Perang

Masalah “perang” pertama-tama menyangkut politik negara dan karena itu amat kompleks. Namun karena menyangkut hidup sosial dan mental bersama, masalah ini sekaligus juga amat mendesak agar dipertimbangkan. Supaya kehidupan dapat berlangsung terus, kita harus mengatasi mental bertahan dan pembelaan diri. Apa yang harus kita usahakan ialah membina semangat perdamaian, sebab keamanan akan lebih terjamin, bila semua hidup dalam perdamaian. Jadi tidak lagi dipermasalahkan, apakah perang dapat dibenarkan melainkan bagaimana perdamaian dapat dinikmati dan dipelihara oleh semua. Sementara mungkin perlu ada angkatan bersenjata dengan sarananya guna membela kemerdekaan, namun cita-cita pembangunan kita ialah masyarakat yang berperikemanusiaan dan keutamaan yang kita junjung tinggi ialah ketekunan membangun keadilan dalam perdamaian.

Konsili Vatikan II “menerangkan arti perdamaian yang otentik dan amat luhur, mengecam keganasan perang dan dengan amat kuat mendesak orang Kristen agar – dengan pertolongan Kristus, Pencipta kedamaian – bekerja sama dengan semua orang guna menggalang perdamaian di antara mereka dalam keadilan dan cintakasih dan mengusahakan sarana-sarana yang membawa perdamaian” (GS 77). Menjaga perdamaian merupakan kewajiban semua orang dan dengannya orang Kristen mewujudkan iman mereka akan Kristus, yang adalah “damai-sejahtera kita” yang “merubuhkan tembok pemisahan, yaitu perseteruan” dan yang mengajar para pengikut-Nya: “Berbahagialah orang yang membawa damai” (Mat 5:9), Konsili mengingatkan bahwa perdamaian adalah “hasil keteraturan yang oleh Sang Pencipta sendiri diletakkan di dalam masyarakat manusia dan yang harus diwujudnyatakan oleh manusia dengan mengusahakan keadilan yang makin sempurna” (GS 78). Dengan “damai” pertama-tama dimaksudkan bahwa hidup bersama tidak terganggu oleh kekerasan. Tata tertib dapat juga merupakan hasil paksaan dan ketakutan, namun “perdamaian itu hasil keadilan”. Maka perdamaian dapat disamakan dengan tata keadilan yang nyata: “Perdamaian yang begitu didambakan oleh semua, tercapai, kalau diwujudkan keadilan sosial dan internasional; namun perlu juga diwujudkan keutamaan-keutamaan, yang memupuk hidup bersama dan yang membina hidup dalam kesatuan, supaya dengan memberi dan menerima kita membangun masyarakat baru dan dunia yang lebih baik” (SRS 39).

Konsili Vatikan II juga menanggapi masalah, bahwa “perang belum enyah dari kehidupan manusia” dan “setiap hari, di mana pun juga, perang meneruskan pemusnahannya” (GS 79), “Juga kalau tidak berkecamuk peperangan, dunia senantiasa dilanda kekerasan dan pertentangan antarmanusia” (GS 83). Selama itu “pemerintah-pemerintah mempunyai kewajiban berat menjaga kesejahteraan rakyat dan membela rakyat”, kalau perlu juga dengan perang! Menurut tradisi, perang pembelaan seperti itu adil kalau dilaksanakan secara terbatas dan tidak melanda penduduk-penduduk sipil, kalau menegakkan tata keadilan dan tidak menciptakan ketidakadilan baru, dan kalau diakhiri selekas mungkin. Jelas sekali bahwa perang saudara dan perang gerilya modern, apalagi perang dengan senjata nuklir dan kimia, dengan sendirinya berlawanan dengan semua syarat itu. Dalam surat ensiklik Pacem in Terris, Yohanes XXIII malah mengatakan bahwa perang tidak lagi boleh dipandang sebagai sarana menegakkan kembali keadilan. Pada Konferensi PBB untuk Perlucutan Senjata 1982, Yohanes Paulus II mengulangi hal itu. Dan biarpun persenjataan mungkin dibenarkan sebagai ancaman guna mencegah serangan musuh, namun persenjataan tidak dapat membangun kepercayaan yang merupakan satu-satunya dasar bagi hidup bersama dalam perdamaian. Untuk itu harus dibuat politik perdamaian yang menjalin bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok dalam suatu jaringan persetujuan guna mengurangi persenjataan dan menyelesaikan konflik dengan perundingan.

Sampai kini perang belum dapat dielakkan; namun perang ataupun persenjataan tidak mampu membangun perdamaian antar-bangsa dan kerukunan serta hidup bersama secara damai antar suku dalam satu negara. Maka orang Kristen seharusnya terus-menerus menentang pengadaan persenjataan yang membinasakan bangsa-bangsa. Namun perlucutan senjata hanya merupakan satu unsur saja dalam usaha perdamaian. Menurut Paus Yohanes XXIII, perlulah “perlucutan senjata yang sampai ke dalam hati”. Konsili Vatikan II juga menarik kesimpulan, bahwa “amat dibutuhkan pembaruan pendidikan sikap dan inspirasi baru dalam pendapat umum” (GS 82). Daya manusia yang kreatif harus digerakkan guna membasmi kelaparan dan penyakit, menciptakan apa yang perlu untuk hidup, memelihara alam sebagai tempat tinggal yang manusiawi. Tidak cukup, kalau pendidikan hanya menggembleng ketaatan pada aturan; pendidikan harus melatih cara-cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pendidikan untuk perdamaian juga harus membina kejujuran dalam berpikir dan keterbukaan untuk mengerti kepentingan orang lain dan ikut memperjuangkan kesejahteraan bersama. Perlulah dibina budaya politik perdamaian.

Untuk semuanya itu, kiranya menolong kalau ada suatu ideologi negara yang jelas. Lebih menolong lagi, kalau para warga negara dapat saling mengandalkan satu sama lain. Saling menolong, kalau kita dapat mengandaikan itikad baik satu sama lain dan memberikan kepada setiap orang kesempatan melibatkan diri demi kepentingan bersama. Keamanan masyarakat tidak dapat dijamin dengan tata tertib yang dikontrol dengan senjata. Masyarakat hanya menjadi aman kalau dalam kebersamaan diakui hak asasi setiap orang. Perdamaian politik membutuhkan kebudayaan perdamaian, dan hidup Gereja serta hubungan aktif antar agama dapat menyumbang banyak bagi kebudayaan itu. Soal perang bukanlah masalah senjata saja atau perlucutan senjata, melainkan soal gaya pikir mengenai hidup: bukan hanya “membela” hidup melainkan “memelihara” hidup.