orang Indonesia yang beragama Katolik? atau orang Katolik di Indonesia?

“Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Katolik. Kita bukan orang Katolik yang kebetulan dilahirkan di Indonesia,” terlintas di pikiran saya ketika membaca beberapa topik berita hari ini.

Rasanya kutipan itu kurang tepat. Entah dimana… kemudian saya teringat sesuatu dan saya dapat tersenyum dan menuntaskan ‘percikan’ dalam pikiran saya.
Dua Perintah Cinta Kasih (Pokok-pokok Iman Katolik)

  1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
  2. (yang tidak kalah pentingnya) Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

seperti tertulis:

“Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?”
Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
(Matius 22:36-39)

Salam

Etika Politik Katolik

ETIKA POLITIK KATOLIK
oleh Mgr. Ignatius Suharyo

source: https://www.facebook.com/gerejakatolik/posts/10152750348969638:0

“Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.” (Mgr. Ignatius Suharyo)


Kalau ditanya, apa sumbangan hierarki bagi orang Katolik yang terjun dalam bidang politik? Jawabannya, memberikan etika politik yang sesuai dengan AJARAN SOSIAL GEREJA. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia bulan November tahun 2003 membahas keadilan sosial bagi semua dari segi politik dengan mempertimbangkan kenyataan sosial-politik di Indonesia. KWI menyampaikan beberapa prinsip etika politik sebagai berikut:

  1. HORMAT TERHADAP MARTABAT MANUSIA

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia diciptakan menurut citra Allah, diperbarui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya mengangkat manusia menjadi anak Allah? Istilah SDM (Sumber Daya manusia) yang sering digunakan tidak boleh mengabaikan kebenaran bahwa nilai manusia tak hanya terletak dalam kegunaannya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk tujuan politik.

2. KEBEBASAN

Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Dewasa ini, perjuangan untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi semakin mendesak untuk dikedepankan, demikian juga perjuangan untuk melaksanakan fungsi sosial modal bagi kesejahteraan bersama. Mendesak juga penggunaan modal untuk pengembangan sektor ekonomi riil, sambil menemukan cara-cara ajar judi ekonomi dalam bentuk spekulasi keuangan dikontrol untuk mendukung bertumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah, menciptakan lembaga dan hukum-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak adalah penegakan hukum.

  1. SOLIDARITAS

Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Apabila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelompok yang lebih besar atau pemerintah/negara tidak perlu campur tangan. Dalam keadaan kita sekarang, hubungan subsidier berarti menciptakan relasi baru antara pusat dan daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta. Kecenderungan etatisme yang menonjol dalam Rencana Undang-Undang yang disebarkan di masyarakat dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR RI akhir-akhir ini berlawanan dengan prinsip subsidiaritas ini.

  1. FAIRNESS

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia, salah satu badan yang paling terlibat dalam pelaksanaan demokrasi ialah DPR RI dan DPRD. Sesudah Pemilihan Umum 2004, muncul lembaga baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Ternyata lembaga-lembaga itu kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan dalam banyak hal justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Dalam masyarakat kita, tampak kecenderungan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas dengan alasan-alasan yang kurang terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekedar atas suara mayoritas, dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, matang, dan berjangka panjang.

  1. TANGGUNG JAWAB

Singkatnya, konsep politik menurut ajaran Gereja Katolik itu lugas dan sederhana, hanya 2 kata, yaitu “kesejahteraan umum” (common good, atau bahasa Latin-nya bonum commune). Politik menurut Gereja Katolik adalah memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama itu.

Melihat situasi sekarang ini, banyak orang Katolik lalu justru menjauh dan tidak mau terlibat. Padahal, panggilan Kristiani adalah persis terjun ke dalam kondisi carut-marut ini dan memperjuangkan sekuat tenaga agenda kesejahteraan umum itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup kita, begitu pula kita mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik kita dewasa ini.


Sumber:
The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita
oleh Ign. Suharyo
halaman 61-68

 

— Fides et Ratio (FeR

Gereja dan Negara Republik Indonesia

Mungkin sampai sekarang Gereja Indonesia masih dianggap asing atau “Barat” oleh banyak kalangan di Indonesia ini. Itu disebabkan antara lain karena Gereja datang di negeri ini bersama dengan kolonialisme Barat dan cukup lama hidup dalam pola pietisme dan tradisi Gereja Barat abad lampau. Mungkin juga untuk banyak orang Gereja Indonesia masih kurang utuh terlibat dalam perjuangan bangsa. Oleh sebab itu ada baiknya disinggung sepintas kilas mengenai hubungan antara Gereja dan Negara kita.

Dasar hubungan antara dua pihak adalah saling pengakuan sesuai kedudukan masing-masing. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Otonomi itu pada hakikatnya bersumber pada rakyat, yang berhak dan bertanggung jawab dan karena itu wajib menata dan mengatur peri hidupnya sendiri sebagai perorangan maupun masyarakat. Otonomi itu berarti, bahwa negara – seperti nilai-nilai dunia lainnya – mempunyai arti, diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Sambil tetap dan tegas mengakui serta menghormati otonomi negara mengenai hidup kemasyarakatan, Gereja Katolik menyadari panggilannya dan ingin mempunyai keleluasaan demi kesejahteraan semua dan masing-masing warga masyarakat, dan demi keselamatan manusia secara sempurna, melayani kebutuhan mereka, terutama yang bersifat rohani, tetapi juga yang bersifat jasmani demi perkembangan kepribadian mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini Gereja tidak mengharapkan kebebasan melebihi atau kurang dari yang berdasar UUD 1945 dijamin oleh negara.

Dalam negara Pancasila, agama-agama dan negara mempunyai fungsi serta menunaikan peranannya masing-masing. Keduanya menjalankan fungsi itu dalam perspektif tujuan mereka masing-masing dan dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dalam situasi konkret akan semakin jelas, sementara Gereja dan negara hidup bersama dan bekerja sama dengan erat. Karena negara maupun Gereja ada demi kepentingan masyarakat yang sama, maka harus hidup dalam suasana kerja sama.

“Dalam bidang masing-masing, negara dan Gereja tidak tergantung satu sama lainnya, melainkan mengatur diri sendiri. Tetapi kedua-duanya melayani dalam aspek-aspek yang berbeda-beda panggilan perorangan maupun sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan dapat diberikan dengan lebih efektif demi kesejahteraan mereka semua, jika negara dan Gereja meningkatkan kerjasama yang menguntungkan, dengan mengingat keadaan zaman dan daerah. Sebab manusia tidak terbatas pada lingkup dunia ini, melainkan dalam peredaran sejarah umat manusia ia mengamalkan sepenuhnya panggilan akan hidup abadi” (GS 76).

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja perlu ada sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat.

Hubungan Gereja dengan negara tidak melulu, bahkan tidak terutama berlangsung di tingkat institusional atau kelembagaan, tetapi juga dalam bekerja sama dengan semua golongan masyarakat dan dengan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Semua warga negara berhak ikut serta menentukan hidup kenegaraan. Dalam hal ini Gereja sejalan dengan haluan yang ditentukan oleh MPR, yaitu untuk semakin meratakan partisipasi rakyat dalam mengusahakan maupun menikmati pembangunan, dengan kata lain “merakyatkan negara”. Maka bagi Gereja sebagai persekutuan iman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, mitra utama dalam dialog ialah rakyat yang bernegara. Namun dalam dialog itu peranan pemimpin negara dan pemimpin Gereja sangat menentukan.

Gereja memperjuangkan masyarakat “partisipatoris”, yaitu “suatu partisipasi aktif para warga masyarakat, secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan dan pemerintahan negara mereka” (GS 73), supaya mereka dapat ”bertanggungjawab” terhadap politik negara. Suatu pluralisme dalam pandangan para warga negara mengenai usulan politis (GS 76; OA 46) dianggap wajar, apalagi bila seluruh masyarakat ikut serta dalam kepentingan negaranya. Bahkan, perbedaan pendapat mengenai hal-hal politik itu di dalam kalangan umat Katolik sendiri dipandang sebagai pantas pula.

Dalam rangka hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Republik Indonesia, beberapa bidang pantas diberi perhatian khusus:

  • Dalam usaha pembangunan; Gereja melihat peranannya yang khas dalam usaha membangun mentalitas sehat, memberi motivasi yang tepat, kuat serta mengena, membina sikap dedikasi dan kesungguhan, menyumbangkan etika pembangunan serta memupuk sikap optimis. Oleh karena itu pimpinan Gereja mengharapkan seluruh umat beriman mau melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif, dengan jujur menilai tujuan dan sasaran pembangunan maupun upaya-upaya dan cara-cara melaksanakannya.
  • Gereja merasa wajib memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Sikap dan peranan Gereja berdasarkan motivasi manusiawi dan Kristiani semata-mata. Oleh karena itu Gereja merasa prihatin atas pelanggaran hak-hak dasar dan hukum, atas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih diderita oleh banyak warga negara. Bila demi pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, Gereja berperanan kritis, ia menghindari bertindak konfrontatif dan menggunakan jalur-jalur yang tersedia dan berusaha sendiri memberi kesaksian.
  • Pimpinan Gereja mengharapkan supaya para ahli dan tokoh masyarakat yang beragama Katolik mau berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian dan panggilan masing-masing. Dalam hal ini mereka hendaknya dijiwai oleh semangat Injil dan memberi teladan kejujuran dan keadilan yang pantas dicontoh oleh generasi penerus.
  • Sesuai dengan perutusan Yesus Kristus sendiri yang diteruskan-Nya, Gereja merasa solider dengan kaum miskin. Ia membantu semua yang kurang mampu tanpa membedakan agama mereka, kalau mereka mau memanfaatkan bantuan ini untuk melangkah keluar dari lingkaran setan yang mengurung mereka.
  • Gereja mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
  • Gereja mendukung segala usaha berswadaya, merangsang inisiatif dalam segala bidang hidup kemasyarakatan, budaya, dan bernegara. Dengan demikian, potensi, bakat, dan keterlibatan para warga negara dikembangkan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Gereja memegang prinsip subsidiaritas, agar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri atau oleh kelompok/satuan/organisasi pada tingkat yang lebih rendah, jangan diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, bahaya etatisme dalam segala bidang dapat dicegah.

Aliran Kepercayaan

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mementingkan sikap batin dan berkisar pada ilham dari diri sendiri, yakni:

  1. Peningkatan integrasi diri manusia (melawan pengasingan)
  2. Pengalaman batin bahwa diri pribadi beralih ke kesatuan dan persatuan yang lebih tinggi
  3. Partisipasi dalam tata tertib sempurna yang mengatasi daya kemampuan manusia biasa.

Aliran-aliran Kepercayaan ingin mencapai budiluhur guna meraih kesempurnaan hidup. Hal itu dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok, dengan cara perguruan atau juga dengan pedukunan. “Umat” dalam aliran kepercayaan sulit dapat dibatasi. Organisasi tidak dipentingkan, sumbernya adalah terutama tradisi agama-agama asli, khususnya agama Jawa. Namun sebagai hasil Munas Kepercayaan III di Solo, pada tahun 1979 dibentuk HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) selaku wahana aliran-aliran kepercayaan.

Pada tahun 1955 didirikan BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia), yang pada tahun 1966 diganti dengan BK5T (Badan Koordinasi Karyawan Kebatinan Kejiwaan Kerohanian Indonesia), dan yang pada tahun 1970 melebur diri dalam SKI( (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan). Pada tahun 1979 SKK diubah menjadi HPK.

Adanya aneka golongan dan aliran dalam kepercayaan, disebabkan terutama karena adanya aneka tradisi dan sumber kepercayaan. Ada perbedaan dalam suasana dan tingkat pengalaman, tetapi juga dalam penilaian terhadap penuturan luhur warisan nenek moyang.

Direktorat Binahayat pada tahun 1982 menggolongkan penghayat kepercayaan menurut tradisi-tradisi sebagai berikut: Subud (dengan perwakilan di 79 negara), Pangestu, Perjalanan, Sumarah (pusat Jakarta), Sapta Danna (pusat Yogyakarta), Ilmu Sejati (Jawa Timur), Himuwis Rapra (pusat Jawa Timur), Jingtiu, Marapu (Nusa Tenggara Timur), Adat Mawas (Kalimantan Timur), Pambi-Pabbi/Permalim (Sumatra Utara). Jelas sekali bahwa perbedaan antara “agama asli” dan “aliran kepercayaan” tidak selalu jelas .

Aliran kepercayaan tidak langsung berkembang dari agama asli, tetapi unsur-unsur kebatinan, kerohanian atau mistisisme dan kejiwaan, yang mengembangkan budi pekerti serta adat etis, sudah ada dalam agama-agama asli di seluruh nusantara, Agama-agama asli di Indonesia dalam peredaran zaman mengalami banyak tantangan, tidak hanya dari yang disebut “agama internasional”, tetapi juga dari perkembangan kebudayaan dan modernisasi, khususnya urbanisasi. Dunia modern menawarkan nilai-nilai baru yang mengasyikkan, Menurut kepercayaan asli seluruh alam merupakan satu kesatuan sakral, yang didekati manusia melalui sistem penggolongan dan pembagian. Pandangan hidup ini tidak cocok dengan alam pikiran modern, dan memaksa para penganut agama asli mengubah cara berpikir. Begitu juga sihir, kesaktian dan mistisisme bagi banyak orang menjadi pertanyaan (kendatipun masih tetap melakukan). Dicari dasar yang lebih kuat dan rasional, Diusahakan peningkatan mutu pandangan warisan dan peneguhan jatidiri yang asli. Orang mulai menggali harta terpendam dari pusaka kebudayaan asli. Dengan demikian tradisi nenek moyang berkembang menjadi suatu kebudayaan rohani, yang unsur-unsurnya menyangkut perilaku, hukum dan ilmu suci. Maka kepercayaan melebihi suatu falsafah.

Unsur ibadat menjadi amat sederhana, sebab yang pokok adalah kesadaran dan keyakinan serta hati nurani. Pertemuan-pertemuan diarahkan pertama-tama kepada pembinaan hati: meneguhkan tekad dan kewaspadaan batin, serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan. Tujuannya adalah pendidikan, bukan kebaktian, sebab setiap orang menemukan Tuhan dalam hatinya sendiri. Dengan membersihkan hati serta mengembangkan kedewasaan rohani dengan sendirinya ia berbakti kepada Allah. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksud sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Allah, yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan terhadap Tuhan. Peribadatan merupakan pengamalan budi luhur, bukan suatu kebaktian lahiriah, maka juga tidak ada tempat atau petugas ibadat. Semua bersifat batiniah.

Agama Asli

Dalam agama-agama asli sangat terasa adanya kepercayaan akan adanya kesatuan dunia ini dengan alam gaib. Sementara itu terasa pula bahwa di dunia ini manusia seolah-olah bergerak dalam ruangnya sendiri. Manusia seolah-olah menghayati hidupnya dalam dua arah, yang tidak disamakan biarpun terjalin satu sama lain. Pengalaman akan keburukan dan kejahatan memperingatkan manusia bahwa kedaulatannya di dunia ini tidak mutlak. Maka ia mengalami yang mengatasi dan mengarahkan semua itu, dan menyatakan ketakwaannya dalam upacara-upacara khusus, Kebanyakan agama asli mengenal upacara-upacara untuk mendamaikan dunia ini dengan alam baka, yang beraneka nama dan bentuknya.

Agama-agama asli umumnya agama suku. Oleh sebab itu umat-Nya terbatas pada suku itu. Atau mungkin dapat dikatakan agama-agama suku itu adalah bentuk masa kini agama-agama asli Indonesia yang saat ini ditemukan di antara suku-suku Batak, Nias, Mentawai, Dayak, Toraja dan di banyak bagian Indonesia Timur seperti Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur. Sampai batas tertentu agama Jawa (kejawen) dapat pula dikelompokkan dalam agama-agama suku ini, meskipun belakangan bercampur dengan unsur-unsur Hinduisme, Budhisme, dan Islam serta menunjukkan cirinya sendiri dalam pelbagai bentuk mistisisme. Ciri utama agama asli ini ialah upacara yang dilakukan pada berbagai kesempatan dalam hidup ini, karena agama asli berkaitan langsung dengan hidup yang biasa serta dunia sekelilingnya. Maka kebanyakan upacara berkaitan dengan hidup yang konkret, seperti upacara mulai panen padi, upacara membuat rumah, pemberkatan desa, dan lain sebagainya. Juga peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang; seperti kelahiran, inisiasi, perkawinan, kematian senantiasa diiringi dengan upacara khusus. Dalam upacara-upacara itu ada seorang pemimpin, yang biasanya memainkan peranan penting bukan hanya waktu upacara, tetapi dalam seluruh kehidupan. Hampir semua upacara, terlebih upacara kurban, selalu mempunyai dua maksud, yakni mencegah bahaya dan kesusahan, serta mendapatkan belas kasihan dari para dewata. Maka prinsip “do ut des” tampil jelas dalam upacara. Prinsip ini misalnya dapat dilihat jelas dalam upacara selamatan, yang dipraktikkan di antara suku Jawa. Kata selamatan berhubungan dengan selamat, artinya kesejahteraan, kebaikan, keamanan, kemakmuran, selamat dari bencana-bencana alam dan gangguan-gangguan adikodrati.

Ciri lain agama-agama asli ini ialah kepercayaannya akan roh-roh (roh nenek moyang atau lainnya), yang ada di gunung-gunung, sungai, sawah, pepohonan, dan lain-lain. Roh-roh ini dipercayai memiliki kekuatan yang berbahaya atau menguntungkan, tergantung pada sikap seseorang terhadapnya. Sering upacara-upacara kepada roh-roh ini jauh lebih dominan, sebab mungkin para dewa dianggap jauh (transenden) dan tidak mengganggu, dibandingkan dengan roh-roh itu. Dalam hubungan itu menurut kaca mata orang modern sering dirasakan adanya takhayul dalam kepercayaan dan upacara-upacara agama asli itu. Seluruh kekayaan agama asli ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi. Kebanyakan agama asli yang merupakan pula agama suku itu tidak memiliki kitab suci.

Agama-agama Indonesia

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Ada agama suku atau agama asli dan ada aneka agama internasional. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog, dan semua – dalam bentuk bagaimana pun – mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (dan kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan bersama. Dengan demikian banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, orang perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antar-agama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jatidiri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA 2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira” (GS 92). Oleh karena itu sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana. Dalam sebuah dokumen resmi dari 1991, Dialog dan Pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG 8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antara agama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan. Dialog yang benar berarti kesaksian iman, bukan perbandingan (atau konfrontasi) perumusan. Sebagaimana agama harus dimengerti “dari dalam”, dari pengalaman iman pribadi, begitu juga dialog antar-agama pertama-tama berarti penghayatan iman bersama. Oleh karena itu dialog antaragama, yang adalah dialog iman, tidak pernah dapat dilepaskan dari kasih dan pengharapan. Kasih sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan; pengharapan sebagai keterbukaan untuk karya Roh, yang “bertiup ke mana ia mau” (Yoh 3:8). “Gereja, yang mengembara di dunia ini, dalam sakramen-sakramen serta lembaga-lembaganya yang termasuk dunia ini, mengemban citra zaman sekarang yang akan lalu” (LG 48). Apa yang dikatakan Konsili Vatikan II mengenai Gereja sendiri, berlaku untuk semua agama. Agama, sebagai pengungkapan iman dalam bahasa dan kebudayaan masyarakat, bersifat sementara. Justru karena ikatannya pada sejarah kebudayaan, maka agama tidak mutlak. Yang mutlak hanyalah Allah dan iman kepadanya. Segala yang lain bersifat sementara dan tidak mutlak.

Demi dialog antaragama – baik untuk mengenal agama-agama yang lain maupun untuk lebih menyadari pokok agamanya sendiri – selanjutnya akan dibicarakan (secara amat singkat) kekhasan masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dengan mengikuti perkembangan sejarah, akan dibicarakan dahulu agama-agama asli, khususnya sejauh berkembang menjadi Kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya agama Hindu, Budha dan Islam. Kerangka pembicaraan mengikuti “ciri-ciri” agama umum, yang telah disebut di atas, yakni umat, tradisi, ibadat, tempat ibadat dan pemimpin ibadat. Sebab apa yang dialami dalam persekutuan, bersumber pada tradisi, dan kemudian disadari serta dirasakan lebih intensif dalam praktik ibadat, yang terarah kepada penghayatan dalam hidup sehari-hari.

Iman dan Agama

Iman, lebih-lebih kalau telah berkembang menjadi pengharapan dan kasih, merupakan suatu sikap “penyerahan diri seutuhnya kepada Allah” (DV 5). Dalam hidup manusia sikap batin itu harus dinyatakan keluar, pertama-tama dalam kasih kepada sesama. Tetapi tidak hanya itu. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan dalam nyala api yang keluar dari semak berduri, didengarnya suara yang berkata, “Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus” (Kel 3:5). Tuhan adalah kudus, dan tempat Tuhan berkenan bertemu dengan manusia, itu pun kudus. Bahkan segala sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan, disebut kudus, Maka ada tempat yang kudus, juga waktu yang kudus, bahasa yang kudus, pakaian kudus, alat kudus, bahkan orang yang kudus, yakni orang yang secara khusus diperuntukkan bagi pelayanan Tuhan. Perjanjian Lama mengenal peraturan rinci mengenai barang dan orang, yang dikhususkan bagi Tuhan dan oleh karenanya disebut kudus (lih. Kel 25-31; Im 17-26). Ini bukan sesuatu yang hanya terdapat pada Israel. Semua bangsa dan kebudayaan mempunyai bidang kudus ini, yang biasanya disebut bidang agama atau juga bidang sakral.

Perlu dicatat bahwa garis pemisah antara yang sakral dan yang profan tidak selalu jelas. Dalam agama Kristen, seperti juga dalam agama Yahudi dan Islam, garis pemisah itu cukup tajam. Tetapi dalam agama-agama lain bidang keagamaan tidak terlampau terpisah dari bidang hidup sehari-hari. Paham agama sebagai bidang yang khusus, terbedakan dari hidup yang profan, berkaitan dengan paham Allah yang transenden. Di mana lebih ditekankan imanensi Allah, di situ juga agama menjadi bagian yang lebih integral dari hidup, dan tidak terlalu dibedakan antara profan dan sakral, Namun, agama-agama itu juga mengenal tempat, waktu dan upacara, dan terutama orang yang “khusus”, guna menyatakan kebaktian kepada Allah.

Jelas sekali, bahwa yang pokok dalam agama adalah sikap batin. Agama yang bersifat lahiriah melulu, dengan sendirinya menjadi formalisme dan sering kosong, tanpa isi. Oleh karena itu yang pokok bukanlah hal-hal yang lahiriah. Namun tanpa bentuk yang nyata komunikasi iman tidak mungkin. Biarpun sikap batin paling penting, namun tanpa pengejawantahan yang jelas iman tidak sungguh manusiawi. Penghayatan iman memerlukan agama. Dalam praktik tidak ada iman tanpa agama, tetapi tentu saja bentuk agama berbeda-beda.

Perbedaan pokok berhubungan dengan sikap batin sendiri dan gambaran Allah. Kalau ditekankan keluhuran dan kedahsyatan Allah, maka agama akan mencari bentuk-bentuk yang khusus dan istimewa. Sebaliknya, kalau lebih diperhatikan Tuhan yang hadir dalam ciptaan-Nya, maka segala sesuatu dengan sendirinya sudah mempunyai warna agama. Oleh karena itu amat sulit membuat suatu definisi agama yang berlaku umum. Iman dan agama kait-mengait, dan iman tidak pernah bersifat umum.

Pada tahun 1952, dalam kerangka pembicaraan mengenai kedudukan aliran-aliran kepercayaan dalam negara dan masyarakat Indonesia. Departemen Agama pernah mengusulkan suatu definisi agama, dengan menyebut beberapa syarat-syarat mutlak, seperti: adanya nabi atau rasul, kitab suci dan pengakuan sebagai agama di luar negeri. Agama Hindu-Bali mengajukan keberatan terhadap definisi itu. Maka selanjutnya definisi itu ditarik kembali dan tidak terpakai lagi. Dalam Penpres no. 1 thn 1965 ( Undang-Undang no. 5 thn 1969) Konfusianisme disebut sebagai agama juga; tetapi kemudian tidak pernah disebut-sebut lagi. Agama “yang diakui pemerintah” ada lima: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Aliran kepercayaan juga diakui, tetapi tidak sebagai agama (sehingga juga tidak ada di bawah wewenang Departemen Agama, melainkan ditempatkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Tetapi ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Tidak ada dua golongan agama, yang satu diakui pemerintah dan yang lain tidak, Pengakuan oleh pemerintah sebenarnya hanya berarti bahwa agama-agama itu mendapat pelayanan khusus dari Departemen Agama.

Kendatipun tidak mungkin memberikan suatu definisi umum mengenai agama, dapat disebut sejumlah gejala atau unsur yang pada umumnya didapati dalam agama-agama. Di bawah ini disebutkan lima unsur: jemaat, tradisi, ibadat, tempat ibadat, dan petugas ibadat.

1. Jemaat

Yang pertama-tama harus disebut ialah umat beragama sendiri. Umat beragama bukanlah suatu kumpulan umat yang biasa. Yang mengikat mereka bukan pertama-tama organisasi, melainkan ikatan batin. Bagaimana ikatan batin itu diterangkan atau digambarkan, berbeda pada masing-masing agama. Biasanya umat beragama merasa diri dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para anggota. Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka. Pada umumnya persatuan itu tidak untuk sesaat saja, walaupun juga dalam hal ini agama yang satu berbeda dengan yang lain. Ada yang membatasi umat pada saat perayaan, ada yang menghubungkan keanggotaan dengan seluruh hidup. Pada umumnya umat dan anggota-anggotanya dikenal, tetapi juga ada kelompok agama rahasia. Bisa juga terjadi di dalam umat sendiri ada kelompok-kelompok khusus, Semua itu berhubungan juga dengan unsur-unsur yang lain.

2. Tradisi

Unsur kedua ini luas sekali, dan mencakup beberapa unsur yang’ lain. Yang umum ialah, bahwa semua agama mempunyai sejarah. Khususnya sejarah awal, dengan tokoh-tokohnya, mempunyai arti yang khusus. Banyak agama mengenal seorang nabi atau rasul atau pendiri agama. Tetapi dalam hal ini juga ada perbedaan besar dalam agama-agama. Tidak semua agama menghargai dan mengakui tokoh awal itu dengan cara yang sama. Bahkan, tidak semua agama mempunyai paham sejarah yang sama. Sering kali dalam kisah awal tercampur banyak unsur mitologi, yakni ungkapan simbolis kisah awal

Salah satu unsur tradisi yang amat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung tiga bidang: ajaran keselamatan, ajaran moral, dan ajaran ibadat. Ajaran keselamatan pertama-tama mengenai Allah dan hubungan-Nya dengan manusia, kemudian juga mengenai sejarah dan organisasi agama itu sendiri, serta bagaimana melalui agama orang dapat bertemu dengan Allah dan diselamatkan. Ini merupakan bagian yang khusus untuk masing-masing agama. Ajaran moral sering bersifat lebih umum, karena mengambil alih banyak unsur dari kebiasaan etis masyarakat. Sebaliknya, ajaran mengenai ibadat hiasanya amat khusus dan kadang-kadang juga dipandang sebagai yang paling pokok. Tradisi ajaran itu biasanya diteruskan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui buku-buku suci. Dalam hal ini juga ada perbedaan besar dalam arti dan bobot yang diberikan kepada buku-buku itu.

3. Ibadat

Walaupun ibadat ada di dalam semua agama, namun khusus dalam ibadatlah nampak perbedaan antara agama. Ada yang melihat ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan dalam iman. Biasanya dalam hal ini juga ada perbedaan yang amat besar – dipakai simbol-simbol atau tanda yang khusus dalam ibadat, karena baik untuk pengungkapan iman maupun untuk tanda kehadiran Allah, pemakaian bahasa atau ekpresi yang biasa dianggap kurang memadai. Misteri Allah dan penyelamatan-Nya hanya dapat ditunjuk dengan tanda-tanda, tidak pernah dapat dirumuskan atau diungkapkan secara penuh oleh manusia

Ibadat adalah kegiatan manusia. Cara umat mengambil bagian dalam ibadat itu, berbeda dari satu agama ke agama yang lain. Biasanya ada petugas agama yang memimpin ibadat. Tetapi baik peranan mereka maupun partisipasi umat yang lain, amat khusus bagi masing-masing agama. Peraturan ibadat juga amat berbeda-beda. Ada ibadat yang lebih bercorak upacara dengan peraturan yang ketat. Ada juga yang lebih bersifat perayaan dengan warna spontan dan bahkan kharismatis. Semua itu tidak hanya berhubungan dengan sikap batin para peserta, tetapi juga dengan “ajaran” mengenai keselamatan dan ibadat. Ada yang lebih menekankan pengalaman ‘para peserta, ada yang lebih mementingkan pengabdian serta kewajiban.

4. Tempat Ibadat

Ada agama yang di dalamnya arti dan bobot ibadat langsung berhubungan dengan tempat, misalnya pura dalam agama Hindu. Dalam agama Kristen atau Islam, tempat ibadat bersifat sekunder. Orang dapat melakukan ibadat di mana-mana. Namun itu tidak berarti bahwa dengan demikian tempat ibadat tidak dipandang sebagai tempat yang suci. Sebaliknya, karena merupakan tempat yang dikhususkan bagi pertemuan dengan Tuhan, tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang suci. Juga kalau ibadat tidak langsung dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, semua agama mempunyai tempat yang dipandang sebagai “bait Allah”, dalam arti mana pun. Di samping atau di dalam tempat itu, ada banyak hal lain yang dikhususkan juga, dan oleh karena itu dipandang sebagai barang suci pula.

5. Petugas Ibadat

Sebetulnya petugas ibadat itu suci, karena ibadat yang dilayani olehnya bersifat suci. Tetapi cukup sering urut-urutannya dibalik: petugas dipandang sebagai orang yang mempunyai daya kesucian (atau kesaktian), yang dalam ibadat dibagikan kepada yang lain. Amat kerap tugas ibadat, yang sebetulnya hanya fungsi, dibuat menjadi status, sehingga orang itu diberi tempat dan kehormatan yang istimewa. Oleh karena itu tidak jarang fungsi, dan terutama kuasa petugas itu diperluas meliputi bidang-bidang lain, sehingga dari petugas ia menjadi pemimpin agama dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini juga ada perbedaan-perbedaan besar antara para petugas ibadat dari pelbagai agama.