Pandangan terhadap Aborsi

Bagaimana memelihara hidup sebelum lahir dan menjelang ajalnya? Di sini kita juga harus terus menerus mencari jalan agar dapat menyelesaikan konflik secara manusiawi. Pada saat-saat akhir hidup, rasa hormat akan hidup mungkin bertentangan dengan rasa iba karena menyaksikan penderitaan yang membuat hidup itu kelihatan tak-bernilai lagi, sampai orang – dengan eutanasia – mempercepat kematian guna membebaskan sesama dari penderitaannya. Masa awal hidup, yaitu masa hidup dalam kandungan, mempunyai arti yang khas, baik bagi bayi maupun bagi ibunya. Hidup manusia baru itu berelasi dengan ibunya dan relasi itu meliputi dimensi-dimensi biologis, medis, psikologis, dan juga pribadi. Anak di dalam kandungan “menerima hidup” seluruhnya dari ibunya yang “memberikan” hidup, dan justru relasi erat itu dapat menimbulkan bermacam-macam konflik, yang sering berakhir dengan pengguguran (aborsi).

Mengenai pengguguran, tradisi Gereja amat jelas, Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, Gereja membela hidup anak di dalam kandungan, juga kalau (seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua) pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut pengguguran suatu “tindakan kejahatan yang durhaka”, sama dengan pembunuhan anak. “Sebab Allah, Tuhan kehidupan; telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia, untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat.” (GS 51) Menurut ensiklik Paus Paulus VI, Humanae Vitae (1968) pengguguran, juga dengan alasan terapeutik, bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup (14). Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Veritatis Splendor (1993), pengguguran digolongkan di antara “perbuatan-perbuatan yang – lepas dari situasinya – dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras”. Gaudium et Spes menyatakan, “Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti … penganiayaan, apa pun yang melukai martabat manusia … : semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia : .. sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta.” (GS 27; VS 80).

Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam “mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil” (KHK kan. 1398). Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan Gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup “adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan mana pun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain” (Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi mengenai Aborsi, 18 November 1974, no. 10). “Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai” (no. 11).

Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi, sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah dalam kandungan berkembanglah kemampuannya untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun juga sebelum lahir, ia adalah individu unik, yang mewakili seluruh “kemanusiaan” dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya, ditebus karena cinta kasih-Nya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan-Nya. “Allah menyayangi kehidupan” (KWI, Pedoman Pastoral tentang Menghormati Kehidupan, 1991). Artinya: setiap manusia disayangi-Nya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui “hak” hidup manusia dalam kandungan; hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal.

Kapankah mulai hidup seorang manusia sebagai individu dan pribadi? Pertanyaan itu mendapat bermacam-macam jawaban yang berbeda-beda dari zaman ke zaman, sesuai dengan pengetahuan medis dan sesuai dengan keyakinan filsafat dan religius yang berbeda-beda. Banyak orang menilai hidup sesudah kelahiran lebih tinggi daripada sebelumnya (sebab anak yang belum lahir belum “dilihat”), namun tetap dikatakan, bahwa hidup “harus dihormati sejak saat mulai pertumbuhannya”. Manusia menjadi manusia dalam suatu proses pertumbuhan, dan dalam proses itu, dibedakan beberapa “saat” yang menonjol. Pada saat pembuahan (yakni persatuan sel telur dan sperma) mulailah suatu makhluk baru, yang mulai hidup dengan identitas genetik tersendiri; namun sampai saat embrio bersarang dalam kandungan (nidasi) kira-kira 40% embrio gugur. Individualitas menjadi makin jelas, pada saat bila tidak bisa menjadi kembar lagi (twinning) atau sudah tidak mungkin lagi dua kumpulan sel menjadi satu kembali (reconjunction), dan bila mulai berkembang (sumsum) tulang punggung. Karena otak mutlak perlu untuk perbuatan-perbuatan personal, maka ada yang berpendapat, bahwa sebelum struktur otak terbentuk (yang terjadi antara hari ke-15 sampai ke-40), tidak tepat memandang embrio sebagai manusia yang berpribadi. Jelaslah, bahwa semua pendapat ini tidak hanya bersandar pada alasan medis dan biologis, melainkan juga berlatar-belakang suatu gambaran manusia yang tertentu. Tambah pula, istilah-istilah seperti “manusia”, “individual” dan “personal” belum tentu punya arti yang sama. Kiranya semua menyetujui yang dikatakan dalam Deklarasi mengenai Aborsi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman (1974), “Dengan pembuahan sel telur sudah dimulai hidup yang bukan lagi bagian dari hidup ayah atau ibunya, melainkan adalah hidup manusia baru, dengan pertumbuhannya sendiri.” Namun tidak semua sependapat bahwa hidup yang bertumbuh itu harus dilindungi dengan cara yang sama, mulai dari tahap pertama perkembangannya. Tetapi Gereja menuntut, supaya hidup manusia dilindungi seluas-luasnya sejak saat pembuahan, justru karena tidak mungkin ditetapkan dengan tegas kapan mulailah hidup pribadi manusia. “Kehidupan manusia sejak saat pembuahan adalah suci” (KWI).

Sebab itu, moral Katolik memegang teguh keyakinan, bahwa begitu hidup pribadi manusia dimulai, pembunuhan sebelum kelahiran dinilai sama seperti pembunuhan setelah kelahiran. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Namun larangan membunuh, biarpun berlaku universal, berlaku tidak tanpa kekecualian. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi. Hidup manusia dapat dikurbankan demi nilai yang lebih tinggi dan yang lebih mendesak – sebagaimana jelas dari uraian teologi moral mengenai “hukuman mati”. Maka, tidak sedikit ahli teologi moral Katolik yang berpendapat bahwa kalau ada seorang ibu yang tidak mungkin diselamatkan, bila kehamilan berlangsung terus dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, dalam konflik itu hidup ibu yang mesti berlangsung terus harus diselamatkan biarpun oleh karenanya hidup anak tidak mungkin diselamatkan. Pokoknya, hidup harus dipelihara! Kalau tidak mungkin hidup ibu dan anak, sekurang-kurangnya satu yang hidup terus!

Namun kiranya jarang terjadi bahwa pengguguran menjadi satu-satunya jalan untuk memelihara hidup. Jauh lebih sering terjadi konflik lain, seperti kehamilan di luar nikah yang menjadi beban psikis bagi ibu dan keluarganya. Jelas sekali, bahwa konflik seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan pengguguran. Dalam hal ini harus dituntut sikap wajar dan manusiawi dari lingkungan, dan dari tempat-tempat pendidikan serta tempat kerja. Kewajiban mereka ialah membantu orang yang hamil di luar nikah, bukan menghukumnya. Hal yang sama berlaku, bila pemeriksaan medis sebelum kelahiran memperlihatkan, bahwa anak yang akan lahir itu cacat. Sudah barang tentu, demi cacatnya, anak tidak boleh dibunuh, baik setelah maupun sebelum lahir, Konflik yang dialami oleh keluarga yang menantikan kelahiran seorang anak cacat, hendaknya diatasi dengan bantuan sosial dan dengan konseling, pribadi dan resmi, sipil dan gerejawi. Konflik hidup hanya dapat diselesaikan dengan membantu hidup!

Di Indonesia pengguguran terlarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346-349, yang untuk itu juga ditetapkan hukuman yang berat. Hukum Pidana mau melindungi hidup sejak awal. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (1992) tampaknya ingin mengatur konflik:
“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” Aturannya memang tidak jelas, karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda; dan pada umumnya dipertanyakan, adakah hukum aborsi masih efektif membantu orang dalam konflik atau melindungi hidup dalam kandungan.

Kini makin meluaslah pendapat bahwa hidup hanya diterima kalau direncanakan dan sebagaimana direncanakan. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang ”di luar rencana”, padahal merekalah “wakil dan wali kehidupan” dalam masyarakat. Bagaimana mendukung dan membela hidup dalam suasana “hidup berencana”? Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Dan tidak pada tempatnya menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anak-nya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya – karena alasan apa pun – orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran hanya nyata bagi ibu yang hamil. Bagaimana semua orang lain dapat membantu dia?