Sikap terhadap Perkawinan yang Gagal

Bisa jadi, perjuangan untuk kesetiaan tidak “berhasil” dan usaha persatuan berakhir dengan perceraian. Bisa juga terjadi orang merasa kecewa lalu terpaksa mengalah dalam perkawinan. Bisa juga orang mengasihi tetapi kikir, memperhatikan tetapi penuh kecurigaan. Perpecahan yang dialami setiap manusia dan yang mengancam kebersamaan semua orang, kegagalan dan dosa, juga merupakan bagian hidup perkawinan. Tetapi kalau perkawinan hancur dalam perceraian, orang beriman tetap tidak berhadapan dengan kekosongan melainkan dengan Allah Penyelamat. Maka dalam Surat Apostolik Familiaris Consortio (22 November 1981), Paus Yohanes Paulus II “minta kepada para gembala dan seluruh persekutuan umat beriman, supaya membantu orang-orang yang telah bercerai dengan perhatian penuh kasih, jangan sampai mereka menganggap diri terpisah dari Gereja” (84). Memang pelayanan pastoral untuk orang yang telah bercerai dan yang mungkin sudah hidup dalam perkawinan kedua tidaklah mudah.

Menurut keyakinan umum, perkawinan merupakan lembaga yang sah karena terbentuk dengan sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian juga keyakinan Gereja: perkawinan adalah ‘‘kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan” (KHK kan. 1057 § 1). Menurut aturan hukum Gereja, persetujuan bebas dalam pernyataan bersama secara sah mewujudkan perkawinan sebagai lembaga di depan hukum.

Di masa sulit sekitar Konsili Trente dan di saat kekacauan, akibat kesepakatan perkawinan yang tidak jelas, Gereja Katolik mewajibkan semua orang Katolik agar menyatakan kesepakatan menurut cara yang ditetapkan oleh Gereja, sehingga “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaria wilayah atau pastor-paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi” (KHK kan. 1108 § 1). Sejak saat itu, pada pokoknya bagi orang Katolik berlaku: kesepakatan perkawinan itu sah hanya kalau dinyatakan dengan tata cara yang ditetapkan Gereja; perkawinan sah dan nyata hanya kalau kesepakatan dinyatakan dengan sah; hanya perkawinan yang sah menjadi perkawinan nyata dan sakramental. Karena merupakan perkawinan nyata dan sakramental, maka perkawinan itu tidak dapat diceraikan. Jadi sifat sakramental maupun lestari dan eksklusif perkawinan itu dikaitkan erat dengan tata hukum dan dengan aturan pelaksanaannya. Dan kesetiaan perkawinan, yakni keterikatan yang amat personal itu, terwujud dalam bentuk hukum yang teguh tegas.

Sudah beberapa abad lamanya, aturan ini sangat meneguhkan perkawinan Katolik, dan sampai sekarang ini persiapan pastoral perkawinan mencari jaminan, bahwa persetujuan diberikan dengan bebas serta penuh kesadaran, dan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat diragukan. Maka perkawinan yang diteguhkan secara gerejawi dengan sah, tidak dapat diceraikan. Orang Katolik yang terikat dalam perkawinan yang sah, tidak dapat nikah lagi, biarpun telah bercerai secara sipil atau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya. Orang Katolik yang telah bercerai secara sipil dan nikah kembali di luar Gereja, tidak diizinkan menyambut komuni, “karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan Gereja, yang dilambangkan dan dihadirkan oleh Ekaristi” kata Paus (FC 84). Umat Kristen terus menerus berusaha, jangan sampai perceraian dan pernikahan kembali menjadi sesuatu yang dianggap “normal”. Perkawinan diatur dengan ketat, agar tuntutan Yesus supaya terus menerus mewujudkan kesetiaan tidak dikhianati.

Perkawinan yang setia dan eksklusif itu tidaklah sama dengan aturan hukum. Kesetiaan kepada hukum tidak ada nilainya, bila tidak disertai kesetiaan hati. Tidak semua perceraian itu sama! Perceraian dapat berarti mengkhianati istri atau suami, meninggal-kannya dan pergi dengan orang lain. Perceraian dapat juga berarti perkawinan yang tadinya diikat dengan tergesa-gesa tanpa persiapan masak, berakhir dalam perpecahan, kendati sudah ada banyak usaha mencari kesatuan. Hukum perkawinan mengandaikan kemauan tulus untuk saling mengasihi, namun hukum juga tidak dapat membuktikannya. Hukum menyediakan ruang agar kesetiaan antar-suami-istri dapat berkembang, namun hukum juga tidak dapat menumbuhkannya. Kasih tumbuh dalam hati orang dan kesetiaan terwujud pertama-tama dalam hati nurani. Maka pastoral Gereja terhadap orang yang telah bercerai dan menikah kembali, pertama-tama harus menanggapi hati nurani mereka masing-masing (juga dalam hal “boleh menerima komuni” menurut ketetapan Kongregasi untuk Ajaran Iman tahun 1972). Sekaligus hendaknya diperhatikan, supaya jaringan hukum yang berlaku umum tidak dirusak oleh keadaan khusus. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman kepada para uskup Gereja Katolik tentang Penerimaan Komuni oleh kaum beriman yang cerai dan nikah lagi, tanggal 14 September 1994, sebetulnya menanggapi pelbagai pandangan mengenai pastoral bagi orang Katolik yang cerai dan nikah kembali. Pernyataan menjelaskan dan menegaskan: salahlah pandangan, bahwa “orang yang cerai dan nikah lagi boleh menyambut komuni”, kalau dalam pertimbangan suara hati yang jujur dan setelah konsultasi yang luas mereka sampai pada “keputusan sendiri, bahwa perkawinan pertama tidak sah dan perkawinan baru berlaku”. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman tersebut mengacu kembali pada Ajakan Apostolik Familiaris Consortio, mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan karena alasan serius tidak dapat pisah, hanya dapat menerima komuni kalau hidup tarak sempurna dan menghindari sandungan. Namun demikian, mengingat bahwa surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman mendapat tanggapan seluas dunia, kiranya harus ditarik kesimpulan bahwa tetaplah harus dicari pedoman pastoral yang tepat untuk pasangan yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah.

Apa yang anda pikirkan?