Keadilan dengan Menata Masyarakat secara Manusiawi

Tak mungkin memperbaiki nasib orang yang bekerja dalam ketergantungan hanya dengan meningkatkan upah minimum. Maka ensiklik Paus Pius XI Quadragesimo Anno berbicara “mengenai tata sosial, mengenai pembaruan tata sosial dan mengenai penyempurnaannya menurut rencana keselamatan injili”, supaya dengan demikian masyarakat kelas (kapitalis) dapat diatasi, dan masyarakat tanpa kelas dan tanpa inisiatif pribadi (sosialis) dihindari. Pius XI menghendaki suatu masyarakat yang berdasarkan solidaritas. Dua puluh tahun kemudian, dalam ensiklik Mater et Magistra, Paus Yohanes XXIII menunjukkan ciri khas masyarakat modern, yakni sosialisasi. Maksudnya, kini banyak orang terjaring dalam hubungan sosial yang makin meluas serta makin rumit dan erat. Makin banyak institusi sosial yang mengikat, makin banyak pula orang yang berada dalam kewajiban yang makin majemuk. Kendati demikian, manusia belum tentu menjadi lebih dekat satu sama lain. Ikatan sosial yang sungguh manusiawi mesti dijiwai oleh kasih, yakni oleh penghargaan bagi pribadi masing-masing. Maka Mater et Magistra (1961) merumuskan asas setiap tata sosial, “Manusia adalah dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial.”

Asas penghargaan manusia ini diangkat kembali oleh Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes (1965). Konstitusi tidak pertama-tama berbicara mengenai tata masyarakat, melainkan mengenai manusia dalam masyarakat, Berdasarkan wahyu dan iman, Konsili merumuskan pandangannya terhadap manusia yang bermasyarakat. Konsili menggariskan suatu antropologi Kristiani dalam hubungan dengan pembangunan masyarakat. Dinyatakan nilai-nilai dan kebenaran fundamental mengenai manusia, sebagai dasar hidup untuk masyarakat. Sedalam-dalamnya manusia itu makhluk sosial. Menurut pandangan Gereja, masyarakat adalah pertemuan antara pribadi manusia. Manusia tidak pernah lebur di dalam masyarakat (sebagaimana diajarkan oleh marxisme), namun dari pusat kebebasan pribadinya manusia mendekati manusia yang lain. Asas yang mempersatukan masyarakat ialah solidaritas. Kebersamaan antar-manusia dibangun dengan kesadaran bahwa dalam lubuknya yang terdalam umat manusia sudah bersatu. Tak mungkin manusia hidup sendirian. Kita hanya dapat hidup dan berkembang dalam kebersamaan. Maka masing-masing orang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dan semua orang bersama-sama bertanggung jawab atas masing-masing warga.

Oleh karena itu, agar manusia tetap menjadi “dasar, sebab, dan tujuan segala lembaga sosial“, orang mesti berpegang teguh pada prinsip subsidiaritas. Segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan janganlah dijadikan urusan bersama. Yang dapat dikerjakan oleh kelompok kecil janganlah dijadikan urusan pemerintah atau negara. Inisiatif pribadi pantas dilindungi. Tanggung jawab pribadi tidak pernah dapat diambil alih oleh masyarakat atau oleh negara. Di dunia profan, para warga masyarakat mempunyai otonomi sendiri yang tidak termasuk wewenang Gereja sebagai pewarta Injil dan pembimbing iman.

Di tengah-tengah ikatan sosial dan politik yang semakin erat, pribadi manusia dapat dilindungi, jika orang mengakui hak-hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Paus Yohanes XXIII dalam ensiklik Pacem in Terris (1963). Hak-hak asasi meliputi hak atas hidup dan kemerdekaan, hak atas kerja dan hak untuk dan hak kebebasan agama; hak mendirikan keluarga dan hak bersekutu dan mendirikan perkumpulan, hak mengutarakan pendapat. Pengakuan atas hak-hak asasi bagi semua orang merupakan syarat mutlak untuk hidup bersama dalam damai, baik di dalam masyarakat dan negara maupun dalam hubungan antar-negara dan bangsa. Maka supaya terlaksana hak-hak asasi tersebut, dituntut toleransi yang mengakui itikad baik setiap warga masyarakat, dan terutama kesanggupan untuk “ikut serta secara bertanggung jawab dalam hidup politik sehari-hari” (bdk. GS 76).

Dalam hubungan dengan negara, Gereja tidak hanya ingin melindungi martabat pribadi manusia yang tidak pernah boleh “dikuasai” seluruhnya oleh masyarakat. Gereja ingin melindungi “transendensi manusia” dan juga mendorong anggota-anggotanya supaya secara aktif terlibat dalam memikul tanggung jawab politik (bdk. GS 76). Negara bertugas memajukan kepentingan bersama, yakni segala sesuatu yang membantu pribadi dan keluarga manusia agar makin mudah dan makin sempurna mewujudkan hidupnya. Negara adalah pendukung hidup manusia dalam kebersamaan, negara bukanlah penyelenggara. Maka tidak mengherankan, bahwa dalam Centesimus Annus, ensiklik sosial yang paling akhir itu, dikatakan:
“Gereja menghargai sistem demokrasi, karena itu menjamin bahwa para warga negara berperan serta dalam mengambil keputusan politik, lagi pula menjamin peluang rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan -bila itu memang perlu – menggantikan mereka secara damai. Maka Gereja tidak dapat mendukung terbentuknya kelompok kepemimpinan yang tertutup, yang demi kepentingan khusus atau demi alasan ideologis merebut kuasa negara” (CA 46).