam kehidupan masyarakat yang umum. Kegiatan-kegiatan itu, kendatipun kadang-kadang dinilai sebagai usaha “kristenisasi”, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa yang khas Kristiani, selain semangat pengabdiannya.

Banyak orang dan organisasi lain sering memperlihatkan sikap pelayanan yang mungkin lebih meyakinkan. Tetapi, kalau organisasi-organisasi dan kegiatan Katolik itu benar-benar digerakkan oleh semangat Kristus, mau tidak-mau di situ akan ada sikap pelayanan yang ingin membantu dan menemani sesama dalam usaha bersama membangun masyarakat. Pada dasarnya kegiatan sosial itu tidak berbeda dengan usaha-usaha individual dalam mewujudnyatakan sikap pelayanan Kristus, maka tolok ukurnya bukanlah simbol-simbol atau rumus yang khas Katolik atau Kristiani, melainkan semangat Kristus dengan ciri-ciri khasnya yang telah disebut di atas.

Fungsi kenabian Gereja, yang dengan jelas dan tegas mengemukakan pandangan dan prinsip-prinsip Katolik mengenai hidup sosial, pertama-tama juga dijalankan oleh instansi atau organisasi sosial yang “biasa”. Memang ajaran sosial Gereja dirumuskan oleh pimpinan Gereja, dalam ensiklik-ensiklik para paus dan dalam ajaran Konsili. Tetapi itu prinsip-prinsip umum yang jarang menyentuh situasi yang konkret. Padahal justru dalam situasi konkret yang bersifat pluralistis, orang sering kehilangan pegangan yang nyata.

Masyarakat majemuk yang tidak mengikat diri pada satu pandangan tertentu, sering kali tidak menawarkan suatu pandangan hidup sama sekali. Nilai-nilai sosial yang mau dihayati bersama, sering tidak jelas, atau mungkin juga dirumuskan dan ditafsirkan secara berbeda-beda. Dalam situasi seperti itu Gereja, yang dididik bukan hanya oleh sabda ilahi melainkan juga oleh tradisi pemahaman yang lama, sungguh memberikan sumbangan yang berarti.

Ajaran sosial Gereja bukanlah ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan bersama di dalam Gereja saja, tetapi di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip itu tidak hanya mau menolong orang Katolik saja dalam menghadapi masalah-masalah sosial, tetapi dimaksudkan untuk seluruh masyarakat. Ajaran sosial Gereja adalah pandangan Gereja mengenai masyarakat, yang oleh orang Katolik sendiri harus dibawa ke dalam masyarakat. Di situ tugas pelayanan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam tukar pikiran di dalam masyarakat. Tentu saja diskusi itu dapat diadakan pada segala tingkat dan lapisan masyarakat, tetapi kiranya yang bertanggung jawab terutama kaum cendekiawan, yang oleh pendidikan mereka lebih mampu merumuskan pandangan Gereja.

Bagaimanapun juga, sikap pelayanan tidak terikat pada tingkat pendidikan atau keahlian. Diharapkan bahwa seluruh Gereja mengambil bagian dalam usaha bersama merefleksikan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat. Justru di tempat pluralisme tidak hanya menyangkut keyakinan agama, tetapi juga prinsip-prinsip etis dan politik, di situ perlu keterbukaan dalam dialog bersama. Tentu saja Gereja dan agama pada umumnya, tidak dapat menjamin keakhlakan masyarakat, tetapi dalam dialog bersama Gereja mempunyai sumbangan yang tidak boleh disembunyikan. Kesaksian hidup dan kesaksian pandangan, merupakan pelayanan yang amat berguna bagi sesama. Berbuat baik saja belum cukup. Kita harus mampu “memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang memintanya tentang pengharapan yang ada pada kita” (1Ptr 3:15).

b. Sikap Kritis

Pelayanan tidak hanya berarti mendukung, tetapi juga berani memberikan tanggapan yang kritis. Pertama-tama Gereja harus kritis terhadap dirinya sendiri dan tidak memutlakkan agama. Gereja bukanlah Kerajaan Allah, dan pandangan Gereja bukan wahyu. Gereja hanya dapat menyampaikan pandangannya mengenai manusia dan masyarakat dalam ketaatan kepada sabda Allah, yang senantiasa harus direnungkan, dan mengakui bahwa “semua berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah” (Rm 3:23). Bahkan, “jika kita berkata, bahwa tidak mempunyai dosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita” (1Yoh 1:8). Gereja sendiri tidak sempurna, pewartaan serta pandangannya juga banyak kekurangannya. Dengan rendah hati Gereja boleh menyampaikan pandangannya sambil mendengarkan orang lain, sebab dunia berkembang dan masalah sosial berubah. Ajaran sosial dari 200 tahun yang lalu, pasti tidak menjawab lagi persoalan zaman sekarang.

Ajaran sosial yang sudah membeku bukan merupakan sumbangan lagi. Di dalam arus tradisi, dan diterangi oleh firman Allah, Gereja dengan jujur dan terbuka harus ikut berpikir dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah baru yang sekarang menyibukkan masyarakat manusia.

Tetapi yang membeku bukan hanya ajaran Gereja. Banyak pandangan dan ajaran yang dahulu dianggap luhur dan mulia, sudah berubah menjadi ideologi yang mati dan tidak berguna lagi. Pandangan-pandangan itu, lebih-lebih kalau telah menjadi kedok untuk ambisi kelompok atau pribadi, perlu dibongkar dan dibuka kepalsuannya. Namun justru dalam memberikan kritik, Gereja janganlah melupakan tugas pelayanannya.

Melawan ideologi dengan ideologi tidak ada gunanya. Kalau dimutlakkan, agama juga dapat menjadi ideologi dan alat politik melulu. Justru sikap pelayanan harus menjaga Gereja supaya tetap mempertahankan sifat keagamaannya sebagai komunikasi iman. Sebagai lembaga keagamaan di dalam masyarakat, secara tidak langsung ada bahaya bahwa Gereja mengikuti arus masyarakat saja, sehingga tidak lagi dapat mewartakan Injil serta memberi kesaksian mengenai imannya sendiri.

Supaya tetap setia kepada Kristus dan sikap pelayanan-Nya, Gereja harus terus-menerus merenungkan dasar-dasar iman, dan tidak terlampau percaya pada ajaran serta organisasinya sendiri. Juga sebagai organisasi, Gereja harus tampil di dalam masyarakat sebagai pewarta sikap dan pandangan Kristus dan bukan mewartakan pandangannya sendiri. “Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba, karena kehendak Yesus” (2Kor 4:5). Gereja tidak meneruskan ajaran baku yang sudah membeku, melainkan atas dasar iman dan sikap pelayanan, senantiasa ikut mencari jalan hidup, bersama dengan orang lain.

Sikap Dasar: Melayani, bukan Dilayani

Apakah sumbangan umat Kristen bagi masyarakat yang majemuk dan pluralistik ini? Bagaimana mungkin dapat berlangsung perjuangan bersama bagi manusia yang berbeda imannya? Sumbangannya ialah sikap hidupnya dan alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuknya, berdasarkan pikiran yang sehat dan komunikasi yang meyakinkan. Semua orang menghadapi kenyataan hidup yang sama, dan masing-masing bertanggung jawab atas sikap yang diambilnya. Tetapi komunikasi yang wajar dapat menjadi sumber inspirasi dalam usaha bersama. Semua mencari kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Mengenai tujuan masyarakat, kebanyakan orang memang sepaham. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah bagaimana menempuh jalan ke situ, dan kebanyakan orang enggan berpikir mengenai jalannya, bahkan cenderung mengambil jalan pintas. Masyarakat tidak hanya sekadar ingin hidup makmur-sejahtera, tetapi setuju mengenai perlindungan hidup, mengenai perkembangan dan pendidikan angkatan muda, mengenai kemajuan ilmu dan teknik, mengenai hubungan baik dan ketertiban hidup bersama dan mengenai banyak hal yang lain.

Sedangkan mengenai tindakan konkret yang harus diambil tidak hanya ada perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan orang diam saja dan menunggu sampai orang lain mengambil inisiatif. Banyak umat Kristen, yang tahu mengenai kewajiban untuk saling tolong-menolong dengan saling menanggung beban (lih. Gal 6:2), ikut menunggu sampai ada yang memulai atau datang perintah dari atas.

Bagaimana iman menjadi pendorong atau bantuan untuk bertindak? Tidak dengan cara membuat tugas mencari jalan menjadi lebih ringan. Sebab “iman membimbing akal budi manusia ke arah cara-cara memecahkan soal yang sepenuhnya manusiawi” (GS 11). Dalam cara berpikir, orang Kristen sama dengan yang lain. Tetapi dalam hal kelakuan dan tindakan umat Kristen yakin, bahwa “barangsiapa mengikuti Kristus, manusia sempurna, akan menjadi manusia yang lebih utuh” (GS 41). Iman bukan soal pengetahuan atau pandangan, melainkan soal sikap dan kesetiaan. Orang Kristen sering juga tidak menyumbang pada kesejahteraan bersama, karena belum dengan sepenuhnya menjadi pengikut Kristus. Orang hanya menjadi sungguh Kristiani dengan mengikuti jejak Kristus.

Salah satu sikap Kristus yang amat mencolok adalah penolakan-Nya terhadap feodalisme atau masyarakat yang bertingkat-tingkat dengan membedakan golongan orang. Yesus bersabda:

“Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah para bangsa memerintah rakyat mereka dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, dan ingin disebut pelindung. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu-hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan” (Mat 20:25-28 dsj.).

Yesus mengenal struktur masyarakat feodal. Adanya kelas-kelas dan tingkat-tingkat itu, biasa dalam masyarakat. Tetapi, kata-Nya, tidaklah demikian di antara kamu. Kamu harus lain. Sikap yang Kuajarkan kepadamu adalah sikap melayani. Yesus tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah daripada diri-Nya, Ia mengetahui bahwa sebetulnya Ia tidak sama dengan yang lain. Ia berkata, “Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki” (Yoh 13:13-14). “Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani” (Mrk 10, 45). Itulah sikap yang diharapkan Yesus dari murid-murid-Nya. “Janganlah kamu disebut rabi (guru), sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara” (Mat 23:8).

Gereja tidak lebih pintar, sehingga harus menggurui orang lain. Semua adalah saudara, dan harus saling membantu dalam mencari jalan dan arah hidup. Paulus berkata, “Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal 3:28). Maksudnya, Kristus telah menghapus perbedaan suku dan ras, perbedaan tingkat sosial atau kelas, dan juga pria dan wanita sama saja di hadapan Tuhan.

Membedakan orang dan golongan tidak cocok dengan semangat Yesus. Iman (dapat) mempengaruhi pandangan orang, karena memberi pandangan baru terhadap keluhuran pribadi manusia, terhadap kesamaan dan persaudaraan semua orang, dan terhadap sikap pelayanan. Dalam pandangan Kristen melayani tidak merendahkan, melainkan mengangkat orang karena membuatnya sama dengan Kristus, Tuhan dan Guru.

Keadilan dengan Menata Masyarakat secara Manusiawi

Tak mungkin memperbaiki nasib orang yang bekerja dalam ketergantungan hanya dengan meningkatkan upah minimum. Maka ensiklik Paus Pius XI Quadragesimo Anno berbicara “mengenai tata sosial, mengenai pembaruan tata sosial dan mengenai penyempurnaannya menurut rencana keselamatan injili”, supaya dengan demikian masyarakat kelas (kapitalis) dapat diatasi, dan masyarakat tanpa kelas dan tanpa inisiatif pribadi (sosialis) dihindari. Pius XI menghendaki suatu masyarakat yang berdasarkan solidaritas. Dua puluh tahun kemudian, dalam ensiklik Mater et Magistra, Paus Yohanes XXIII menunjukkan ciri khas masyarakat modern, yakni sosialisasi. Maksudnya, kini banyak orang terjaring dalam hubungan sosial yang makin meluas serta makin rumit dan erat. Makin banyak institusi sosial yang mengikat, makin banyak pula orang yang berada dalam kewajiban yang makin majemuk. Kendati demikian, manusia belum tentu menjadi lebih dekat satu sama lain. Ikatan sosial yang sungguh manusiawi mesti dijiwai oleh kasih, yakni oleh penghargaan bagi pribadi masing-masing. Maka Mater et Magistra (1961) merumuskan asas setiap tata sosial, “Manusia adalah dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial.”

Asas penghargaan manusia ini diangkat kembali oleh Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes (1965). Konstitusi tidak pertama-tama berbicara mengenai tata masyarakat, melainkan mengenai manusia dalam masyarakat, Berdasarkan wahyu dan iman, Konsili merumuskan pandangannya terhadap manusia yang bermasyarakat. Konsili menggariskan suatu antropologi Kristiani dalam hubungan dengan pembangunan masyarakat. Dinyatakan nilai-nilai dan kebenaran fundamental mengenai manusia, sebagai dasar hidup untuk masyarakat. Sedalam-dalamnya manusia itu makhluk sosial. Menurut pandangan Gereja, masyarakat adalah pertemuan antara pribadi manusia. Manusia tidak pernah lebur di dalam masyarakat (sebagaimana diajarkan oleh marxisme), namun dari pusat kebebasan pribadinya manusia mendekati manusia yang lain. Asas yang mempersatukan masyarakat ialah solidaritas. Kebersamaan antar-manusia dibangun dengan kesadaran bahwa dalam lubuknya yang terdalam umat manusia sudah bersatu. Tak mungkin manusia hidup sendirian. Kita hanya dapat hidup dan berkembang dalam kebersamaan. Maka masing-masing orang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dan semua orang bersama-sama bertanggung jawab atas masing-masing warga.

Oleh karena itu, agar manusia tetap menjadi “dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial“, orang mesti berpegang teguh pada prinsip subsidiaritas. Segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan janganlah dijadikan urusan bersama. Yang dapat dikerjakan oleh kelompok kecil janganlah dijadikan urusan pemerintah atau negara. Inisiatif pribadi pantas dilindungi. Tanggung jawab pribadi tidak pernah dapat diambil alih oleh masyarakat atau oleh negara. Di dunia profan, para warga masyarakat mempunyai otonomi sendiri yang tidak termasuk wewenang Gereja sebagai pewarta Injil dan pembimbing iman.

Di tengah-tengah ikatan sosial dan politik yang semakin erat, pribadi manusia dapat dilindungi, jika orang mengakui hak-hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Pacem in Terris (1963). Hak-hak asasi meliputi hak atas hidup dan kemerdekaan, hak atas kerja dan hak untuk dan hak kebebasan agama; hak mendirikan keluarga dan hak bersekutu dan mendirikan perkumpulan, hak mengutarakan pendapat. Pengakuan atas hak-hak asasi bagi semua orang merupakan syarat mutlak untuk hidup bersama dalam damai, baik di dalam masyarakat dan negara maupun dalam hubungan antar-negara dan bangsa. Maka supaya terlaksana hak-hak asasi tersebut, dituntut toleransi yang mengakui itikad baik setiap warga masyarakat, dan terutama kesanggupan untuk “ikut serta secara bertanggung jawab dalam hidup politik sehari-hari” (bdk. GS 76).

Dalam hubungan dengan negara, Gereja tidak hanya ingin melindungi martabat pribadi manusia yang tidak pernah boleh “dikuasai” seluruhnya oleh masyarakat. Gereja ingin melindungi “transendensi manusia” dan juga mendorong anggota-anggotanya supaya secara aktif terlibat dalam memikul tanggung jawab politik (bdk. GS 76). Negara bertugas memajukan kepentingan bersama, yakni segala sesuatu yang membantu pribadi dan keluarga manusia agar makin mudah dan makin sempurna mewujudkan hidupnya. Negara adalah pendukung hidup manusia dalam kebersamaan, negara bukanlah penyelenggara. Maka tidak mengherankan, bahwa dalam Centesimus Annus, ensiklik sosial yang paling akhir itu, dikatakan:
“Gereja menghargai sistem demokrasi, karena itu menjamin bahwa para warga negara berperan serta dalam mengambil keputusan politik, lagi pula menjamin peluang rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan -bila itu memang perlu – menggantikan mereka secara damai. Maka Gereja tidak dapat mendukung terbentuknya kelompok kepemimpinan yang tertutup, yang demi kepentingan khusus atau demi alasan ideologis merebut kuasa negara” (CA 46).

Usaha Membangun Masyarakat Adil

Sepanjang sejarah, orang Kristen berusaha mewujudkan kesetiaan terhadap Allah dalam loyalitas sosial, sebagaimana dinasehatkan umpamanya dalam surat Petrus: “Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada pejabat-pejabat yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik” (1Ptr 2:13). Sepanjang sejarah, keadilan Allah senantiasa dikaitkan dengan beraneka-ragam gambaran dan usaha keadilan manusiawi. Namun selalu terasa juga ketegangan antara iman akan Allah yang membenarkan manusia karena rahmat-Nya dan kedosaan manusia serta ketimpangan sosial, yang tampaknya sulit diatasi.

Dalam tradisi ajaran moral Gereja, keadilan diterangkan sebagai suatu keutamaan, yaitu sebagai sikap manusia yang memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya dan yang ia butuhkan. Orang dinyatakan adil, bila jasa sesama dibalas dengan seimbang (iustitia commutativa) dan kekayaan yang tersedia di dunia dibagi rata menurut kebutuhan masing-masing (iustitia distributiva). Semua itu menurut suatu tata hukum masyarakat dan negara. Tuntutan hukum sipil (yang berpedoman pada tata ciptaan Tuhan: hukum kodrat), tampaknya jelas dan tegas. Demikian pula tuntutan keadilan yang harus dijalankan karena ketaatan kepada Allah. Dan memang dalam masyarakat yang stabil dan statis (seperti dalam masyarakat feodal), keutamaan subjektif tersebut di atas dapat menjamin, bahwa setiap orang mendapat haknya. Bahkan revolusi-revolusi besar di Amerika dan Eropa pada akhir abad ke-18, masih amat yakin akan keutamaan para warga dan mencanangkan cita-cita keadilan dalam rumus: Kebebasan individu, kesamaan semua di depan hukum, dan kekayaan untuk masing-masing. Namun pada waktu yang sama, revolusi industri mulai membubarkan tata-tertib masyarakat feodal. Kemiskinan yang meluas mulai memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat dijamin hanya oleh sikap orang yang menjalankan keadilan dengan taat pada tuntutan dan tatanan masyarakat. Keadilan menuntut supaya masyarakat sendiri ditata secara sosial-demokratis. Sejak itu keadilan mulai dipandang pertama-tama sebagai struktur sosial yang tepat karena memajukan kepentingan umum dan memberi ruang bagi hidup dan inisiatif setia orang. Sejak itu, orang mulai bicara mengenai “keadilan sosial”.

Karl Marx (1818-1883) mengecam masyarakat feodal dan kapitalis yang berkembang pesat karena industrialisasi. Marx yakin, tata masyarakat itu mengakibatkan penderitaan kaum buruh. Kritik sosial itu didasarkannya pada materialieme dialektis dan materialisme historis. Keyakinan pokok dalam teori ini ialah bahwa sejarah manusia tidak ditentukan oleh budi manusia dan oleh kebebasannya (roh), melainkan oleh perkembangan materi, oleh kerja manusia dan khususnya oleh kerja tangan. Kebudayaan dan hidup rohani manusia, pikirannya dan cita-citanya, hanyalah pantulan tata produksi. Sebetulnya tidak ada kebebasan, tidak ada tempat untuk cita-cita luhur manusia dan untuk rahmat. Karya Allah tidak berarti. Hidup sosial ditentukan oleh sistem produksi, yaitu kepentingan mereka yang memiliki uang dan sarana produksi (mesin), yakni kelas kapitalis, melawan kepentingan mereka yang hanya dapat menyediakan tenaga kerja, yakni kelas proletar. Menurut Marx, hidup sosial adalah adu-kepentingan dan permusuhan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Namun Marx mengharapkan bahwa justru pertentangan kelas akan memajukan perkembangan masyarakat, dan bahwa akhirnya melalui revolusi diciptakan suatu masyarakat tanpa kelas, yang di dalamnya semua ketidakadilan diatasi.

Kebebasan kaum buruh dicita-citakan oleh Marx, namun dalam teorinya Marx sama seperti kaum kapitalis. Ia memandang buruh hanya sebagai tenaga kerja yang menggerakkan roda produksi. Marxisme “tidak mengenal manusia”, karena baginya manusia hanyalah faktor produksi semata-mata. Marxisme tidak mengenal manusia dalam martabatnya, karena manusia seluruhnya diabdikan kepada negara, dan kalau negara tidak memberi ruang bagi keluarga dan paguyuban-paguyuban manusia lainnya. Namun marx-isme “tidak mengenal manusia” terutama karena pandangan hidup marxis adalah ateis. “Kalau Allah disangkal, pribadi manusia kehilangan dasarnya dan dibina suatu hidup masyarakat yang tidak mengakui martabat dan tanggungjawab pribadi manusia.” (CA 13). Memang harus diakui juga, Marx dan marxisme membuka mata banyak orang. Orang menjadi sadar bahwa masyarakat dibentuk oleh manusia dan, oleh karena itu, perlu diusahakan supaya tata masyarakat memberi kesempatan hidup kepada setiap orang. Tidak cukup lagi jika kita hanya mengindahkan hak (milik) orang. Keadilan sosial berarti menanggapi kebutuhan para warga dan membuka kemungkinan mengembangkan diri, terutama bagi anggota-anggota masyarakat yang sampai kini tersisih. Keadilan diartikan lebih dinamis, bersifat sosial, bahkan struktural. Keadilan sejati harus dicari dan diwujudkan, justru demi mereka yang sampai kini tersingkir.