Mencari Kerajaan Allah dan Keadilan-Nya

Tampaknya, “sesudah seratus tahun” (Centesimus Annus), ajaran sosial Gereja mengubah pengertian kita mengenai keadilan, dan Gereja sendiri mengalami semacam proses belajar. Dengan ajaran itu, dan lebih lagi dengan perjuangan sosial-politik orang Kristen. Gereja selama seratus tahun berpartisipasi dalam pergumulan sosial demi keadilan, baik pada taraf nasional maupun internasional. Dan proses belajar itu tampaknya masih berlangsung terus. Selama berlangsung pergumulan sosial, hati nurani setiap orang beriman selalu dihadapkan pada pertanyaan di bawah ini.

Bagaimana menata hidup masyarakat dalam keadilan, penuh hormat terhadap martabat setiap orang, khususnya mereka yang tersingkir dari kebersamaan hidup?
Bagaimana keadilan Allah yang setia kepada manusia terwujudkan di tengah-tengah hidup manusia?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ajaran sosial Gereja jelas tidak dapat memberikan aturan yang selalu benar dan di mana-mana tepat. Ajaran sosial Gereja hanya dapat mengarahkan pikiran untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial. Jelas, selama seratus tahun ajaran sosial, perhatian untuk peraturan keadilan semakin menjadi perhatian manusia seluruhnya. Ajaran sosial Gereja mengecam marxisme karena tidak manusiawi, khususnya karena tidak memahami dan menghargai kemerdekaan hati orang yang terus menerus harus mencari dan tidak dapat dibatasi dengan aturan ekonomis mana pun juga. Manusia tak dapat diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi saja, sebab manusia mempunyai daya cipta dan kebebasan. Hanya manusia sendiri satu-satunya andalan bagi keadilan di dunia ini. Semua peraturan dan pedoman keadilan hanya menolong kalau manusia mau berusaha dan berjuang bersama.

Kitab Suci mewartakan bahwa Allah terlibat dalam hidup manusia. Karena itu, Kitab Suci tetap merupakan inspirasi, peneguhan, dan dorongan bagi orang Kristen guna mengembangkan keterlibatan sosial, walaupun dewasa ini pikiran kita mengenai aturan keadilan lain daripada pikiran orang Yahudi pada zaman para nabi atau pikiran orang Kristen pada zaman kekaisaran Roma. Firman ke-7, ke-8, dan ke-10 tetap mengandung pesan penting bagi zaman sekarang, karena firman-firman itu mengingatkan kita akan kewajiban sosial. Tetapi bagi zaman ini pesan itu mempunyai nada yang baru. Dewasa ini hormat akan kebebasan menuntut perjuangan hak-hak asasi, khususnya bagi mereka yang didesak oleh politik negara, dieksploitasi oleh kepentingan sekelompok, dan disingkirkan dari hidup dan keputusan bersama. Hidup manusia tidak sama dengan barang yang dapat dibeli dan tidak boleh direbut untuk kepentingan siapa pun.

Keadilan dalam masyarakat, tidak dapat tidak, harus mulai dengan kejujuran dan cinta akan kebenaran, terutama dalam relasi pribadi. Tidak ada kepastian, kalau kita tidak dapat mengandalkan satu sama lain. Orang hanya dapat diandalkan kalau kata-katanya dan janjinya dapat diandalkan. Makin mendesaklah bahwa kita membangun kepercayaan dalam hidup bersama. Dalam suasana penyuapan dan penipuan seperti yang terjadi dewasa ini, kepentingan pribadi dan kepentingan kerabat diutamakan di atas segala sesuatu. Makin banyak orang yakin bahwa segala sesuatu dapat diatur asalkan ada uang. Maka zaman ini amat membutuhkan kaum profesional yang jujur di bidang politik, pendidikan, pengadilan, juga di bidang bisnis. Mereka diharapkan dapat membela kepentingan bersama di atas keuntungan perorangan dan menjamin bahwa tak seorang pun menjadi objek pengisapan. Dibutuhkan karyawan, usahawan, atau pegawai yang profesional dengan daya tahan, yang tidak memakai milik perusahaan atau negara demi kepentingan pribadi. Dibutuhkan jaksa dan hakim profesional, yang dapat diandalkan sehingga orang tidak tergoda mencari penyelesaian dengan jalan pintas di luar pengadilan. Kebenaran dan kepercayaan satu sama lain merupakan dasar hidup bersama, dan tiga bidang keadilan yang disebut dalam firman ke-7, ke-8, dan ke-10, yakni menghargai kebebasan seseorang, nama baik, dan miliknya, tetap merupakan pokok-pokok keadilan. Hanya saja, sekarang pokok-pokok itu lebih berdimensi sosial, bahkan mondial. Pokok-pokok itu juga menerangkan, bahwa manusia dalam dimensinya yang paling dalam adalah bersifat sosial.

Untuk menyelesaikan soal tenaga kerja, diperlukan profesionalisme dan etika profesi. Dalam hal ini orang hendaknya bekerja tidak demi uang semata-mata dan demi kenikmatan hidup saja. Ia hendaknya menyadari, dengan pekerjaannya ia tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses pembangunan masyarakat. Apa yang berlaku pada taraf mikro, juga benar untuk tata kehidupan makro dalam dunia internasional. Ekonomi internasional berarti partisipasi semua bangsa dalam pembangunan dunia menuju masa depan. Sebagaimana anak sekolah dan penderita di rumah sakit tidak boleh menjadi objek komersialisasi, lebih lagi para bangsa jangan sampai menjadi korban permainan dagang pada taraf internasional.

Barang konsumsi harus dibedakan dari kualitas hidup. Kualitas hidup harus dinilai secara integral, tidak hanya terbatas pada segi ekonomi dan politik. Keadilan ditentukan bukan berdasarkan barang, tetapi oleh kesejahteraan orang. Pusat kebudayaan adalah manusia yang dihargai sebagai subjek yang berdaulat, dan oleh karena itu diberi kemungkinan mengembangkan diri secara otonom. Perkembangan dan pembangunan merupakan pola keadilan yang baru. Maka tata milik bukan sesuatu yang “abadi”. Hak milik pun ditentukan oleh perubahan masyarakat. Tolok ukurnya ialah kesejahteraan umum. Akan tetapi, janganlah tolok ukur itu dimengerti secara statis. Dengan kata lain, tolok ukur itu harus disesuaikan terus-menerus dengan perubahan masyarakat.

Kepastian hukum juga harus tetap menjadi kerangka kehidupan yang memberi arah dan pengertian perihal cita-cita bersama. Namun, hukum tidak bersifat abadi. Bila perlu, hukum pun dapat dan harus diubah, tetapi jangan sampai perubahan itu terjadi atas dasar oportunisme atau rebutan kuasa, melainkan atas dasar kesadaran dan keterlibatan bersama untuk terus menerus membangun kepercayaan satu sama lain. Sebab justru kepercayaanlah yang sering dihancurkan oleh suap, pemerasan, nepotisme (mementingkan diri, keluarga dan golongan), korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Hanya dengan kesadaran bahwa masing-masing orang bertanggung jawab membangun relasi dengan sesama, akan terjamin pembangunan dalam arti integral. Untuk itu perlu bukan hanya kesaksian yang benar, melainkan – seperti yang dikatakan Tuhan Yesus – diperlukan keberanian untuk berkata “Ya adalah ya, dan tidak berarti tidak” (Mat 5:37). Kejujuran dan ketulusan merupakan ciri-ciri kehormatan setiap orang yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Kejujuran dan ketulusan itu perlu bukan hanya untuk hubungan antarpribadi, melainkan juga untuk hal¬-hal yang berkaitan dengan informasi umum. Suatu sistem informasi yang hanya berfungsi sebagai alat manipulasi termasuk dosa struktural. Hendaknya diingat, orang tidak dapat melibatkan diri dalam proses pembangunan dan tidak dapat menjadi warga negara yang demokratis, kalau tidak mempunyai gambaran yang benar mengenai keadaan yang sesungguhnya.

Lambat laun Gereja menyadari bahwa dalam masyarakat yang majemuk tidak mungkin ada satu sistem sosial yang cocok untuk seluruh dunia. Ajarannya berupa prinsip dan bertujuan mengajak setiap pribadi insaf dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bersama. Adalah kewajiban jemaat-jemaat lokal mencari dan merumuskan sasaran kegiatan sosial yang konkret, dan hal itu hendaknya dikerjakan dalam hubungan erat dan kerja sama yang nyata dengan semua orang dan golongan di dalam masyarakat majemuk. Jadi tekanannya ada pada keterlibatan praktis, bukan pada ajaran umum yang bersifat teoretis. Sementara itu, keadilan menuntut bahwa tidak semua ditentukan (secara anonim) oleh orang di puncak. Sebaliknya, seperti dituntut oleh etika profesi, mereka yang diberi tugas memimpin hendaknya melibatkan sebanyak mungkin orang, agar pembangunan hidup bersama dilakukan oleh semua untuk semua. Martabat manusia yang berdaulat adalah tolok ukur baik bagi mereka yang ada di bawah, maupun bagi mereka yang diserahi tugas di atas. Hanya dengan suasana kerja sama dan partisipasi, terjaminlah pembangunan integral yang memungkinkan hidup merdeka bagi setiap orang yang mau terlibat.

Apa yang anda pikirkan?