Pandangan terhadap Hukuman Mati

Gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun tidak melarangnya juga. Gereja mempertahankan, bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Kendati pun demikian, banyak orang bertanya: adakah hukuman mati sesuai dengan moral Kristiani?

Dengan hukuman mati, dan dengan hukuman pada umumnya, masyarakat mendenda perbuatan seseorang yang di pengadilan terbukti salah. Dengan sanksi hukuman dinyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menerima dan menyetujui perbuatan jahat. Dengan menjatuhkan hukuman, masyarakat membela diri, yaitu dengan meringkus penjahat dan dengan demikian mengancam penjahat-penjahat lain. Melalui hukuman, keonaran sosial akibat kejahatan akan dibereskan, dan diharapkan bahwa penjahat pun memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang biasa. Prinsip ini sudah dirumuskan oleh Santo Tomas dari Aquino: “Kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perorangan. Kesejahteraan perorangan perlu dikurangi sedikit guna menegakkan kesejahteraan umum.”

Tetapi justru oleh karena itu, pantas ditanyakan, adakah hukuman mati perlu supaya keadilan dapat ditegakkan? Tidak adakah cara yang lain? Apa gunanya membela diri melawan suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi dengan membunuh seseorang? Apakah dengan matinya si penjahat, keadilan dan kesejahteraan dipulihkan dan penjahat diperbaiki? Orang terhukum tetaplah anggota masyarakat, yang berhak atas perlindungan hukum melawan segala bentuk penganiayaan. Memang dalam kebanyakan kebudayaan, (pernah) terdapat hukuman mati, namun dalam etika (termasuk moral Katolik) makin diragukan alasan-alasan yang membenarkan hukuman mati, sebab sama sekali tidak jelas, manakah “perkara-perkara yang amat berat yang dapat membenarkan hukuman mati”.

Di negara kita ada ketetapan-ketetapan mengenai hukuman mati seperti tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (bdk. umpamanya KUHP pasal 104). Ketetapan-ketetapan itu tidak perlu ditolak, namun peradilan dan pelaksanaan hukuman harus mendapat perhatian kritis. Kalau hukuman, khususnya hukuman mati, dikenakan pada kejahatan-kejahatan politik, mudah sekali usaha menegakkan keadilan dirongrong oleh keinginan membalas dendam, oleh kepentingan kelompok dan perorangan, oleh diskriminasi, atau oleh kecenderungan untuk main kuasa. Asas hukum yang terkenal ialah: “tidak ada hukuman kalau tidak ada hukum; tidak ada hukuman kalau tidak ada tindakan yang bersalah; kalau ragu-ragu, hendaknya diambil keputusan yang menguntungkan si terdakwa”.

Hukuman mati melalui proses pengadilan yang sah saja sudah dipersoalkan. Apalagi hukuman dengan pola main hakim sendiri atau hukuman (tembak) di tempat yang kadangkala dilaksanakan dalam suatu operasi yang dijalankan oleh badan keamanan/penguasa. Bagaimanapun juga masalah-masalah menyangkut kehidupan manusia harus ditangani dengan teliti, adil, dan sah.

Tidak banyak menolong, bila kejahatan hanya ditangkis dengan kekerasan senjata. Tidak mungkin mengadakan keadilan dan menjamin hidup bersama yang aman di luar tata hukum atau tanpa pengadilan yang jujur. Tidaklah sesuai dengan semangat Kristen, bahwa perbuatan jahat yang membawa penderitaan dibalas dengan penderitaan juga. Menurut moral Kristen, hukuman berkaitan dengan suatu kesalahan moral. Narapidana memikul beban kesalahannya. Namun orang Kristen mengimani bahwa semua beban dosa telah dipikul oleh Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan adalah perdamaian kita. Maka menurut keinginan Kristiani, bukan beban kejahatan yang harus dikenakan pada orang jahat, melainkan pendamaian Kristus yang mesti diwujudkan. Dalam hal “hukuman” kita juga bertanya, “bagaimana kita makin memelihara hidup?”

Apa yang anda pikirkan?