Gereja dan Negara Republik Indonesia

Mungkin sampai sekarang Gereja Indonesia masih dianggap asing atau “Barat” oleh banyak kalangan di Indonesia ini. Itu disebabkan antara lain karena Gereja datang di negeri ini bersama dengan kolonialisme Barat dan cukup lama hidup dalam pola pietisme dan tradisi Gereja Barat abad lampau. Mungkin juga untuk banyak orang Gereja Indonesia masih kurang utuh terlibat dalam perjuangan bangsa. Oleh sebab itu ada baiknya disinggung sepintas kilas mengenai hubungan antara Gereja dan Negara kita.

Dasar hubungan antara dua pihak adalah saling pengakuan sesuai kedudukan masing-masing. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Otonomi itu pada hakikatnya bersumber pada rakyat, yang berhak dan bertanggung jawab dan karena itu wajib menata dan mengatur peri hidupnya sendiri sebagai perorangan maupun masyarakat. Otonomi itu berarti, bahwa negara – seperti nilai-nilai dunia lainnya – mempunyai arti, diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Sambil tetap dan tegas mengakui serta menghormati otonomi negara mengenai hidup kemasyarakatan, Gereja Katolik menyadari panggilannya dan ingin mempunyai keleluasaan demi kesejahteraan semua dan masing-masing warga masyarakat, dan demi keselamatan manusia secara sempurna, melayani kebutuhan mereka, terutama yang bersifat rohani, tetapi juga yang bersifat jasmani demi perkembangan kepribadian mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini Gereja tidak mengharapkan kebebasan melebihi atau kurang dari yang berdasar UUD 1945 dijamin oleh negara.

Dalam negara Pancasila, agama-agama dan negara mempunyai fungsi serta menunaikan peranannya masing-masing. Keduanya menjalankan fungsi itu dalam perspektif tujuan mereka masing-masing dan dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dalam situasi konkret akan semakin jelas, sementara Gereja dan negara hidup bersama dan bekerja sama dengan erat. Karena negara maupun Gereja ada demi kepentingan masyarakat yang sama, maka harus hidup dalam suasana kerja sama.

“Dalam bidang masing-masing, negara dan Gereja tidak tergantung satu sama lainnya, melainkan mengatur diri sendiri. Tetapi kedua-duanya melayani dalam aspek-aspek yang berbeda-beda panggilan perorangan maupun sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan dapat diberikan dengan lebih efektif demi kesejahteraan mereka semua, jika negara dan Gereja meningkatkan kerjasama yang menguntungkan, dengan mengingat keadaan zaman dan daerah. Sebab manusia tidak terbatas pada lingkup dunia ini, melainkan dalam peredaran sejarah umat manusia ia mengamalkan sepenuhnya panggilan akan hidup abadi” (GS 76).

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja perlu ada sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat.

Hubungan Gereja dengan negara tidak melulu, bahkan tidak terutama berlangsung di tingkat institusional atau kelembagaan, tetapi juga dalam bekerja sama dengan semua golongan masyarakat dan dengan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Semua warga negara berhak ikut serta menentukan hidup kenegaraan. Dalam hal ini Gereja sejalan dengan haluan yang ditentukan oleh MPR, yaitu untuk semakin meratakan partisipasi rakyat dalam mengusahakan maupun menikmati pembangunan, dengan kata lain “merakyatkan negara”. Maka bagi Gereja sebagai persekutuan iman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, mitra utama dalam dialog ialah rakyat yang bernegara. Namun dalam dialog itu peranan pemimpin negara dan pemimpin Gereja sangat menentukan.

Gereja memperjuangkan masyarakat “partisipatoris”, yaitu “suatu partisipasi aktif para warga masyarakat, secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan dan pemerintahan negara mereka” (GS 73), supaya mereka dapat ”bertanggungjawab” terhadap politik negara. Suatu pluralisme dalam pandangan para warga negara mengenai usulan politis (GS 76; OA 46) dianggap wajar, apalagi bila seluruh masyarakat ikut serta dalam kepentingan negaranya. Bahkan, perbedaan pendapat mengenai hal-hal politik itu di dalam kalangan umat Katolik sendiri dipandang sebagai pantas pula.

Dalam rangka hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Republik Indonesia, beberapa bidang pantas diberi perhatian khusus:

  • Dalam usaha pembangunan; Gereja melihat peranannya yang khas dalam usaha membangun mentalitas sehat, memberi motivasi yang tepat, kuat serta mengena, membina sikap dedikasi dan kesungguhan, menyumbangkan etika pembangunan serta memupuk sikap optimis. Oleh karena itu pimpinan Gereja mengharapkan seluruh umat beriman mau melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif, dengan jujur menilai tujuan dan sasaran pembangunan maupun upaya-upaya dan cara-cara melaksanakannya.
  • Gereja merasa wajib memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Sikap dan peranan Gereja berdasarkan motivasi manusiawi dan Kristiani semata-mata. Oleh karena itu Gereja merasa prihatin atas pelanggaran hak-hak dasar dan hukum, atas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih diderita oleh banyak warga negara. Bila demi pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, Gereja berperanan kritis, ia menghindari bertindak konfrontatif dan menggunakan jalur-jalur yang tersedia dan berusaha sendiri memberi kesaksian.
  • Pimpinan Gereja mengharapkan supaya para ahli dan tokoh masyarakat yang beragama Katolik mau berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian dan panggilan masing-masing. Dalam hal ini mereka hendaknya dijiwai oleh semangat Injil dan memberi teladan kejujuran dan keadilan yang pantas dicontoh oleh generasi penerus.
  • Sesuai dengan perutusan Yesus Kristus sendiri yang diteruskan-Nya, Gereja merasa solider dengan kaum miskin. Ia membantu semua yang kurang mampu tanpa membedakan agama mereka, kalau mereka mau memanfaatkan bantuan ini untuk melangkah keluar dari lingkaran setan yang mengurung mereka.
  • Gereja mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
  • Gereja mendukung segala usaha berswadaya, merangsang inisiatif dalam segala bidang hidup kemasyarakatan, budaya, dan bernegara. Dengan demikian, potensi, bakat, dan keterlibatan para warga negara dikembangkan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Gereja memegang prinsip subsidiaritas, agar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri atau oleh kelompok/satuan/organisasi pada tingkat yang lebih rendah, jangan diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, bahaya etatisme dalam segala bidang dapat dicegah.

Gereja Katolik dan Agama-Agama Lain

Dalam LG 8 antara lain dikatakan bahwa Kristus “melalui Gereja mau melimpahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang”. Gereja bukan kelompok tertutup, melainkan “tanda dan sarana kesatuan seluruh umat manusia” (LG 1). Oleh karena itu dikatakan bahwa “Gereja, dengan mewartakan Injil, mengundang mereka yang mendengarnya kepada iman dan pengakuan iman, menyiapkan mereka menerima baptis, membebaskan mereka dari perbudakan kesesatan, dan menyaturagakan mereka ke dalam Kristus” (LG 17). Rumusan semacam itu tidak disenangi oleh banyak orang dewasa ini, bukan hanya oleh mereka yang melihat rumus ini sebagai rencana “kristenisasi”.

Di antara orang Kristen sendiri ada banyak yang merasa bahwa rumus ini tidak cocok dengan pernyataan Konsili sendiri, bahwa “mereka yang dengan tulus hati mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendak-Nya dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal” (LG 16). Di luar Gereja Katolik tidak hanya “terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG 8), tetapi di luar lingkungan Kristen ada “pengaruh rahmat”, sehingga orang bukan-Kristen juga “dapat memperoleh keselamatan kekal”. Lalu untuk apa “Gereja terus-menerus mengutus pewarta-pewarta” ke seluruh dunia? (LG 17). Gereja senantiasa yakin bahwa “Allah menghendaki semua orang diselamatkan” (1Tim 2:4), tetapi baru pada akhir Konsili Vatikan II disadari bahwa itu terjadi “dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah” (GS 22; AG 7). Keselamatan umat manusia tidak tergantung pada Gereja.

Gereja tidak mewartakan Injil untuk menyelamatkan orang. Hanya Tuhan dapat menyelamatkan, dan manusia harus menerima keselamatan itu dalam iman. Gereja mewartakan Injil karena tidak dapat diam mengenai segala sesuatu yang telah dilihat dan didengar olehnya (bdk. Kis 4:20). Pewartaan Injil tidak pernah dimaksudkan sebagai indoktrinasi. Yang pokok bukanlah pewartaan itu sendiri, melainkan isi-nya, “Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus; maka di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk memperoleh keselamatan” (Kis 4: 12).

Yang menjadi soal ialah keyakinan iman bahwa “Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus” (1 Tim 2:5), atau dengan kata Yesus sendiri: “Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6). Kata-kata itu secara konkret-praktis selalu diartikan oleh Gereja sebagai perintah mewartakan Kristus secara mutlak: “Jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka” (Mat 28:19). Oleh karena itu pula Paulus bertanya:

“Bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana orang dapat memberitakan-Nya, jika tidak diutus? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus” (Rm 10:14-15:17).

Itu dikatakan Paulus dalam situasi zaman itu, berhadapan dengan orang kafir Yunani. Sekarang Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa “mereka yang belum menerima Injil, dengan berbagai alasan diarahkan kepada umat Allah …. Sebab apa pun yang baik dan benar, yang terdapat pada mereka, oleh Gereja dipandang sebagai persiapan Injil, dan sebagai kurnia Dia yang menerangi setiap orang, supaya akhirnya memperoleh kehidupan” (LG 16). Dengan demikian tidak disangkal perlunya pewartaan. Pewartaan perlu bukan hanya karena orang “ditipu oleh si Jahat, jatuh ke dalam pikiran yang sesat dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta” (LG 16), melainkan lebih-lebih “untuk menghantar mereka kepada iman, kebebasan dan damai Kristus, sehingga bagi mereka terbukalah jalan yang bebas dan teguh, untuk ikut serta sepenuhnya dalam misteri Kristus” (AG 5).

Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hati orang harus dikembangkan terus-menerus. Untuk itu perlu pewartaan, teladan hidup, sakramen-sakramen, serta upaya-upaya rahmat lainnya, sebagaimana dikatakan dalam konstitusi Dei Verbum mengenai proses komunikasi iman dalam Gereja sendiri: “dalam ajaran, hidup serta ibadatnya Gereja melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya” (DV 8).

Hal itu juga berlaku bagi mereka yang “dengan berbagai alasan diarahkan kepada umat Allah” (LG 16). Karena di sini tidak ada persekutuan penuh, komunikasi iman tidak terjadi secara persekutuan, melainkan dalam bentuk dialog. Panitia Teologis Internasional pada tahun 1988 mengatakan, dialog dengan agama-agama lain merupakan bagian integral hidup Kristiani. Tukar pendapat, studi, kerja sama, dan dialog membantu pemahaman yang lebih baik mengenai agama lain tetapi juga mengembangkan hidup keagamaan sendiri. Oleh karena itu Konsili mengajarkan, bahwa “pelaksanaan kegiatan misioner yang tepat dan teratur menuntut, supaya para pewarta Injil disiapkan untuk berdialog dengan agama-agama serta kebudayaan-kebudayaan bukan Kristen” (AG 34; 11; 41; NA 2).

Mengenai dialog itu sendiri Konsili Vatikan II mengajarkan, “Melalui cara-cara itu (yakni melalui penyelidikan bebas, pengajaran dan pendidikan, komunikasi dan dialog) manusia menjelaskan kepada sesamanya kebenaran yang telah ditemukannya – atau yang ia rasa telah menemukannya – sehingga saling membantu dalam mencari kebenaran” (DH 3; lih. GS 43). Maka “melalui pergaulan dengan sesama, dengan saling berjasa, melalui dialog dengan sesama saudara, manusia berkembang dalam segala bakat-pembawaannya, dan mampu menanggapi panggilannya” (GS 25).

Dasar dialog adalah kesadaran bahwa rahmat Allah berkarya dalam setiap manusia, juga dalam mereka yang tidak mengakui diri orang Kristen, yakni “semua orang yang mengakui Allah dan dalam tradisi-tradisi mereka melestarikan unsur-unsur religius dan manusiawi”. Mengenai hubungan dengan orang itu Konsili berkata, “Yang kami harapkan ialah, semoga dialog yang terbuka mengajak kita sekalian, untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh, serta mematuhinya dengan gembira” (GS 92).

Dialog mendekati hubungan antara umat beriman dan umat beragama dari bawah, dari hubungan antara umat yang berbeda-beda agama. Namun di dalam dialog itu semua sama-sama berusaha menghayati apa yang paling dalam, yang menggerakkan dan memunculkan agama. Diakui bahwa tidak ada satu agama pun, termasuk agama Kristen, yang dengan sepenuhnya dapat menanggapi tawaran rahmat Allah itu (lih. GS 62). Dari pihak lain keterbatasan itu juga tidak menghalangi suatu pengalaman iman yang sungguh-sungguh dan religius.

Maka dialog antarumat beragama bukanlah konfrontasi antara ajaran-ajaran keagamaan yang berbeda-beda, melainkan dialog hidup atau “temu hati”, yang semakin terbuka untuk sapaan Allah. Ini tidak berarti bahwa dialog sebenarnya hanyalah alasan untuk masuk ke dalam diri sendiri. Dialog sendiri sudah terarah kepada perwujudan Kerajaan Allah dalam keadilan, damai dan keselarasan, yang semuanya merupakan nilai-nilai kemasyarakatan. Tetapi yang paling pokok adalah “temu hati” itu sendiri. Di situ orang tidak mengaburkan atau “menyembunyikan” pendapat dan keyakinan pribadi, namun dapat mengemukakannya penuh hormat terhadap pandangan dan karena itu tanpa memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain.

Agama-agama Indonesia

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Ada agama suku atau agama asli dan ada aneka agama internasional. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog, dan semua – dalam bentuk bagaimana pun – mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (dan kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan bersama. Dengan demikian banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, orang perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antar-agama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jatidiri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA 2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira” (GS 92). Oleh karena itu sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana. Dalam sebuah dokumen resmi dari 1991, Dialog dan Pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG 8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antara agama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan. Dialog yang benar berarti kesaksian iman, bukan perbandingan (atau konfrontasi) perumusan. Sebagaimana agama harus dimengerti “dari dalam”, dari pengalaman iman pribadi, begitu juga dialog antar-agama pertama-tama berarti penghayatan iman bersama. Oleh karena itu dialog antaragama, yang adalah dialog iman, tidak pernah dapat dilepaskan dari kasih dan pengharapan. Kasih sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan; pengharapan sebagai keterbukaan untuk karya Roh, yang “bertiup ke mana ia mau” (Yoh 3:8). “Gereja, yang mengembara di dunia ini, dalam sakramen-sakramen serta lembaga-lembaganya yang termasuk dunia ini, mengemban citra zaman sekarang yang akan lalu” (LG 48). Apa yang dikatakan Konsili Vatikan II mengenai Gereja sendiri, berlaku untuk semua agama. Agama, sebagai pengungkapan iman dalam bahasa dan kebudayaan masyarakat, bersifat sementara. Justru karena ikatannya pada sejarah kebudayaan, maka agama tidak mutlak. Yang mutlak hanyalah Allah dan iman kepadanya. Segala yang lain bersifat sementara dan tidak mutlak.

Demi dialog antaragama – baik untuk mengenal agama-agama yang lain maupun untuk lebih menyadari pokok agamanya sendiri – selanjutnya akan dibicarakan (secara amat singkat) kekhasan masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dengan mengikuti perkembangan sejarah, akan dibicarakan dahulu agama-agama asli, khususnya sejauh berkembang menjadi Kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya agama Hindu, Budha dan Islam. Kerangka pembicaraan mengikuti “ciri-ciri” agama umum, yang telah disebut di atas, yakni umat, tradisi, ibadat, tempat ibadat dan pemimpin ibadat. Sebab apa yang dialami dalam persekutuan, bersumber pada tradisi, dan kemudian disadari serta dirasakan lebih intensif dalam praktik ibadat, yang terarah kepada penghayatan dalam hidup sehari-hari.