Keadilan Sosial Memberantas Kemiskinan

Ketimpangan sosial tidak terbatas pada konflik antara modal dan kerja. Pada tahun 1961, Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Mater et Magistra menyebut tiga hal lain. (1) Perbedaan antara sektor-sektor produksi: antara bidang industri dan pertanian, antara taraf hidup di kota dan di desa. Padahal, kesamaan umat manusia seharusnya tercerminkan juga dalam kesempatan hidup yang sama. (2) Perbedaan taraf hidup antara bangsa-bangsa: kesenjangan kesejahteraan pada tingkat internasional. Padahal, kemerdekaan negara-negara yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan, hanya mempunyai arti, kalau negara baru juga dapat mandiri secara sosio-ekonomi. Jangan sampai ketergantungan ataupun bantuan ekonomi menjadi semacam penjajahan yang baru. (3) Pertumbuhan penduduk yang pesat di banyak daerah miskin mempertajam kesenjangan taraf hidup. Padahal, bumi cukup kaya untuk menjamin hidup semua orang. Masalah sosial itu mencakup hampir semua aspek hidup manusia dan meliputi seluruh dunia. Dan keadilan untuk semua manusia dapat tercapai, kalau ada perubahan, kemajuan, perkembangan.

Populorum Progressio (1967) dari Paus Paulus VI kiranya boleh disebut “ensiklik pembangunan” sebab pada saat itu pembangunan sosial .. ekonomi mulai diusahakan oleh semua bangsa, sebagaimana disaksikan oleh Paus sendiri pada kunjungannya ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ensiklik ini berbicara mengenai perkembangan di negara-negara miskin dan menekankan bahwa pembangunan integral harus menunjang perkembangan setiap manusia dan seluruh manusia. Perkembangan sejati adalah perkembangan diri, yang diusahakan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia sendiri. Pembangunan merupakan kewajiban pribadi dan tugas sosial, yang menyangkut baik ekonomi maupun etika. Paus Paulus VI membalik prinsip Marx: bukan pertentangan kelas yang memajukan perkembangan, melainkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Bukan aturan produksi melainkan struktur masyarakat sendiri yang menentukan hidup bersama dalam masyarakat. Struktur masyarakat itulah yang memungkinkan perkembangan-perkembangan, juga dalam bidang ekonomi. Perhatian tidak lagi dipusatkan pada hubungan kerja, tetapi pada hubungan sosial dan politik antara daerah kaya dan daerah miskin. Semua orang ataupun kelompok harus memberi sumbangannya masing-masing. Sementara mereka yang belum berkembang harus diberi bantuan dan sekaligus diberi kesempatan agar mereka dapat mengambil inisiatif sendiri. Jadi, pembangunan itu adalah masalah humanisme.

Dua puluh tahun sesudah Populorum Progressio, ensiklik sosial yang kedua dari Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis (1987), mengangkat kembali tema pembangunan dan perkembangan (terutama karena dua puluh tahun usaha pembangunan ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan dan daerah miskin ternyata makin miskin dan makin tergantung). Paus Yohanes Paulus II menunjuk pada penindasan dan eksploitasi yang menghalangi segala perkembangan. Cita-cita daerah miskin sering berkiblat pada cita-cita daerah yang kaya, dan kepentingan negara miskin diabdikan pada kepentingan ekonomi dan politik negara kaya. Usaha perkembangan yang dikuasai oleh cita-cita orang kaya berakibat pemiskinan untuk daerah miskin, Supaya dapat terjadi perkembangan, dibutuhkan politik baru, yang berawal dan bertujuan pada kepentingan orang miskin.

Setelah melihat begitu banyak rintangan untuk pembangunan, semacam “faktor negatif yang menghalangi orang untuk menyadari kepentingan bersama dan merintangi mereka untuk melibatkan diri pada kepentingan bersama”, Sollicitudo Rei Socialis lalu berbicara mengenai “struktur-struktur dosa” sebab semua rintangan itu melawan “kehendak Allah yang mahakudus, rencana-Nya dengan manusia, keadilan dan kerahiman-Nya” (SRS 35). Melawan semua kendala itu, dinamika kasih dan keadilan Allah harus dilibatkan dalam usaha perkembangan manusia. Manusia membutuhkan tobat dalam wujud solidaritas atau “tekad mantap dan terus-menerus, untuk bekerja bagi kepentingan umum, bagi kesejahteraan semua orang dan setiap orang, karena kita bertanggung jawab untuk semua” (SRS 38). Untuk melawan kemiskinan dan memajukan perkembangan, dibutuhkan suatu politik keadilan yang “memihak” pada orang miskin dan melawan penindasan dan struktur-struktur dosa dengan percaya akan penebusan dan pembebasan.