OTONOMI

Dengan jelas Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa “barang-barang yang diciptakan dan masyarakat mempunyai hukum-hukum dan nilai-nilai sendiri”, dan itu disebut “otonomi” (GS 36). Otonomi atau kedaulatan sebenarnya istilah politik. Di sini istilah itu dipakai dalam arti yang lebih luas dan diterapkan pada segala bidang kehidupan dunia.

Konsili pertama-tama bermaksud membuat pembedaan antara bidang agama atau sakral dan bidang profan atau sekular. Kedua bidang itu tidak boleh dicampuradukkan. Tidak segala-galanya termasuk wewenang dan tanggung jawab agama. Dunia itu profan dan dalam arti ini “otonom”, Tetapi dunia profan, yang ada di luar agama, tidak di luar wewenang Allah. Konsili berbicara juga mengenai “karya-kegiatan yang dihasilkan oleh bakat pembawaan dan daya cipta manusia” yang tidak “berlawanan dengan kuasa Allah, seakan-akan ciptaan yang berakal budi menyaingi Penciptanya” (GS 34). Kemandirian manusia, makhluk yang berakal budi itu, sering disebut otonomi manusia yang menjadi dasar tanggung jawab moral.

Otonomi dunia dan otonomi manusia tidak bertentangan dengan kemahakuasaan Allah dan ketaatan mutlak terhadap-Nya, Maka dengan tegas Konsili menolak “otonomi” dalam arti bahwa “segala sesuatu tidak tergantung pada Allah, dan bahwa manusia dapat saja menggunakannya tanpa mengindahkan Pencipta”. Antara ketergantungan pada Pencipta dan otonomi tidak ada pertentangan, sebab Allah menciptakan dunia dan nilai-nilai dunia yang “sedikit demi sedikit harus dikenal, dimanfaatkan, dan makin diatur oleh manusia” (GS 36), dan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang secara total dan radikal terbedakan dari Allah dan dengan demikian diberi hidup yang berdiri sendiri di dunia. “Aku adalah Allah dan duduk di takhta Allah; tetapi engkau adalah manusia, dan bukan Allah,” kata Tuhan (Yeh 28:2). Namun, “Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam taman Eden supaya mengusahakan dan memelihara taman itu” (Kej 2:15). Dan Ia “menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri” (Sir 15:14). Manusia ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini agar mengatur dan mengembangkan dunia, menurut pengertian dan tanggung jawabnya sendiri. Itulah otonomi manusia di dalam dunia yang otonom.

Bagi orang beriman tidak ada alasan melarikan diri dari dunia dengan tujuan supaya berjumpa dengan Allah. Justru dalam jerih payah untuk mengenal, mengolah, dan memelihara dunia, demi kehidupan yang semakin penuh, manusia secara nyata ikut berusaha bersama Allah Pencipta, Dalam kerjanya sehari-hari, manusia hanya mengusahakan nilai-nilai terbatas. Juga nilai kedaulatan pribadi atau nilai kemerdekaan negara, nilai harga diri, atau nilai kehormatan tidak boleh dimutlakkan, seakan-akan untuk nilai terbatas seperti itu segala sesuatu boleh dikurbankan. Namun demikian, kendati mengerjakan yang terbatas, manusia tidak dapat berkata kepada Tuhan, “Aku takut akan Tuhan, karena Tuhan itu keras, mengambil yang tidak pernah ditaruh dan menuai yang tidak pernah ditabur. Maka kuberikan kembali talenta, yang kusimpan di dalam sapu tangan” (Luk 19:20-21). Otonomi adalah anugerah, dan sekaligus juga panggilan serta tugas pengutusan dari Allah. Dalam otonomi di hadapan Allah, moralitas manusia mengalami perkembangan sejati dan pelaksanaan hidup dan pengaturan dunia menjadi tanggungan manusia dalam kesadaran dan kebebasan. Manusia tidak dapat tidak melaksanakan hidupnya dan mengatur dunia; maka manusia wajib melaksanakan hidupnya dan mengatur dunia sedapat mungkin. Itulah tanggung jawab manusia.

Sesudah Konsili Vatikan II, sementara ahli teologi’ mengembangkan lebih lanjut ajaran mengenai otonomi manusia dan dunia, khususnya di bidang teologi moral. Dengan “moral otonom” terutama dimaksudkan bahwa juga dalam bidang moral manusia harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya secara rasional (dan tidak menyembunyikan diri di belakang perintah-perintah dari instansi yang lain). Tetapi ahli teologi lain berpendapat bahwa dengan istilah “otonomi” kurang terungkap tuntutan ketaatan manusia terhadap Allah, yang merupakan unsur hakiki moral Kristen. Di samping itu juga dipersoalkan wewenang Gereja (magisterium) memberikan perintah-perintah yang mengikat mengenai hal-hal moral. Khususnya dalam etika kedokteran, etika profesi, moral sosial, dan banyak bidang lain, tempat teologi moral bertemu dengan ilmu-ilmu profan, timbul pertanyaan mengenai otonomi dan kompetensi masing-masing bidang. Dialog antara teologi (moral) dan ilmu-ilmu profan masih berada dalam fase awal dan banyak pertanyaan belum mendapat jawaban yang memuaskan.