Hak-Hak Asasi Manusia

Nilai-nilai dasar martabat manusia berkaitan erat dengan perjuangan hak-hak asasi manusia. Perjuangan hak-hak asasi muncul dari pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan kurban-kurban manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dari sana timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan martabat manusia. Hasrat itu menyatakan dengan tegas: orang harus menjamin dan membela hak-hak asasi manusia, dan jangan merampasnya.

Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Ajaran sosial Gereja menegaskan: “karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta – karena penebusan Kristus – mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui” (GS 29). Dari ajaran di atas tampak pandangan Gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan, ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi; hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir, karena dia seorang manusia. Hak ini bersifat asasi bagi manusia, karena kalau hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolok ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya “setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa ataupun agama … karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah” (GS 29).

Perumusan Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi merupakan hak yang universal, artinya hak-hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Memang benar bahwa perumusan hak-hak asasi tidak pernah lepas dari konteks kultural tertentu. Hak-hak asasi manusia untuk pertama kalinya dirumuskan di Barat, di dalam suasana liberal abad ke-18. Bahasa liberal itu masih sering terasa dalam perumusan-perumusan itu.

Rumus pernyataan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 (Universal Declaration of Human Rights) pada umumnya dilihat sebagai titik tolak untuk semua pemikiran dan rumus lebih lanjut. Pernyataan PBB itu pada tahun 1966 dilengkapi dengan dua pernyataan khusus supaya hak-hak asasi mendapat kekuatan yang mengikat: Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak asasi dirumuskan lagi secara khusus dalam Persetujuan Helsinki (1975); Piagam Afrika mengenai Hak-hah Manusia dan Bangsa-bangsa (1981); Deklarasi Kairo mengenai Hak-hak Manusia dalam Islam (1990). Semua pernyataan ini memang merupakan ikatan moral-politik namun belum dapat dipandang sebagai hukum bangsa-bangsa dalam arti ketat, Setiap negara harus merumuskan hak-hak asasi ini secara konkret dalam undang-undangnya sendiri.

Di Indonesia masalah hak asasi manusia dibahas dalam forum umum menjelang perumusan tiga UUD (1945, 1949, 1950), pada sidang Konstituante pada tahun 1956-1959 dan pada masa penegakan Orde Baru (1968). Dalam UUD 45 hak-hak asasi tercatat terutama dalam pasal 27-31. Sejauh mana suatu instansi internasional mempunyai hak mengawasi pelaksanaan hak-hak itu, tidak jelas (berhubung dengan kedaulatan setiap negara, yang juga merupakan hak asasi), Untuk itu didirikan oleh PBB Panitia Hak-Hak Manusia.

Dari pihak Gereja, ensiklik Yohanes XXIII Mater et Magistra (15 Mei 1961) dan terutama Pacem in Terris (11 April 1963) untuk pertama kali merumuskan hak-hak asasi. Kemudian Konsili Vatikan II (1962-1965) berulang kali berbicara mengenai hak-hak asasi manusia, terutama di dalam konstitusi. Gaudium et Spes dan deklarasi Dignitatis Humanae (mengenai kebebasan beragama). Paulus VI dalam ensikliknya Populorum Progressio (26 Maret 1967) meneruskan pandangan Paus Yohanes. Pada 10 Desember 1974 panitia kepausan “Justitia et Pax” menerbitkan sebuah kertas-kerja “Gereja dan Hak-hak Asasi Manusia” sebagai pedoman untuk komisi-komisi nasional. Komisi Teologis Internasional juga mengeluarkan sejumlah “Tesis mengenai Martabat serta Hak-hak Pribadi Manusia” (6 Oktober 1984). Ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis, menjelaskan usaha perkembangan pertama-tama sebagai penegakan hak-hak asasi, dan Centesimus Annus menyebutnya sebagai dasar demokrasi.

Keterbatasan perumusan hak-hak asasi manusia dalam konteks kebudayaan tertentu tidak berarti menolak sifat universalnya. Bahwasanya rumus dan pengertian hak asasi ditentukan oleh lingkup kebudayaan, seharusnya membuat orang makin peka, agar jangan sampai ada penderitaan sesama yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar. Menolak sifat universal hak-hak asasi manusia berarti menyangkal unsur manusiawi yang terdapat dalam setiap kebudayaan, dan yang dapat dijembatani melalui komunikasi lintas budaya. Jeritan penderitaan dari sekelompok orang atau dari bangsa tertentu adalah jeritan universal kepada semua orang. Orang yang peduli akan hak asasi, akan merasa wajib menyuarakan jeritan orang-orang yang tidak berdaya itu. Dalam arti itu, hak-hak asasi manusia merupakan tuntutan universal. Hanya orang atau bangsa yang, karena kepentingan politis ataupun ekonomis, tidak segan-segan mengurbankan orang atau bangsa lain, akan berpandangan bahwa jeritan hak asasi tidak bersifat universal.

Apa yang termasuk hak -hak asasi dapat digolongkan dalam dua kelompok: (1) hak-hak sipil dan politik dan (2) hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Hak-hak ini meliputi: hak atas hidup, hak kebebasan berpikir dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati-nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul atau berserikat; hak atas kebebasan dan keamanan dirinya; hak atas kesamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum di hadapan pengadilan (dalam hal penangkapan, penggeledahan, penahanan, penganiayaan, dan sebagainya); hak atas partisipasi dalam pemerintahan (berpolitik), dan lain-lain. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti luas dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi: hak mendirikan keluarga serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu sakit dan di hari tua, Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan.

Hak Asasi Manusia dalam Terang Injil

Injil menerangi manusia, agar manusia dapat meraih tujuan hidupnya dan mengenal jalan yang membawanya kepada tujuan itu. Dilihat dari terang Injil, manusia terpanggil dan wajib mengusahakan apa yang sedang bergerak di dunia sebagai gerakan hak-hak asasi manusia. Dalam terang Injil dilihat bahwa manusia, yang diakui dan dipanggil Tuhan sebagai sahabat-Nya, hanya dapat menjawab panggilan Tuhan itu dalam solidaritas. Sebab “tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi semua adalah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal 3:28).

Salah satu pengalaman umat Allah Perjanjian Lama yang sangat menentukan sejarah selanjutnya adalah pengalaman pembebasan ketika martabat manusia mereka yang diinjak-injak ditegakkan kembali, ketika hak-hak asasi yang dirampas dikembalikan lagi.

“Bapa kami pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami, Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, Ia membawa kami ke tempat ini (tanah Kanaan) dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.” (Ul 26:5-9)

Sejak itu sejarah keselamatan adalah sejarah pembebasan, di dalamnya terlihat perhatian khusus Tuhan akan kaum miskin dan yang tertindas. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa terulang dalam seluruh sejarah keselamatan: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku, dan Aku telah mendengar seruan mereka, ya Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka” (Kel 3:7-8). Memang, “Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orang-Nya dalam tahanan” (Mzm 69:34). Orang miskin dan yang tak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka perlu diingat: hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah, yang tidak berdaya dalam masyarakat. Dasar perjuangan itu adalah tindakan Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai hak dan kekuatan, Maka “hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati” (Luk 6:36). Dalam Yes 10:1-2 dibaca ancaman ini: “Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umat-Ku, supaya dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim”.

Kitab Suci mengajarkan bahwa “Allah membuat manusia menurut citra-Nya sendiri” (Kej 9:6). Maksudnya, “kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri, agar manusia merajai binatang dan unggas” (Sir 17:3-4). Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citra Allah. Hak manusia dilindungi Tuhan, terutama bila ia sendiri tidak mampu membela diri. Bahkan di tempat manusia kehilangan haknya, karena kesalahan dan dosanya sendiri, di sana Tuhan tetap membela dan melindunginya: “ … apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat; dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah; bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah” (1Kor 1:27-29). Kasih Tuhan senantiasa menjadi dasar terdalam hak asasi manusia. Memang hak-hak asasi dirumuskan pertama-tama dalam alam pikir filsafat mengenai martabat luhur manusia. Selanjutnya hak-hak asasi itu diperjuangkan dalam pembelaan kaum tertindas dan oleh bangsa-bangsa yang mencari kemerdekaan. Semua perjuangan itu merupakan langkah-langkah dalam sejarah Allah bersama manusia yang malang dan miskin. Oleh karenanya, orang beriman tidak boleh absen dari perjuangan itu.

Perjuangan Menegakkan Hak Asasi Manusia

Adalah “tugas-kewajiban semua orang beriman melibatkan diri dalam pembelaan hak-hak asasi manusia” (Sinode Para Uskup, 1987), khususnya dalam pelaksanaannya yang konkret. “Gereja menerima dari Kristus tugas-perutusan untuk mewartakan amanat Injil. Itulah sebabnya mengapa Gereja mempunyai hak, bahkan kewajiban, untuk memaklumkan keadilan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta mencela ketidakadilan, apabila itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia serta pelestariannya. Sebagai persekutuan keagamaan yang hierarkis, Gereja memang tidak mempunyai tugas menyumbangkan pemecahan konkret dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk keadilan di dunia. Tetapi Gereja tetap bertugas membela dan memajukan martabat dan hak-hak asasi pribadi manusia” (Sinode Para Uskup, 1971; lih. KHK kan, 747 § 2). Dan itu berarti bahwa Gereja berhak “memberi pertimbangan moral, juga dalam hal-hal yang menyangkut bidang politik, apabila hal itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa” (GS 76). Untuk itu perlu refleksi atas situasi kehidupan yang konkret berdasarkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Gereja. Di sana terjadi perjumpaan iman dan rasio, Perjumpaan itu merupakan upaya menciptakan situasi hidup, yang memungkinkan pribadi manusia berkembang sesuai dengan panggilannya tanpa pemaksaan pendapat Gereja terhadapnya.

Tugas ini dilaksanakan oleh Gereja dengan aneka cara. Pertama-tama, Gereja hendaknya mawas diri dan mencoba menegakkan hak-hak asasi manusia di kalangannya sendiri. Kalau tidak ada keadilan di lingkungan Gereja sendiri, maka Gereja – baik imam maupun awam – tidak berhak berbicara mengenai keadilan. Selanjutnya Gereja juga tidak berhak berbicara, kalau orang Katolik sendiri tidak sungguh terlibat dalam perjuangan bangsa di segala bidang pembangunan. Tidak ada keadilan tanpa perjuangan. Dalam usaha memperjuangkan keadilan, kaum beriman dapat memperoleh pedoman dan dukungan dari ajaran sosial Gereja. Tetapi pengarahan umum itu belum menjamin, sejauh belum ada kaidah tindakan menanggapi situasi yang konkret. Untuk membentuk kaidah-kaidah itu, perlu ada pengamatan cermat atas kehidupan sosial di lingkungan konkret (analisis sosial). Jadi, guna membela hak-hak asasi manusia, masih harus dicari cara-cara rasional, perumusan yang tepat, dan perencanaan bagi tindakan yang efektif. Dalam hal ini Gereja seluruhnya harus berjuang, tetapi semua anggota, imam dan awam, mengambil bagian menurut tempat dan panggilannya masing-masing.

Di dalam semua kegiatan konkret itu, perhatian Gereja seharusnya menjadi “tanda dan pelindung martabat luhur pribadi manusia” (GS 76). Hak-hak asasi dan semua tata hukum lainnya hanya akan terlaksana, kalau dalam masyarakat ada kesadaran etis yang mengikat. Maka tidak cukup bila Gereja hanya menyumbangkan kritik dan celaan. Gereja masih harus berusaha membangun keterpaduan antar-warga-masyarakat dalam semangat cinta-kasih dan perdamaian. Menegakkan keterpaduan dalam masyarakat merupakan sumbangan khas kelompok-kelompok agama. Bersama dengan orang beragama lain, umat Kristen harus memperjuangkan keadilan dalam persaudaraan dengan semua orang.

Apa yang anda pikirkan?