Keadilan dengan Hormat akan Kerja

Dengan Rerum Novarum (1891), Paus Leo XIII ingin membela kaum buruh dan oleh sebab itu, kerja dan permasalahan kaum buruh menjadi tema perdana dalam ajaran sosial Gereja. Guna mengatasi kemiskinan kaum buruh dan guna membebaskan mereka dari penindasan, Paus Leo XIII mengemukakan ajaran moral: (1) majikan-majikan tidak boleh memperlakukan buruh-buruh sebagai budak. Oleh sebab itu, mereka terutama wajib membayar upah yang adil, yang menjamin hidup layak para buruh; (2) para buruh berhak bergabung dalam perserikatan buruh, supaya dapat mengemukakan tuntutan mereka yang wajar dengan lebih tegas, dan supaya dapat mendesak pelaksanaannya bahkan dengan pemogokan.

Paus Leo XIII yakin, asal semua pihak yang bersangkutan (terutama kaum buruh dan majikan, namun juga pemerintah) menjalankan kewajiban masing-masing, masalah sosial dengan sendirinya akan selesai. Melawan pandangan liberalis, paus mengingatkan kewajiban pemerintah melindungi kepentingan para buruh; melawan tuntutan sosialisme untuk meniadakan hak milik pribadi, paus membela hak buruh akan milik, sebagai hasil kerja dan tabungan mereka. Paus mengecam sosialisme (marxis) karena materialismenya.

Empat puluh tahun sesudah itu, Paus Pius XI menjelaskan lebih lanjut ajaran Paus Leo XIII itu. Pertama-tama, soal upah yang adil: tidak setiap kontrak kerja dengan sendirinya adil meskipun sudah disetujui oleh buruh. Kontrak kerja antara pemilik modal, majikan, dan buruh baru dapat disebut adil kalau ada kesepakatan mengenai upah yang adil, dan kalau para buruh diberi kesempatan ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Menurut Quadragesimo Anno, upah harus mencukupi kebutuhan buruh sendiri dan keluarganya, kebutuhan material (seperti makan dan kesehatan) maupun kebutuhan budaya (seperti pendidikan dan rekreasi).

Upah mendapat perhatian utama sebab hanya melalui kerja dan upah, orang kebanyakan dapat mengambil bagian dalam kekayaan dunia yang diperuntukkan bagi semua orang. Selain itu, mulai disadari pula bahwa masalah sosial hanya dapat diatasi, kalau pertentangan antara kelas buruh dan pemilik modal dapat diatasi sehingga mereka dapat membina kerjasama. Untuk itu, Quadragesimo Anno mengusulkan supaya dalam masyarakat industri dibentuk institusi-institusi pengantara yang menjalin kerjasama antara buruh dan majikan dalam satu proyek. Paus Pius XI juga mengoreksi salah paham, seakan-akan menurut ajaran sosial Gereja hak milik itu suci. Ditegaskannya bahwa hak milik bersifat sosial. Khususnya modal besar harus dipakai demi kesejahteraan umum dan negara, dan pemerintah harus mengawasi hal itu. “Modal tidak boleh dipakai melawan kepentingan kerja” (LE).

Konsili Vatikan II juga berbicara mengenai kerja, namun terutama mengenai nilai “kegiatan manusia, baik perorangan maupun kolektif, yaitu usaha raksasa yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi hidup manusia”. Usaha manusia itu “sesuai dengan rencana Allah” dan “kemenangan-kemenangan bangsa manusia menandakan keagungan Allah” (GS 34). Kerja manusia itu luhur, juga kerja para buruh. Maka sambil memuji prestasi kemajuan ekonomi, Konsili menegaskan bahwa dalam usaha-usaha ekonomi “kerja manusia … lebih unggul daripada faktor-faktor ekonomi lainnya yang hanya bersifat sarana” (GS 67). Oleh sebab itu, harus diusahakan kondisi kerja yang sesuai dengan martabat manusia, upah yang memadai, dan partisipasi karyawan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan ekonomi nasional.

Ajaran sosial Gereja tidak mengutuk ekonomi kapitalis, beserta bentuk perusahaan, manejemen dan cara kerjanya. Namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia, bukan persatuan uang saja. Ajaran sosial Gereja mengecam pemikiran kapitalis yang mengutamakan kepentingan modal di atas kepentingan buruh, politik kapitalis yang mempekerjakan buruh guna meraih keuntungan semata-mata, sehingga buruh dianggap sebagai “tenaga kerja” saja. Maka masalah kerja lebih luas daripada masalah upah. Sistem kerja dan sistem berpikir harus diubah, supaya dunia kerja menjadi lebih demokratis.

“Kepentingan kerja di atas kepentingan modal” menjadi semboyan dalam ensiklik Laborem Exercens. Di sini Paus Yohanes Paulus II mengajak agar manusia mengatasi cara pikir dan sistem ekonomi kapitalis, yang memperlawankan modal dan kerja, sebab dalam bentuk mana pun (entah sebagai uang atau mesin, entah sebagai pengetahuan atau sebagai ketrampilan) modal adalah hasil kerja. Maka tata perusahan hanya tepat (artinya: benar dan secara moral baik) kalau pada dasarnya mengatasi pertentangan antara kerja dan modal, dan kalau terarah guna mewujudkan prinsip yang disebut di atas. Kepentingan kerja ditempatkan di atas kepentingan modal.

Modal tidak pernah dapat dilawankan dengan kerja. Hak milik pribadi ditempatkan di bawah hak umum atas kesejahteraan. Namun, dari pihak lain dipegang teguh prinsip bahwa manusia bukan alat masyarakat. Kesejahteraan umum harus memberi tempat dan peluang untuk perkembangan pribadi dan inisiatif manusia. Paus Yohanes Paulus II mengembangkan semacam pluralisme dalam tata ekonomi: tidak segala keputusan dalam tangan pemilik kapital (modal), tetapi juga tidak semua diatur oleh pemerintah. Di samping peranan majikan, diperhatikan juga pengaruh dari apa yang oleh Paus Yohanes Paulus disebut “majikan-tidak-langsung”, yakni segala peraturan kerja, kondisi produksi, pemasaran, pendidikan, pendeknya segala faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi situasi kerja dan untuk sebagian harus diarahkan atau diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dalam hal kerja dan modal tidak lagi berlaku keadilan individual, melainkan segalanya ditentukan dalam rangka hidup bersama oleh manusia yang berdaulat dalam masyarakat.

Nilai kerja tidak hanya dikhianati dengan upah yang tidak cukup untuk hidup. Nilai kerja dikhianati lebih keras lagi, kalau orang yang mencari kerja tidak mendapat tempat kerja. Terutama bagi orang yang tidak mempunyai ketrampilan khusus, tertutuplah pintu pada dunia kerja dan dengan demikian juga pada kekayaan bumi yang dimaksudkan untuk semua. “Sementara kekayaan alam yang raksasa tidak dimanfaatkan, ada lautan orang yang menganggur atau setengah menganggur dan yang menderita kelaparan. Hal itu membuktikan dengan jelas, bahwa dalam negara-negara kita dan dalam hubungan antar-negara, pada tingkat kontinental dan tingkat dunia, ada sesuatu yang tidak tepat dalam tata kerja dan hubungan kerja” (LE 18). Ajaran sosial Gereja mengajak semua, supaya mengerahkan keahlian ekonomi dan inisiatif para usahawan bersama keinginan kaum buruh untuk maju. Dengan demikian, diharapkan bahwa orang yang mau bekerja memperoleh pekerjaan dan jaminan hidup. Kesempatan kerja adalah tuntutan keadilan yang dasariah.