Etika Politik Katolik

ETIKA POLITIK KATOLIK
oleh Mgr. Ignatius Suharyo

source: https://www.facebook.com/gerejakatolik/posts/10152750348969638:0

“Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.” (Mgr. Ignatius Suharyo)


Kalau ditanya, apa sumbangan hierarki bagi orang Katolik yang terjun dalam bidang politik? Jawabannya, memberikan etika politik yang sesuai dengan AJARAN SOSIAL GEREJA. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia bulan November tahun 2003 membahas keadilan sosial bagi semua dari segi politik dengan mempertimbangkan kenyataan sosial-politik di Indonesia. KWI menyampaikan beberapa prinsip etika politik sebagai berikut:

  1. HORMAT TERHADAP MARTABAT MANUSIA

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia diciptakan menurut citra Allah, diperbarui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya mengangkat manusia menjadi anak Allah? Istilah SDM (Sumber Daya manusia) yang sering digunakan tidak boleh mengabaikan kebenaran bahwa nilai manusia tak hanya terletak dalam kegunaannya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk tujuan politik.

2. KEBEBASAN

Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Dewasa ini, perjuangan untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi semakin mendesak untuk dikedepankan, demikian juga perjuangan untuk melaksanakan fungsi sosial modal bagi kesejahteraan bersama. Mendesak juga penggunaan modal untuk pengembangan sektor ekonomi riil, sambil menemukan cara-cara ajar judi ekonomi dalam bentuk spekulasi keuangan dikontrol untuk mendukung bertumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah, menciptakan lembaga dan hukum-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak adalah penegakan hukum.

  1. SOLIDARITAS

Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Apabila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelompok yang lebih besar atau pemerintah/negara tidak perlu campur tangan. Dalam keadaan kita sekarang, hubungan subsidier berarti menciptakan relasi baru antara pusat dan daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta. Kecenderungan etatisme yang menonjol dalam Rencana Undang-Undang yang disebarkan di masyarakat dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR RI akhir-akhir ini berlawanan dengan prinsip subsidiaritas ini.

  1. FAIRNESS

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia, salah satu badan yang paling terlibat dalam pelaksanaan demokrasi ialah DPR RI dan DPRD. Sesudah Pemilihan Umum 2004, muncul lembaga baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Ternyata lembaga-lembaga itu kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan dalam banyak hal justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Dalam masyarakat kita, tampak kecenderungan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas dengan alasan-alasan yang kurang terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekedar atas suara mayoritas, dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, matang, dan berjangka panjang.

  1. TANGGUNG JAWAB

Singkatnya, konsep politik menurut ajaran Gereja Katolik itu lugas dan sederhana, hanya 2 kata, yaitu “kesejahteraan umum” (common good, atau bahasa Latin-nya bonum commune). Politik menurut Gereja Katolik adalah memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama itu.

Melihat situasi sekarang ini, banyak orang Katolik lalu justru menjauh dan tidak mau terlibat. Padahal, panggilan Kristiani adalah persis terjun ke dalam kondisi carut-marut ini dan memperjuangkan sekuat tenaga agenda kesejahteraan umum itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.


Sumber:
The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita
oleh Ign. Suharyo
halaman 61-68

 

— Fides et Ratio (FeR

Mencari Kerajaan Allah dan Keadilan-Nya

Tampaknya, “sesudah seratus tahun” (Centesimus Annus), ajaran sosial Gereja mengubah pengertian kita mengenai keadilan, dan Gereja sendiri mengalami semacam proses belajar. Dengan ajaran itu, dan lebih lagi dengan perjuangan sosial-politik orang Kristen. Gereja selama seratus tahun berpartisipasi dalam pergumulan sosial demi keadilan, baik pada taraf nasional maupun internasional. Dan proses belajar itu tampaknya masih berlangsung terus. Selama berlangsung pergumulan sosial, hati nurani setiap orang beriman selalu dihadapkan pada pertanyaan di bawah ini.

Bagaimana menata hidup masyarakat dalam keadilan, penuh hormat terhadap martabat setiap orang, khususnya mereka yang tersingkir dari kebersamaan hidup?
Bagaimana keadilan Allah yang setia kepada manusia terwujudkan di tengah-tengah hidup manusia?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ajaran sosial Gereja jelas tidak dapat memberikan aturan yang selalu benar dan di mana-mana tepat. Ajaran sosial Gereja hanya dapat mengarahkan pikiran untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial. Jelas, selama seratus tahun ajaran sosial, perhatian untuk peraturan keadilan semakin menjadi perhatian manusia seluruhnya. Ajaran sosial Gereja mengecam marxisme karena tidak manusiawi, khususnya karena tidak memahami dan menghargai kemerdekaan hati orang yang terus menerus harus mencari dan tidak dapat dibatasi dengan aturan ekonomis mana pun juga. Manusia tak dapat diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi saja, sebab manusia mempunyai daya cipta dan kebebasan. Hanya manusia sendiri satu-satunya andalan bagi keadilan di dunia ini. Semua peraturan dan pedoman keadilan hanya menolong kalau manusia mau berusaha dan berjuang bersama.

Kitab Suci mewartakan bahwa Allah terlibat dalam hidup manusia. Karena itu, Kitab Suci tetap merupakan inspirasi, peneguhan, dan dorongan bagi orang Kristen guna mengembangkan keterlibatan sosial, walaupun dewasa ini pikiran kita mengenai aturan keadilan lain daripada pikiran orang Yahudi pada zaman para nabi atau pikiran orang Kristen pada zaman kekaisaran Roma. Firman ke-7, ke-8, dan ke-10 tetap mengandung pesan penting bagi zaman sekarang, karena firman-firman itu mengingatkan kita akan kewajiban sosial. Tetapi bagi zaman ini pesan itu mempunyai nada yang baru. Dewasa ini hormat akan kebebasan menuntut perjuangan hak-hak asasi, khususnya bagi mereka yang didesak oleh politik negara, dieksploitasi oleh kepentingan sekelompok, dan disingkirkan dari hidup dan keputusan bersama. Hidup manusia tidak sama dengan barang yang dapat dibeli dan tidak boleh direbut untuk kepentingan siapa pun.

Keadilan dalam masyarakat, tidak dapat tidak, harus mulai dengan kejujuran dan cinta akan kebenaran, terutama dalam relasi pribadi. Tidak ada kepastian, kalau kita tidak dapat mengandalkan satu sama lain. Orang hanya dapat diandalkan kalau kata-katanya dan janjinya dapat diandalkan. Makin mendesaklah bahwa kita membangun kepercayaan dalam hidup bersama. Dalam suasana penyuapan dan penipuan seperti yang terjadi dewasa ini, kepentingan pribadi dan kepentingan kerabat diutamakan di atas segala sesuatu. Makin banyak orang yakin bahwa segala sesuatu dapat diatur asalkan ada uang. Maka zaman ini amat membutuhkan kaum profesional yang jujur di bidang politik, pendidikan, pengadilan, juga di bidang bisnis. Mereka diharapkan dapat membela kepentingan bersama di atas keuntungan perorangan dan menjamin bahwa tak seorang pun menjadi objek pengisapan. Dibutuhkan karyawan, usahawan, atau pegawai yang profesional dengan daya tahan, yang tidak memakai milik perusahaan atau negara demi kepentingan pribadi. Dibutuhkan jaksa dan hakim profesional, yang dapat diandalkan sehingga orang tidak tergoda mencari penyelesaian dengan jalan pintas di luar pengadilan. Kebenaran dan kepercayaan satu sama lain merupakan dasar hidup bersama, dan tiga bidang keadilan yang disebut dalam firman ke-7, ke-8, dan ke-10, yakni menghargai kebebasan seseorang, nama baik, dan miliknya, tetap merupakan pokok-pokok keadilan. Hanya saja, sekarang pokok-pokok itu lebih berdimensi sosial, bahkan mondial. Pokok-pokok itu juga menerangkan, bahwa manusia dalam dimensinya yang paling dalam adalah bersifat sosial.

Untuk menyelesaikan soal tenaga kerja, diperlukan profesionalisme dan etika profesi. Dalam hal ini orang hendaknya bekerja tidak demi uang semata-mata dan demi kenikmatan hidup saja. Ia hendaknya menyadari, dengan pekerjaannya ia tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses pembangunan masyarakat. Apa yang berlaku pada taraf mikro, juga benar untuk tata kehidupan makro dalam dunia internasional. Ekonomi internasional berarti partisipasi semua bangsa dalam pembangunan dunia menuju masa depan. Sebagaimana anak sekolah dan penderita di rumah sakit tidak boleh menjadi objek komersialisasi, lebih lagi para bangsa jangan sampai menjadi korban permainan dagang pada taraf internasional.

Barang konsumsi harus dibedakan dari kualitas hidup. Kualitas hidup harus dinilai secara integral, tidak hanya terbatas pada segi ekonomi dan politik. Keadilan ditentukan bukan berdasarkan barang, tetapi oleh kesejahteraan orang. Pusat kebudayaan adalah manusia yang dihargai sebagai subjek yang berdaulat, dan oleh karena itu diberi kemungkinan mengembangkan diri secara otonom. Perkembangan dan pembangunan merupakan pola keadilan yang baru. Maka tata milik bukan sesuatu yang “abadi”. Hak milik pun ditentukan oleh perubahan masyarakat. Tolok ukurnya ialah kesejahteraan umum. Akan tetapi, janganlah tolok ukur itu dimengerti secara statis. Dengan kata lain, tolok ukur itu harus disesuaikan terus-menerus dengan perubahan masyarakat.

Kepastian hukum juga harus tetap menjadi kerangka kehidupan yang memberi arah dan pengertian perihal cita-cita bersama. Namun, hukum tidak bersifat abadi. Bila perlu, hukum pun dapat dan harus diubah, tetapi jangan sampai perubahan itu terjadi atas dasar oportunisme atau rebutan kuasa, melainkan atas dasar kesadaran dan keterlibatan bersama untuk terus menerus membangun kepercayaan satu sama lain. Sebab justru kepercayaanlah yang sering dihancurkan oleh suap, pemerasan, nepotisme (mementingkan diri, keluarga dan golongan), korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Hanya dengan kesadaran bahwa masing-masing orang bertanggung jawab membangun relasi dengan sesama, akan terjamin pembangunan dalam arti integral. Untuk itu perlu bukan hanya kesaksian yang benar, melainkan – seperti yang dikatakan Tuhan Yesus – diperlukan keberanian untuk berkata “Ya adalah ya, dan tidak berarti tidak” (Mat 5:37). Kejujuran dan ketulusan merupakan ciri-ciri kehormatan setiap orang yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Kejujuran dan ketulusan itu perlu bukan hanya untuk hubungan antarpribadi, melainkan juga untuk hal¬-hal yang berkaitan dengan informasi umum. Suatu sistem informasi yang hanya berfungsi sebagai alat manipulasi termasuk dosa struktural. Hendaknya diingat, orang tidak dapat melibatkan diri dalam proses pembangunan dan tidak dapat menjadi warga negara yang demokratis, kalau tidak mempunyai gambaran yang benar mengenai keadaan yang sesungguhnya.

Lambat laun Gereja menyadari bahwa dalam masyarakat yang majemuk tidak mungkin ada satu sistem sosial yang cocok untuk seluruh dunia. Ajarannya berupa prinsip dan bertujuan mengajak setiap pribadi insaf dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bersama. Adalah kewajiban jemaat-jemaat lokal mencari dan merumuskan sasaran kegiatan sosial yang konkret, dan hal itu hendaknya dikerjakan dalam hubungan erat dan kerja sama yang nyata dengan semua orang dan golongan di dalam masyarakat majemuk. Jadi tekanannya ada pada keterlibatan praktis, bukan pada ajaran umum yang bersifat teoretis. Sementara itu, keadilan menuntut bahwa tidak semua ditentukan (secara anonim) oleh orang di puncak. Sebaliknya, seperti dituntut oleh etika profesi, mereka yang diberi tugas memimpin hendaknya melibatkan sebanyak mungkin orang, agar pembangunan hidup bersama dilakukan oleh semua untuk semua. Martabat manusia yang berdaulat adalah tolok ukur baik bagi mereka yang ada di bawah, maupun bagi mereka yang diserahi tugas di atas. Hanya dengan suasana kerja sama dan partisipasi, terjaminlah pembangunan integral yang memungkinkan hidup merdeka bagi setiap orang yang mau terlibat.

Keadilan melalui Pembebasan

Ajaran sosial Gereja itu bukan teori. Keutamaan sosial itu masalah praksis. Untuk memperingati delapan puluh tahun Rerum Novarum Paus Paulus VI dalam Octogesima Adveniens (1971) mendorong pelaksanaan pembaruan sosial. Paus menyapa khususnya orang-orang awam dalam Gereja, supaya secara aktif dan bertanggung jawab menjalankan tugas mereka yang demokratis dan sosial. Pada tahun 1971 itu juga, para wakil konferensi-konferensi uskup yang berkumpul di Roma untuk Sinode Uskup-uskup Sedunia yang ketiga, merangkum hasil perundingan mereka dalam pernyataan mengenai “Keadilan di Dunia” (Justitia in Mundo), “Bagi kami, keterlibatan dalam penegakan keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan unsur konstitutif pewartaan kabar gembira, yakni perutusan Gereja untuk penebusan umat manusia dan untuk pembebasannya dari segala penindasan.” Gereja dan dunia tidak lagi dilihat sebagai dua bidang tersendiri, yang terpisah satu sama lain. Iman yang diungkapkan dalam Gereja harus diwujudkan dalam dunia. Tapi Sinode juga tidak ingin mengaburkan perbedaan antara Gereja dan dunia. Jadi Sinode mengakui otonomi dunia sepenuhnya dan sekaligus mengingatkan bahwa orang beriman mempunyai tugas konkret – atas dasar iman sendiri- di dalam dunia.

Orang beriman bertugas menegakkan keadilan. Hal itu bisa dicapai hanya dengan perjuangan demi pembebasan. Maka amat mendesaklah tugas membangun suatu budaya pembebasan. Gereja sendiri harus memulainya dengan membina budaya pembebasan dalam lingkungannya sendiri. Sinode Uskup-uskup sedunia yang berikutnya (1974) membicarakan tema pewartaan. Paus Paulus VI merangkum hasil pembicaraan para uskup dalam Himbauan Apostolik Evangelii Nuntiandi (1975), yang membahas tugas pewartaan Injil: “Pusat pewartaan injil” adalah “warta pembebasan”. Allah Penyelamat mau terlibat dalam sejarah manusia dan oleh sebab itu injil harus diwartakan kepada manusia yang bergulat dengan masalah sosial. Orang beriman yang menanggapi panggilan Allah, mesti ikut juga dalam perjuangan pembebasan, karena yakin akan pembebasan dan penebusan oleh Allah. Allah Pembebas itu menantang semua penindasan manusia. Adalah tugas Gereja untuk “mewartakan Injil karena Injil itu adalah ragi untuk pembebasan dan perubahan sosial. Dunia Asia memerlukan nilai-nilai Kerajaan Allah dan nilai-nilai yang berasal dari Kristus, supaya terciptalah perkembangan, keadilan, perdamaian, dan keserasian dengan Tuhan di antara berbagai bangsa dan dengan semua ciptaan. Semuanya itu dirindukan oleh semua bangsa di Asia” (Sidang Paripurna Federasi Konferensi para Uskup Asia, Bandung 1990).

Keadilan Sosial Memberantas Kemiskinan

Ketimpangan sosial tidak terbatas pada konflik antara modal dan kerja. Pada tahun 1961, Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Mater et Magistra menyebut tiga hal lain. (1) Perbedaan antara sektor-sektor produksi: antara bidang industri dan pertanian, antara taraf hidup di kota dan di desa. Padahal, kesamaan umat manusia seharusnya tercerminkan juga dalam kesempatan hidup yang sama. (2) Perbedaan taraf hidup antara bangsa-bangsa: kesenjangan kesejahteraan pada tingkat internasional. Padahal, kemerdekaan negara-negara yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan, hanya mempunyai arti, kalau negara baru juga dapat mandiri secara sosio-ekonomi. Jangan sampai ketergantungan ataupun bantuan ekonomi menjadi semacam penjajahan yang baru. (3) Pertumbuhan penduduk yang pesat di banyak daerah miskin mempertajam kesenjangan taraf hidup. Padahal, bumi cukup kaya untuk menjamin hidup semua orang. Masalah sosial itu mencakup hampir semua aspek hidup manusia dan meliputi seluruh dunia. Dan keadilan untuk semua manusia dapat tercapai, kalau ada perubahan, kemajuan, perkembangan.

Populorum Progressio (1967) dari Paus Paulus VI kiranya boleh disebut “ensiklik pembangunan” sebab pada saat itu pembangunan sosial .. ekonomi mulai diusahakan oleh semua bangsa, sebagaimana disaksikan oleh Paus sendiri pada kunjungannya ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ensiklik ini berbicara mengenai perkembangan di negara-negara miskin dan menekankan bahwa pembangunan integral harus menunjang perkembangan setiap manusia dan seluruh manusia. Perkembangan sejati adalah perkembangan diri, yang diusahakan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia sendiri. Pembangunan merupakan kewajiban pribadi dan tugas sosial, yang menyangkut baik ekonomi maupun etika. Paus Paulus VI membalik prinsip Marx: bukan pertentangan kelas yang memajukan perkembangan, melainkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Bukan aturan produksi melainkan struktur masyarakat sendiri yang menentukan hidup bersama dalam masyarakat. Struktur masyarakat itulah yang memungkinkan perkembangan-perkembangan, juga dalam bidang ekonomi. Perhatian tidak lagi dipusatkan pada hubungan kerja, tetapi pada hubungan sosial dan politik antara daerah kaya dan daerah miskin. Semua orang ataupun kelompok harus memberi sumbangannya masing-masing. Sementara mereka yang belum berkembang harus diberi bantuan dan sekaligus diberi kesempatan agar mereka dapat mengambil inisiatif sendiri. Jadi, pembangunan itu adalah masalah humanisme.

Dua puluh tahun sesudah Populorum Progressio, ensiklik sosial yang kedua dari Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis (1987), mengangkat kembali tema pembangunan dan perkembangan (terutama karena dua puluh tahun usaha pembangunan ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan dan daerah miskin ternyata makin miskin dan makin tergantung). Paus Yohanes Paulus II menunjuk pada penindasan dan eksploitasi yang menghalangi segala perkembangan. Cita-cita daerah miskin sering berkiblat pada cita-cita daerah yang kaya, dan kepentingan negara miskin diabdikan pada kepentingan ekonomi dan politik negara kaya. Usaha perkembangan yang dikuasai oleh cita-cita orang kaya berakibat pemiskinan untuk daerah miskin, Supaya dapat terjadi perkembangan, dibutuhkan politik baru, yang berawal dan bertujuan pada kepentingan orang miskin.

Setelah melihat begitu banyak rintangan untuk pembangunan, semacam “faktor negatif yang menghalangi orang untuk menyadari kepentingan bersama dan merintangi mereka untuk melibatkan diri pada kepentingan bersama”, Sollicitudo Rei Socialis lalu berbicara mengenai “struktur-struktur dosa” sebab semua rintangan itu melawan “kehendak Allah yang mahakudus, rencana-Nya dengan manusia, keadilan dan kerahiman-Nya” (SRS 35). Melawan semua kendala itu, dinamika kasih dan keadilan Allah harus dilibatkan dalam usaha perkembangan manusia. Manusia membutuhkan tobat dalam wujud solidaritas atau “tekad mantap dan terus-menerus, untuk bekerja bagi kepentingan umum, bagi kesejahteraan semua orang dan setiap orang, karena kita bertanggung jawab untuk semua” (SRS 38). Untuk melawan kemiskinan dan memajukan perkembangan, dibutuhkan suatu politik keadilan yang “memihak” pada orang miskin dan melawan penindasan dan struktur-struktur dosa dengan percaya akan penebusan dan pembebasan.

Keadilan dengan Menata Masyarakat secara Manusiawi

Tak mungkin memperbaiki nasib orang yang bekerja dalam ketergantungan hanya dengan meningkatkan upah minimum. Maka ensiklik Paus Pius XI Quadragesimo Anno berbicara “mengenai tata sosial, mengenai pembaruan tata sosial dan mengenai penyempurnaannya menurut rencana keselamatan injili”, supaya dengan demikian masyarakat kelas (kapitalis) dapat diatasi, dan masyarakat tanpa kelas dan tanpa inisiatif pribadi (sosialis) dihindari. Pius XI menghendaki suatu masyarakat yang berdasarkan solidaritas. Dua puluh tahun kemudian, dalam ensiklik Mater et Magistra, Paus Yohanes XXIII menunjukkan ciri khas masyarakat modern, yakni sosialisasi. Maksudnya, kini banyak orang terjaring dalam hubungan sosial yang makin meluas serta makin rumit dan erat. Makin banyak institusi sosial yang mengikat, makin banyak pula orang yang berada dalam kewajiban yang makin majemuk. Kendati demikian, manusia belum tentu menjadi lebih dekat satu sama lain. Ikatan sosial yang sungguh manusiawi mesti dijiwai oleh kasih, yakni oleh penghargaan bagi pribadi masing-masing. Maka Mater et Magistra (1961) merumuskan asas setiap tata sosial, “Manusia adalah dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial.”

Asas penghargaan manusia ini diangkat kembali oleh Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes (1965). Konstitusi tidak pertama-tama berbicara mengenai tata masyarakat, melainkan mengenai manusia dalam masyarakat, Berdasarkan wahyu dan iman, Konsili merumuskan pandangannya terhadap manusia yang bermasyarakat. Konsili menggariskan suatu antropologi Kristiani dalam hubungan dengan pembangunan masyarakat. Dinyatakan nilai-nilai dan kebenaran fundamental mengenai manusia, sebagai dasar hidup untuk masyarakat. Sedalam-dalamnya manusia itu makhluk sosial. Menurut pandangan Gereja, masyarakat adalah pertemuan antara pribadi manusia. Manusia tidak pernah lebur di dalam masyarakat (sebagaimana diajarkan oleh marxisme), namun dari pusat kebebasan pribadinya manusia mendekati manusia yang lain. Asas yang mempersatukan masyarakat ialah solidaritas. Kebersamaan antar-manusia dibangun dengan kesadaran bahwa dalam lubuknya yang terdalam umat manusia sudah bersatu. Tak mungkin manusia hidup sendirian. Kita hanya dapat hidup dan berkembang dalam kebersamaan. Maka masing-masing orang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dan semua orang bersama-sama bertanggung jawab atas masing-masing warga.

Oleh karena itu, agar manusia tetap menjadi “dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial“, orang mesti berpegang teguh pada prinsip subsidiaritas. Segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan janganlah dijadikan urusan bersama. Yang dapat dikerjakan oleh kelompok kecil janganlah dijadikan urusan pemerintah atau negara. Inisiatif pribadi pantas dilindungi. Tanggung jawab pribadi tidak pernah dapat diambil alih oleh masyarakat atau oleh negara. Di dunia profan, para warga masyarakat mempunyai otonomi sendiri yang tidak termasuk wewenang Gereja sebagai pewarta Injil dan pembimbing iman.

Di tengah-tengah ikatan sosial dan politik yang semakin erat, pribadi manusia dapat dilindungi, jika orang mengakui hak-hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Pacem in Terris (1963). Hak-hak asasi meliputi hak atas hidup dan kemerdekaan, hak atas kerja dan hak untuk dan hak kebebasan agama; hak mendirikan keluarga dan hak bersekutu dan mendirikan perkumpulan, hak mengutarakan pendapat. Pengakuan atas hak-hak asasi bagi semua orang merupakan syarat mutlak untuk hidup bersama dalam damai, baik di dalam masyarakat dan negara maupun dalam hubungan antar-negara dan bangsa. Maka supaya terlaksana hak-hak asasi tersebut, dituntut toleransi yang mengakui itikad baik setiap warga masyarakat, dan terutama kesanggupan untuk “ikut serta secara bertanggung jawab dalam hidup politik sehari-hari” (bdk. GS 76).

Dalam hubungan dengan negara, Gereja tidak hanya ingin melindungi martabat pribadi manusia yang tidak pernah boleh “dikuasai” seluruhnya oleh masyarakat. Gereja ingin melindungi “transendensi manusia” dan juga mendorong anggota-anggotanya supaya secara aktif terlibat dalam memikul tanggung jawab politik (bdk. GS 76). Negara bertugas memajukan kepentingan bersama, yakni segala sesuatu yang membantu pribadi dan keluarga manusia agar makin mudah dan makin sempurna mewujudkan hidupnya. Negara adalah pendukung hidup manusia dalam kebersamaan, negara bukanlah penyelenggara. Maka tidak mengherankan, bahwa dalam Centesimus Annus, ensiklik sosial yang paling akhir itu, dikatakan:
“Gereja menghargai sistem demokrasi, karena itu menjamin bahwa para warga negara berperan serta dalam mengambil keputusan politik, lagi pula menjamin peluang rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan -bila itu memang perlu – menggantikan mereka secara damai. Maka Gereja tidak dapat mendukung terbentuknya kelompok kepemimpinan yang tertutup, yang demi kepentingan khusus atau demi alasan ideologis merebut kuasa negara” (CA 46).

Keadilan dengan Hormat akan Kerja

Dengan Rerum Novarum (1891), Paus Leo XIII ingin membela kaum buruh dan oleh sebab itu, kerja dan permasalahan kaum buruh menjadi tema perdana dalam ajaran sosial Gereja. Guna mengatasi kemiskinan kaum buruh dan guna membebaskan mereka dari penindasan, Paus Leo XIII mengemukakan ajaran moral: (1) majikan-majikan tidak boleh memperlakukan buruh-buruh sebagai budak. Oleh sebab itu, mereka terutama wajib membayar upah yang adil, yang menjamin hidup layak para buruh; (2) para buruh berhak bergabung dalam perserikatan buruh, supaya dapat mengemukakan tuntutan mereka yang wajar dengan lebih tegas, dan supaya dapat mendesak pelaksanaannya bahkan dengan pemogokan.

Paus Leo XIII yakin, asal semua pihak yang bersangkutan (terutama kaum buruh dan majikan, namun juga pemerintah) menjalankan kewajiban masing-masing, masalah sosial dengan sendirinya akan selesai. Melawan pandangan liberalis, paus mengingatkan kewajiban pemerintah melindungi kepentingan para buruh; melawan tuntutan sosialisme untuk meniadakan hak milik pribadi, paus membela hak buruh akan milik, sebagai hasil kerja dan tabungan mereka. Paus mengecam sosialisme (marxis) karena materialismenya.

Empat puluh tahun sesudah itu, Paus Pius XI menjelaskan lebih lanjut ajaran Paus Leo XIII itu. Pertama-tama, soal upah yang adil: tidak setiap kontrak kerja dengan sendirinya adil meskipun sudah disetujui oleh buruh. Kontrak kerja antara pemilik modal, majikan, dan buruh baru dapat disebut adil kalau ada kesepakatan mengenai upah yang adil, dan kalau para buruh diberi kesempatan ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Menurut Quadragesimo Anno, upah harus mencukupi kebutuhan buruh sendiri dan keluarganya, kebutuhan material (seperti makan dan kesehatan) maupun kebutuhan budaya (seperti pendidikan dan rekreasi).

Upah mendapat perhatian utama sebab hanya melalui kerja dan upah, orang kebanyakan dapat mengambil bagian dalam kekayaan dunia yang diperuntukkan bagi semua orang. Selain itu, mulai disadari pula bahwa masalah sosial hanya dapat diatasi, kalau pertentangan antara kelas buruh dan pemilik modal dapat diatasi sehingga mereka dapat membina kerjasama. Untuk itu, Quadragesimo Anno mengusulkan supaya dalam masyarakat industri dibentuk institusi-institusi pengantara yang menjalin kerjasama antara buruh dan majikan dalam satu proyek. Paus Pius XI juga mengoreksi salah paham, seakan-akan menurut ajaran sosial Gereja hak milik itu suci. Ditegaskannya bahwa hak milik bersifat sosial. Khususnya modal besar harus dipakai demi kesejahteraan umum dan negara, dan pemerintah harus mengawasi hal itu. “Modal tidak boleh dipakai melawan kepentingan kerja” (LE).

Konsili Vatikan II juga berbicara mengenai kerja, namun terutama mengenai nilai “kegiatan manusia, baik perorangan maupun kolektif, yaitu usaha raksasa yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi hidup manusia”. Usaha manusia itu “sesuai dengan rencana Allah” dan “kemenangan-kemenangan bangsa manusia menandakan keagungan Allah” (GS 34). Kerja manusia itu luhur, juga kerja para buruh. Maka sambil memuji prestasi kemajuan ekonomi, Konsili menegaskan bahwa dalam usaha-usaha ekonomi “kerja manusia … lebih unggul daripada faktor-faktor ekonomi lainnya yang hanya bersifat sarana” (GS 67). Oleh sebab itu, harus diusahakan kondisi kerja yang sesuai dengan martabat manusia, upah yang memadai, dan partisipasi karyawan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan ekonomi nasional.

Ajaran sosial Gereja tidak mengutuk ekonomi kapitalis, beserta bentuk perusahaan, manejemen dan cara kerjanya. Namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia, bukan persatuan uang saja. Ajaran sosial Gereja mengecam pemikiran kapitalis yang mengutamakan kepentingan modal di atas kepentingan buruh, politik kapitalis yang mempekerjakan buruh guna meraih keuntungan semata-mata, sehingga buruh dianggap sebagai “tenaga kerja” saja. Maka masalah kerja lebih luas daripada masalah upah. Sistem kerja dan sistem berpikir harus diubah, supaya dunia kerja menjadi lebih demokratis.

“Kepentingan kerja di atas kepentingan modal” menjadi semboyan dalam ensiklik Laborem Exercens. Di sini Paus Yohanes Paulus II mengajak agar manusia mengatasi cara pikir dan sistem ekonomi kapitalis, yang memperlawankan modal dan kerja, sebab dalam bentuk mana pun (entah sebagai uang atau mesin, entah sebagai pengetahuan atau sebagai ketrampilan) modal adalah hasil kerja. Maka tata perusahan hanya tepat (artinya: benar dan secara moral baik) kalau pada dasarnya mengatasi pertentangan antara kerja dan modal, dan kalau terarah guna mewujudkan prinsip yang disebut di atas. Kepentingan kerja ditempatkan di atas kepentingan modal.

Modal tidak pernah dapat dilawankan dengan kerja. Hak milik pribadi ditempatkan di bawah hak umum atas kesejahteraan. Namun, dari pihak lain dipegang teguh prinsip bahwa manusia bukan alat masyarakat. Kesejahteraan umum harus memberi tempat dan peluang untuk perkembangan pribadi dan inisiatif manusia. Paus Yohanes Paulus II mengembangkan semacam pluralisme dalam tata ekonomi: tidak segala keputusan dalam tangan pemilik kapital (modal), tetapi juga tidak semua diatur oleh pemerintah. Di samping peranan majikan, diperhatikan juga pengaruh dari apa yang oleh Paus Yohanes Paulus disebut “majikan-tidak-langsung”, yakni segala peraturan kerja, kondisi produksi, pemasaran, pendidikan, pendeknya segala faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi situasi kerja dan untuk sebagian harus diarahkan atau diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dalam hal kerja dan modal tidak lagi berlaku keadilan individual, melainkan segalanya ditentukan dalam rangka hidup bersama oleh manusia yang berdaulat dalam masyarakat.

Nilai kerja tidak hanya dikhianati dengan upah yang tidak cukup untuk hidup. Nilai kerja dikhianati lebih keras lagi, kalau orang yang mencari kerja tidak mendapat tempat kerja. Terutama bagi orang yang tidak mempunyai ketrampilan khusus, tertutuplah pintu pada dunia kerja dan dengan demikian juga pada kekayaan bumi yang dimaksudkan untuk semua. “Sementara kekayaan alam yang raksasa tidak dimanfaatkan, ada lautan orang yang menganggur atau setengah menganggur dan yang menderita kelaparan. Hal itu membuktikan dengan jelas, bahwa dalam negara-negara kita dan dalam hubungan antar-negara, pada tingkat kontinental dan tingkat dunia, ada sesuatu yang tidak tepat dalam tata kerja dan hubungan kerja” (LE 18). Ajaran sosial Gereja mengajak semua, supaya mengerahkan keahlian ekonomi dan inisiatif para usahawan bersama keinginan kaum buruh untuk maju. Dengan demikian, diharapkan bahwa orang yang mau bekerja memperoleh pekerjaan dan jaminan hidup. Kesempatan kerja adalah tuntutan keadilan yang dasariah.

Ajaran Sosial Gereja

Ajaran sosial Gereja menyarankan agar kita belajar terus dalam mencari dan menegakkan keadilan. Ajaran yang secara khusus terumus dalam ensiklik-ensiklik para paus itu mau mengungkapkan sikap Gereja terhadap masalah-masalah sosio-ekonomis dan politik, khususnya sejak munculnya masalah sosial pada awal abad ke-19.

Ensiklik Rerum Novarum, mengenai masalah kaum buruh, dari Paus Leo XIII (1891) adalah dokumen gerejawi pertama yang membahas masalah sosial secara menyeluruh. Paus Leo XIII melihat masalah sosial terutama sebagai masalah buruh. Oleh para paus Rerum Novarum selanjutnya dikenangkan sebagai ajaran sosial perdana, Setelah perubahan sosial dan politik akibat perang dunia pertama, Paus Pius XI (1931) membahas kembali masalah sosial dalam ensiklik Quadragesimo Anno (Tahun Keempat Puluh). Masalah buruh dibicarakan lagi, namun untuk menyelesaikannya, perlu ada “pembaruan masyarakat”. Di tengah-tengah perang dunia kedua, Paus Pius XII (1941) tidak menulis suatu ensiklik sosial, namun dalam pidato Pentekosta yang disiarkan lewat Radio Vatikan, mengenangkan 50 tahun Rerum Novarum dengan menyebut sejumlah asas ajaran sosial Katolik. Setelah banyak negara mendapat kemerdekaan, ensiklik Mater et Magistra (Ibu dan Guru) yang ditulis oleh Paus Yohanes XXIII (1961) membahas “perkembangan sosial dan pembangunan masyarakat dalam terang iman Kristiani”, dan ensiklik Pacem in Terris (1963) membicarakan masalah politik, yakni “perdamaian antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan, kasih dan kemerdekaan”. Setelah Konsili Vatikan II, Paus Paulus VI pada tahun 1971 mengenangkan Rerum Novarum serta ensiklik-ensiklik sosial lainnya dengan mengemukakan ajaran sosial Gereja dalam suratnya Octogesima Adveniens (Menjelang Delapan Puluh Tahun). Ditegaskan bahwa keterlibatan sosial dan pengarahan masyarakat sebetulnya merupakan tugas dan wewenang kaum awam dalam Gereja. Sembilan puluh tahun setelah Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II membicarakan kembali tema perdana itu, yakni “kerja manusia” dalam ensikliknya Laborem Exercene (Dengan Bekerja) dan “Untuk ulang tahun ke-seratus dari Rerum Novarum” (1991), Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Centesimus Annus (Ulang Tahun ke-seratus) ingin memperbarui ajaran sosial setelah runtuhnya sosialisme.

Konsili Vatikan II juga membicarakan masalah sosial, sosio-ekonomis dan politis, khususnya dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes “mengenai Gereja dalam dunia modern”. Menurut Konsili, ajaran dan keterlibatan sosial merupakan salah satu segi penghayatan iman (Gereja) dalam lingkungan hidup manusia yang otonom (dunia). Sesudah Konsili, ensiklik sosial Paus Paulus VI Populorum Progressio (Perkembangan Bangsa-bangsa, 1967) “mengenai perkembangan bangsa-bangsa” melihat masalah sosial seluas dunia, yakni kesenjangan antara negara dan dunia yang kaya dan negara-negara dan bagian dunia yang miskin. Tema itu diangkat lagi dua puluh tahun setelah Populorum Progressio oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Sollicitudo Rei Socialis (1987).

Ensiklik-ensiklik para paus merupakan acuan pertama bagi ajaran sosial Gereja, namun bukan satu-satunya. Di samping ensiklik-ensiklik itu ada pernyataan dari konferensi-konferensi uskup-uskup yang membahas bagaimana pewartaan iman mesti menanggapi tantangan khas di dunia kita sekarang, yakni tantangan kemasyarakatan dan politik. Demikianlah Sidang Paripurna Federasi Konferensi Para Uskup Asia (FABC) di Bandung (1990). Sebab jelaslah, bahwa di tengah-tengah perubahan dan modernisasi, “terdapatlah realitas ketidakadilan yang tetap tidak berubah. Di Asia masih tetap ada kemiskinan yang sangat hebat. Ratusan juta orang terhalang mendapat akses pada sumber-sumber alam. Eksploitasi lingkungan telah merusak sumber-sumber yang sangat berharga dan dengan demikian merusak juga lingkungan hidup yang spiritual dan material masyarakat kita … Semua ketidakadilan tersebut saling berkaitan, dan bersama-sama mengonggok pada krisis kelangsungan hidup.” Dalam negara dan lingkungan kita masing-masing, Gereja harus menghadapi tantangan tersebut dan menurut Paus Paulus VI, ajaran sosial Gereja akan berkembang dalam keterlibatan dan refleksi umat di bawah pimpinan kuasa mengajar Gereja. (bdk. OA 3). Dalam seluruh ajaran sosial Gereja ini secara garis besar dapat dibedakan empat tema, yang sedikit banyak berkembang setapak demi setapak. Keempat tema itu tetap menunjuk pada masalah-masalah pokok keadilan yang kita hadapi dewasa ini juga:

  • supaya kerja dihargai agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar;
  • supaya hidup masyarakat dan negara ditata demokratis dan sosial;
  • supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam kelimpahan dan kemiskinan yang ekstrem;
  • supaya penindasan diakhiri dan pembebasan dimajukan.