Ajaran Alkitab tentang “jangan Membunuh”

Dalam Perjanjian Lama terdapat empat kata dengan arti “membunuh”, yang masing-masing memiliki maksud sendiri. Kata yang dipakai dalam firman kelima (Kel 20:13 dan Ul 5:17) tidak pernah dipakai untuk pembunuhan dalam perang atau untuk hukuman mati; juga tidak dipakai dalam pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan “mengambil hidup”. Firman kelima melarang merampas kehidupan dengan sengaja, dari seseorang yang tidak bersalah dan yang tidak memberi perlawanan: “Jika seseorang memukul orang dengan benda besi (atau dengan sebuah batu atau dengan benda kayu) supaya mati dan orang itu mati, maka ia adalah seorang pembunuh. Pembunuh itu akan dimatikan” (Bil 35:16-18). Bahkan dikatakan: “jika ia dengan rasa permusuhan memukul dia dengan tangannya, dan orang itu mati, maka ia adalah seorang pembunuh; penebus (goel) darah harus mematikan pembunuh itu” (ay. 21).

Yang disebut “penebus” atau “penuntut darah” (dalam bahasa Ibrani goel) adalah seseorang yang bertugas melindungi keluarga saudaranya serta milik, kesejahteraan dan nama baik mereka. Dan bila saudaranya dibunuh, ia berhak, bahkan wajib membalas dendam (Bil 35:19; Ul 19:6-10). Tindakan balas dendam ini tidak disebut “membunuh”, karena memang ada alasannya.

Kalau seseorang dengan tidak sengaja membunuh orang lain, ia memang disebut “pembunuh”, tetapi ia dapat melarikan diri ke tempat perlindungan, agar ia bebas dari balas dendam. Dalam Ul 4:41-42 dikatakan, bahwa “Musa mengkhususkan tiga kota, supaya seorang pembunuh yang membunuh temannya dengan tidak sengaja dan tanpa memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana” (lih. juga 19:3-4; Bil 35:6.11-12; Yos 20:2-3). Pembunuhan benar-benar terjadi bila ada unsur kesengajaan.

Selain karena kesengajaan, orang dapat juga menjadi pembunuh karena ketidakberdayaan korbannya. Ahab disebut seorang pembunuh, karena dengan pengadilan yang curang ia menghukum mati Nabot dan merampas ladangnya (1Raj 21:19). Dalam pembunuhan selalu ada unsur ketidakadilan (lih. 2Raj 6:32 mengenai raja Ahazia yang mengancam hidup Elisa). Oleh karena itu, membunuh dihitung di antara dosa yang paling berat (lih. Ayb 24:14; Mzm 62:4; 94:6; Yer 7:9; Hos 4:2; 6:9).

Sikap Perjanjian Baru terhadap pembunuhan kurang lebih sama seperti Perjanjian Lama: firman yang kelima dikutip beberapa kali (Mat 5:21; 19:18 dsj., Rm 13:9 dan Yak 2:11). Barabas disebut “pembunuh”. Petrus mendakwa orang Yahudi, bahwa mereka “menolak Yang Kudus dan Benar (yaitu Yesus), serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu” (Kis 3:14). Pembunuhan dipandang sebagai puncak kejahatan, karena merupakan puncak ketidakadilan. Maka surat Yakobus (5:5-6) memperingatkan dengan keras orang-orang yang “hidup dalam kemewahan … dan berfoya-foya di bumi … yang menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan.” Mereka itu dituduh karena merampas milik, termasuk milik yang paling asasi, yakni hidup orang-orang yang tidak bersalah dan yang tidak dapat membela diri. Firman “jangan membunuh” membela hak manusia yang paling dasariah, yaitu hak atas hidup.

Hormat dalam Pemeliharaan Hidup

Sepanjang sejarah dan di mana saja budaya manusia menghormati hidup dan etika melindunginya. Hal-hal yang mengancam kehidupan seperti perang, pembunuhan, penyakit (AIDS, dsb.) sangat kita takuti. Kita berusaha melindungi hidup itu. Demikian juga ajaran moral kebanyakan agama. Umat Perjanjian Lama percaya akan Allah Pencipta, yang gembira atas karya-Nya. Bagi-Nya hidup, khususnya hidup manusia, amat berharga. Umat Allah percaya akan Allah yang cinta hidup, mengandalkan Allah yang membangkitkan orang mati dan membela hidup melawan maut. Tuhan itu Allah orang hidup, maka “jangan membunuh!”.

Ajakan firman kelima tampaknya jelas: tidak membunuh orang dan tidak membunuh diri sendiri, tetapi pengaturannya tidak begitu sederhana, seperti tampak dalam Perjanjian Lama.

Umpamanya tentang seorang anak bandel yang tidak menghormati orang¬tuanya. Anak macam ini harus dibawa ke pengadilan dan “semua orang se¬kotanya (harus) melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati” (Ul 21:20). Masih ada banyak hukuman mati yang lain: untuk hujat (Im 24:14.16), untuk pelanggaran Sabat (Kel 31:14-15; 35:2), untuk tukang sihir (Kel 22:18), untuk laku-zinah (Im 20:10-11; Ul 22:22), untuk orang yang menculik orang lain (Kel 21:16; Ul 24:7). Hukuman mati secara khusus diancamkan kepada orang “yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molokh” (Im 20: 1-5), padahal Tuhan sendiri menyuruh Abraham mengurbankan anaknya (Kej 22:1-19). Diceritakan bahwa dalam perang “manusia semua dibunuh dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan semua” (Yos 11:14). Begitu sering diceritakan hukuman mati dan peperangan (atas perintah Yahwe), sehingga orang bertanya-tanya: apakah Allah Perjanjian Lama memang Pelindung Hidup?

Ajakan “jangan membunuh” ternyata bukan kaidah yang siap diterapkan di mana-mana. Lebih-lebih karena kita tidak lagi hidup pada zaman Perjanjian Lama. Yesus, para rasul, dan Gereja, telah memberikan banyak keterangan tambahan pada firman kelima. Perubahan zaman menuntut supaya perintah Tuhan ini ditafsirkan dan dijelaskan secara baru. Di zaman kita, tidak hanya ada masalah hukuman mati dan perang, tetapi juga ada soal kependudukan dan bunuh diri, ada soal aborsi, soal eutanasia, dan banyak soal pemeliharaan kesehatan, tambah lagi semua masalah hukum pidana mengenai pembunuhan. Namun dalam mencari arah untuk masalah hidup dewasa ini, tetap perlu dicari inspirasi dalam tradisi Kristen mengenai firman yang kelima.

Perang

Masalah “perang” pertama-tama menyangkut politik negara dan karena itu amat kompleks. Namun karena menyangkut hidup sosial dan mental bersama, masalah ini sekaligus juga amat mendesak agar dipertimbangkan. Supaya kehidupan dapat berlangsung terus, kita harus mengatasi mental bertahan dan pembelaan diri. Apa yang harus kita usahakan ialah membina semangat perdamaian, sebab keamanan akan lebih terjamin, bila semua hidup dalam perdamaian. Jadi tidak lagi dipermasalahkan, apakah perang dapat dibenarkan melainkan bagaimana perdamaian dapat dinikmati dan dipelihara oleh semua. Sementara mungkin perlu ada angkatan bersenjata dengan sarananya guna membela kemerdekaan, namun cita-cita pembangunan kita ialah masyarakat yang berperikemanusiaan dan keutamaan yang kita junjung tinggi ialah ketekunan membangun keadilan dalam perdamaian.

Konsili Vatikan II “menerangkan arti perdamaian yang otentik dan amat luhur, mengecam keganasan perang dan dengan amat kuat mendesak orang Kristen agar – dengan pertolongan Kristus, Pencipta kedamaian – bekerja sama dengan semua orang guna menggalang perdamaian di antara mereka dalam keadilan dan cintakasih dan mengusahakan sarana-sarana yang membawa perdamaian” (GS 77). Menjaga perdamaian merupakan kewajiban semua orang dan dengannya orang Kristen mewujudkan iman mereka akan Kristus, yang adalah “damai-sejahtera kita” yang “merubuhkan tembok pemisahan, yaitu perseteruan” dan yang mengajar para pengikut-Nya: “Berbahagialah orang yang membawa damai” (Mat 5:9), Konsili mengingatkan bahwa perdamaian adalah “hasil keteraturan yang oleh Sang Pencipta sendiri diletakkan di dalam masyarakat manusia dan yang harus diwujudnyatakan oleh manusia dengan mengusahakan keadilan yang makin sempurna” (GS 78). Dengan “damai” pertama-tama dimaksudkan bahwa hidup bersama tidak terganggu oleh kekerasan. Tata tertib dapat juga merupakan hasil paksaan dan ketakutan, namun “perdamaian itu hasil keadilan”. Maka perdamaian dapat disamakan dengan tata keadilan yang nyata: “Perdamaian yang begitu didambakan oleh semua, tercapai, kalau diwujudkan keadilan sosial dan internasional; namun perlu juga diwujudkan keutamaan-keutamaan, yang memupuk hidup bersama dan yang membina hidup dalam kesatuan, supaya dengan memberi dan menerima kita membangun masyarakat baru dan dunia yang lebih baik” (SRS 39).

Konsili Vatikan II juga menanggapi masalah, bahwa “perang belum enyah dari kehidupan manusia” dan “setiap hari, di mana pun juga, perang meneruskan pemusnahannya” (GS 79), “Juga kalau tidak berkecamuk peperangan, dunia senantiasa dilanda kekerasan dan pertentangan antarmanusia” (GS 83). Selama itu “pemerintah-pemerintah mempunyai kewajiban berat menjaga kesejahteraan rakyat dan membela rakyat”, kalau perlu juga dengan perang! Menurut tradisi, perang pembelaan seperti itu adil kalau dilaksanakan secara terbatas dan tidak melanda penduduk-penduduk sipil, kalau menegakkan tata keadilan dan tidak menciptakan ketidakadilan baru, dan kalau diakhiri selekas mungkin. Jelas sekali bahwa perang saudara dan perang gerilya modern, apalagi perang dengan senjata nuklir dan kimia, dengan sendirinya berlawanan dengan semua syarat itu. Dalam surat ensiklik Pacem in Terris, Yohanes XXIII malah mengatakan bahwa perang tidak lagi boleh dipandang sebagai sarana menegakkan kembali keadilan. Pada Konferensi PBB untuk Perlucutan Senjata 1982, Yohanes Paulus II mengulangi hal itu. Dan biarpun persenjataan mungkin dibenarkan sebagai ancaman guna mencegah serangan musuh, namun persenjataan tidak dapat membangun kepercayaan yang merupakan satu-satunya dasar bagi hidup bersama dalam perdamaian. Untuk itu harus dibuat politik perdamaian yang menjalin bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok dalam suatu jaringan persetujuan guna mengurangi persenjataan dan menyelesaikan konflik dengan perundingan.

Sampai kini perang belum dapat dielakkan; namun perang ataupun persenjataan tidak mampu membangun perdamaian antar-bangsa dan kerukunan serta hidup bersama secara damai antar suku dalam satu negara. Maka orang Kristen seharusnya terus-menerus menentang pengadaan persenjataan yang membinasakan bangsa-bangsa. Namun perlucutan senjata hanya merupakan satu unsur saja dalam usaha perdamaian. Menurut Paus Yohanes XXIII, perlulah “perlucutan senjata yang sampai ke dalam hati”. Konsili Vatikan II juga menarik kesimpulan, bahwa “amat dibutuhkan pembaruan pendidikan sikap dan inspirasi baru dalam pendapat umum” (GS 82). Daya manusia yang kreatif harus digerakkan guna membasmi kelaparan dan penyakit, menciptakan apa yang perlu untuk hidup, memelihara alam sebagai tempat tinggal yang manusiawi. Tidak cukup, kalau pendidikan hanya menggembleng ketaatan pada aturan; pendidikan harus melatih cara-cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pendidikan untuk perdamaian juga harus membina kejujuran dalam berpikir dan keterbukaan untuk mengerti kepentingan orang lain dan ikut memperjuangkan kesejahteraan bersama. Perlulah dibina budaya politik perdamaian.

Untuk semuanya itu, kiranya menolong kalau ada suatu ideologi negara yang jelas. Lebih menolong lagi, kalau para warga negara dapat saling mengandalkan satu sama lain. Saling menolong, kalau kita dapat mengandaikan itikad baik satu sama lain dan memberikan kepada setiap orang kesempatan melibatkan diri demi kepentingan bersama. Keamanan masyarakat tidak dapat dijamin dengan tata tertib yang dikontrol dengan senjata. Masyarakat hanya menjadi aman kalau dalam kebersamaan diakui hak asasi setiap orang. Perdamaian politik membutuhkan kebudayaan perdamaian, dan hidup Gereja serta hubungan aktif antar agama dapat menyumbang banyak bagi kebudayaan itu. Soal perang bukanlah masalah senjata saja atau perlucutan senjata, melainkan soal gaya pikir mengenai hidup: bukan hanya “membela” hidup melainkan “memelihara” hidup.

Hormat terhadap Hidup

Perjanjian Baru tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi ingin membangun sikap hormat dan kasih akan hidup. Waktu seorang muda bertanya mengenai apa yang harus ia lakukan agar memperoleh hidup kekal dan dengan bangga mengatakan bahwa perintah-perintah seperti “jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri” sudah ia turuti sejak “masa muda”-nya, Yesus menjawab dengan tegas: “Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin … kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku.” (Mrk 10:21). Perintah-perintah, termasuk perintah kelima, harus dijalankan dalam “kemiskinan”, artinya tanpa pamrih dan dengan mengikuti Yesus.

Apa artinya menjalankan firman kelima dengan mengikuti Kristus? Hal itu dijelaskan oleh sabda Yesus sendiri dalam Khotbah di Bukit: “Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: ‘Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum.’ Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa berkata kepada saudaranya ‘jahil’ harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala” (Mat 5:21-22). “Membunuh” berarti membuang sesama dari persaudaraan manusia, entah dengan membunuhnya, entah dengan meng-kafir-kannya, entah dengan membencinya. Dalam lingkungan murid-murid Yesus, tidak membunuh saja tidaklah cukup! Murid-murid masih perlu menerima sesama sebagai saudara, dan jangan sampai mereka mengucilkan seseorang dari lingkungan hidup. Bahkan sering kali berbuat wajar saja tidak cukup; sebab “apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?” (Mat 5:46-47). Juga tidak cukup berbuat adil sesuai dengan pepatah “mata ganti mata, gigi ganti gigi”. Kejahatan harus diatasi dengan berbuat baik (bdk. Rm 12:17). Hambatan-hambatan psikologis dan sosial harus diatasi dengan mencari perdamaian (Mat-5:23-24). Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih orang Samaria yang baik hati, yang mendobrak batas-batas kebangsaan, agama, dan sebagainya. Jangan sampai seseorang kehilangan hidupnya! Hidup manusia tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan; tidak boleh dibahayakan dengan sembrono (seperti sering dalam lalu-lintas); tidak boleh diancam karena benci (seperti yang mau diusahakan dengan guna-guna), karena setiap orang adalah anak Allah.

Akhir-akhir ini sadisme, sikap kasar terhadap hidup, cukup merebak di tanah air kita. Anak-anak muda sepertinya tertarik terhadap film-film, berita-berita, dan peristiwa-peristiwa yang bernapaskan kekerasan. Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai dan diantisipasi penanganannya secara dini dan tepat.

Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Kitab Suci tidak ragu-ragu menyatakan bahwa nyawa manusia (yakni hidup biologisnya) tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai istimewa karena sifatnya yang pribadi (yang oleh Kitab Suci sering disebut dengan kata jiwa dan roli). Bagi manusia, hidup (biologis) adalah “masa hidup”, dan tak ada sesuatu “yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya” (Mrk 8:37). Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengisi masa hidupnya, dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa ia “boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan” (Mzm 56:14). Memang, “masa hidup kita hanya tujuh puluh tahun” (Mzm 90:10) dan “di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap” (Ibr 13:14). Namun hidup fana merupakan titik pangkal bagi hidup yang diharapkan di masa mendatang, bila “kemah yang sejati didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia” (Ibr 8:2).

Dengan demikian hidup yang fana ini menunjuk pada hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan, sesudah hidup yang fana ini dilewati. Hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan disebut – khususnya dalam Injil Yohanes – “hidup kekal” (Yoh 3:15.16). “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yoh 17:3). Dalam berbicara mengenai hidup yang kekal, Perjanjian Baru memakai kata khusus yang mengartikan hidup sebagai daya-kekuatan yang menjiwai pribadi seseorang. Kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat, yang membuat masa hidup sekarang ini sangat berharga dan suci.

Bioetika

Etika medis terutama menjadi tanggungan kelompok profesional para dokter dan pelayan kesehatan lainnya, namun sewajarnya mendapat perhatian umum juga. Mereka memberikan pelayanan kesehatan atas nama semua orang, sebab semuanya wajib membantu dan mendampingi sesama yang sakit. Mereka terikat dengan sumpah kedokteran (yang paling terkenal, ialah sumpah Hipokrates dari abad ke-4 SM), tetapi etika profesi para dokter dan tenaga medis mewujudkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sekarang ini, kata etika medis (etika penyembuhan) sering diganti dengan istilah bioetika (etika hidup), karena tanggung jawab profesi medis tidak terbatas pada usaha-usaha mendukung dan menyembuhkan hidup orang sakit saja. Sepanjang sejarah, manusia sudah selalu mencampuri alam dan hidup, dan dengan demikian ikut membentuk alam dan mewujudkan hidupnya sendiri. Kini ilmu dan praksis kedok¬teran dapat “menciptakan” hidup. Jadi hidup yang tanpa campur tangan itu tidak pernah akan terjadi. Memang semua sependapat, bahwa tidak segala sesuatu yang dapat dibuat juga boleh dibuat. Namun, dari mana diperoleh pedoman untuk mencampuri, meng¬arahkan, dan bahkan menciptakan hidup?

Perkembangan ilmu dan praksis kedokteran sendiri sudah menimbulkan banyak soal, sebab kemajuan hanya mungkin kalau diadakan percobaan-percobaan; yang tidak hanya pada “kelinci percobaan” (kelinci pun perlu dilindungi terhadap penyiksaan dan percobaan sia-sia!). Kalau diadakan percobaan pada manusia yang hidup, masalah moral langsung tampak: bolehkah manusia, pribadi yang hidup, menjadi objek penelitian demi kepentingan orang lain? Dalam semua bentuk percobaan, harus diperoleh persetujuan yang benar-benar bebas dari mereka yang menjadi “objek”. Harus terjamin pula kesehatan mereka. Kalau ada risiko kesehatan, mereka harus tahu dengan jelas. Dan terutama, semua percobaan harus seimbang dengan hasil yang boleh diharapkan. Tak seorang pun wajib menjadi objek percobaan demi kepentingan bersama, namun sering kepentingan bersama dapat menantang kita untuk merelakan diri. Kini banyak obat baru dan terapi baru diuji-coba di negara-negara dunia ketiga. Juga kalau pengobatan yang belum mencapai standar dipakai terutama untuk menyembuhkan pasien, dituntut persetujuan pasien yang harus mengetahui keuntungan dan risikonya.

Banyak diskusi mengenai inseminasi buatan, bayi tabung, dan praktik medis yang berkaitan. Banyak ketidakjelasan juga, bagaimana semua usaha itu mesti dinilai. Ketika pada tahun 1978 lahir bayi tabung yang pertama, Paus mengirim telegram pujian. Beberapa tahun kemudian Kongregasi untuk Ajaran Iman melarang prosedur-prosedur seperti itu. Kesulitan pokok ialah bahwa dengan mencampuri proses alamiah, prokreasi anak terpisahkan dari persatuan kasih dalam hubungan orangtua (paling sedikit untuk sebagian). Apakah kelahiran hidup menjadi perkara teknik kesehatan?

Instruksi Donum Vitae oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman (22 Februari 1987) mau menjawab “beberapa pertanyaan yang muncul zaman sekarang” (terutama masalah inseminasi buatan, bayi tabung dan ibu sewaan), demi “hormat akan hidup manusia pada awal kejadiannya dan keluhuran membuat keturunan”. Instruksi ini menilai usaha-usaha inseminasi buatan dan bayi tabung serta ibu pengganti sebagai “amat jahat” dan “tidak dapat diterima”. Namun baik di dunia medis maupun di kalangan teologi moral, pandangan Kongregasi untuk Ajaran Iman menimbulkan suatu diskusi hebat mengenai nilai teknik-teknik baru dalam prokreasi.

Banyak ahli bioetika dan ahli teologi moral Katolik menilai positif inseminasi homolog (inseminasi buatan dengan sperma dari suami sendiri). Demikian pula mereka kurang melihat keberatan mengenai pembuahan homolog di luar kandungan, asal dijalankan guna mengatasi kemandulan. Ada juga yang tidak menolak secara mutlak pembuahan buatan yang heterolog (dengan sperma atau sel telur dari seorang donor). Semua pihak menegaskan bahwa hubungan suami-istri, yang menurunkan anak, bukan hanya kesatuan fisik semata-mata, melainkan pertama-tama dan sedalam-dalamnya adalah hubungan pribadi yang meliputi hidup seluruhnya. Hubungan seksual dan prokreasi (biologis) harus dilihat dalam konteks keseluruhan hidup pribadi.

Dari situ Donum Vitae menarik kesimpulan, bahwa proses biologis tidak boleh (secara fisik) dipisahkan dari kesatuan kasih. Sebaliknya, banyak ahli teologi moral menarik kesimpulan, bahwa juga usaha yang (secara fisik) dibantu oleh teknik kedokteran mendapat kualitas moral dari hubungan pribadi suami-istri yang bersangkutan.

Karena alasan yang sama, usaha “ibu pengganti” dan “rahim kontrakan” mendapat penilaian negatif. Karena istri tidak dapat mengandung, seorang perempuan lain diminta mengandung seorang anak hasil pembuahan buatan. Dengan demikian kehamilan seolah-olah menjadi fungsi produksi biologis belaka, yang dapat diatur dengan “kontrak penyewaan rahim”. Usaha itu lebih menciptakan banyak masalah psikologis, sosial, dan yuridis daripada menyelesaikannya.

Sesungguhnya masalah yang kita hadapi ialah keluhuran hidup manusia pribadi. Janganlah, karena ilmu dan usaha kedokteran modern, hidup manusia dijadikan hasil rekayasa. Tanggapan Gereja mengingatkan, jangan sampai oleh teknik pembuahan buatan, anak makin di-”kuasai” oleh orangtuanya. Di sini bukan teknik kedokteran yang dipersoalkan, melainkan sikap dasar manusia, yang tidak mau lagi menerima hidup sebagai karunia dan menghormati setiap manusia sebagai sesama yang tidak terkuasai. Dalam rangka itu, ilmu kedokteran harus membantu orang menghargai hidup.

Tuntutan supaya kedokteran membantu hidup, berlaku juga untuk usaha-usaha genetik dan eugenetik. Teknik-teknik itu tampaknya juga menimbulkan banyak masalah. Dengan penyelidikan genetik kesehatan seseorang dan risiko hidup yang dihadapinya dapat diketahui lebih jelas. Tapi adilkah, bila pengetahuan genetik itu dipakai sebagai syarat untuk menerima orang itu dalam hubungan kerja? Dengan penyelidikan genetik penyakit-penyakit dapat diketahui jauh sebelum gejala-gejalanya dirasakan. Tetapi tidakkah pengetahuan semacam itu umumnya lebih menekan dari pada membantu? Masalah-masalah yang paling besar timbul kalau pemeriksaan sebelum kelahiran memastikan, bahwa anak akan lahir cacat berat. Pengetahuan itu sering mendesak dan menggoda orang menggugurkan kandungan. Adakah sterilisasi untuk menghindari keturunan yang sakit dapat dibenarkan?

Semua pertanyaan ini belum mendapat jawaban yang jelas dari teologi moral dan belum diatur juga oleh hukum negara. Dalam banyak hal (seperti operasi ganti kelamin atau operasi kecantikan) praktik kedokteran menjadi lebih hati-hati karena makin disadari bahwa wujud hidup tidak mungkin direkayasa dengan operasi dan kualitas hidup tidak dapat dibeli dengan obat. Pada umumnya dapat ditanyakan, sejauh mana soal-soal bioetika merupakan masalah riil di Indonesia? Cara-cara pengobatan eksperimental masih amat mahal, dan biarpun dipraktikkan di sana-sini, usaha-usaha itu bukan untuk orang kebanyakan. Sementara rawatan medis yang biasa sering tidak terjangkau oleh kebanyakan orang, bolehkah usaha medis dan dana yang tersedia dipakai untuk hal yang hanya bermanfaat untuk satu-dua orang saja? Dalam situasi sosial Indonesia, bioetika harus menjawab pertanyaan praktis: Apa yang paling dapat kita lakukan untuk menghormati dan membantu manusia hidup? Sebab setiap orang, juga mereka yang sakit jiwa atau yang mengidap penyakit yang menjijikkan seperti kusta atau AIDS, pantas mendapat perhatian sebagai sesama manusia oleh sesama manusia.

Pandangan terhadap Aborsi

Bagaimana memelihara hidup sebelum lahir dan menjelang ajalnya? Di sini kita juga harus terus menerus mencari jalan agar dapat menyelesaikan konflik secara manusiawi. Pada saat-saat akhir hidup, rasa hormat akan hidup mungkin bertentangan dengan rasa iba karena menyaksikan penderitaan yang membuat hidup itu kelihatan tak-bernilai lagi, sampai orang – dengan eutanasia – mempercepat kematian guna membebaskan sesama dari penderitaannya. Masa awal hidup, yaitu masa hidup dalam kandungan, mempunyai arti yang khas, baik bagi bayi maupun bagi ibunya. Hidup manusia baru itu berelasi dengan ibunya dan relasi itu meliputi dimensi-dimensi biologis, medis, psikologis, dan juga pribadi. Anak di dalam kandungan “menerima hidup” seluruhnya dari ibunya yang “memberikan” hidup, dan justru relasi erat itu dapat menimbulkan bermacam-macam konflik, yang sering berakhir dengan pengguguran (aborsi).

Mengenai pengguguran, tradisi Gereja amat jelas, Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, Gereja membela hidup anak di dalam kandungan, juga kalau (seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua) pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut pengguguran suatu “tindakan kejahatan yang durhaka”, sama dengan pembunuhan anak. “Sebab Allah, Tuhan kehidupan; telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia, untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat.” (GS 51) Menurut ensiklik Paus Paulus VI, Humanae Vitae (1968) pengguguran, juga dengan alasan terapeutik, bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup (14). Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Veritatis Splendor (1993), pengguguran digolongkan di antara “perbuatan-perbuatan yang – lepas dari situasinya – dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras”. Gaudium et Spes menyatakan, “Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti … penganiayaan, apa pun yang melukai martabat manusia … : semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia : .. sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta.” (GS 27; VS 80).

Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam “mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil” (KHK kan. 1398). Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan Gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup “adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan mana pun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain” (Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi mengenai Aborsi, 18 November 1974, no. 10). “Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai” (no. 11).

Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi, sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah dalam kandungan berkembanglah kemampuannya untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun juga sebelum lahir, ia adalah individu unik, yang mewakili seluruh “kemanusiaan” dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya, ditebus karena cinta kasih-Nya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan-Nya. “Allah menyayangi kehidupan” (KWI, Pedoman Pastoral tentang Menghormati Kehidupan, 1991). Artinya: setiap manusia disayangi-Nya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui “hak” hidup manusia dalam kandungan; hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal.

Kapankah mulai hidup seorang manusia sebagai individu dan pribadi? Pertanyaan itu mendapat bermacam-macam jawaban yang berbeda-beda dari zaman ke zaman, sesuai dengan pengetahuan medis dan sesuai dengan keyakinan filsafat dan religius yang berbeda-beda. Banyak orang menilai hidup sesudah kelahiran lebih tinggi daripada sebelumnya (sebab anak yang belum lahir belum “dilihat”), namun tetap dikatakan, bahwa hidup “harus dihormati sejak saat mulai pertumbuhannya”. Manusia menjadi manusia dalam suatu proses pertumbuhan, dan dalam proses itu, dibedakan beberapa “saat” yang menonjol. Pada saat pembuahan (yakni persatuan sel telur dan sperma) mulailah suatu makhluk baru, yang mulai hidup dengan identitas genetik tersendiri; namun sampai saat embrio bersarang dalam kandungan (nidasi) kira-kira 40% embrio gugur. Individualitas menjadi makin jelas, pada saat bila tidak bisa menjadi kembar lagi (twinning) atau sudah tidak mungkin lagi dua kumpulan sel menjadi satu kembali (reconjunction), dan bila mulai berkembang (sumsum) tulang punggung. Karena otak mutlak perlu untuk perbuatan-perbuatan personal, maka ada yang berpendapat, bahwa sebelum struktur otak terbentuk (yang terjadi antara hari ke-15 sampai ke-40), tidak tepat memandang embrio sebagai manusia yang berpribadi. Jelaslah, bahwa semua pendapat ini tidak hanya bersandar pada alasan medis dan biologis, melainkan juga berlatar-belakang suatu gambaran manusia yang tertentu. Tambah pula, istilah-istilah seperti “manusia”, “individual” dan “personal” belum tentu punya arti yang sama. Kiranya semua menyetujui yang dikatakan dalam Deklarasi mengenai Aborsi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman (1974), “Dengan pembuahan sel telur sudah dimulai hidup yang bukan lagi bagian dari hidup ayah atau ibunya, melainkan adalah hidup manusia baru, dengan pertumbuhannya sendiri.” Namun tidak semua sependapat bahwa hidup yang bertumbuh itu harus dilindungi dengan cara yang sama, mulai dari tahap pertama perkembangannya. Tetapi Gereja menuntut, supaya hidup manusia dilindungi seluas-luasnya sejak saat pembuahan, justru karena tidak mungkin ditetapkan dengan tegas kapan mulailah hidup pribadi manusia. “Kehidupan manusia sejak saat pembuahan adalah suci” (KWI).

Sebab itu, moral Katolik memegang teguh keyakinan, bahwa begitu hidup pribadi manusia dimulai, pembunuhan sebelum kelahiran dinilai sama seperti pembunuhan setelah kelahiran. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Namun larangan membunuh, biarpun berlaku universal, berlaku tidak tanpa kekecualian. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi. Hidup manusia dapat dikurbankan demi nilai yang lebih tinggi dan yang lebih mendesak – sebagaimana jelas dari uraian teologi moral mengenai “hukuman mati”. Maka, tidak sedikit ahli teologi moral Katolik yang berpendapat bahwa kalau ada seorang ibu yang tidak mungkin diselamatkan, bila kehamilan berlangsung terus dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, dalam konflik itu hidup ibu yang mesti berlangsung terus harus diselamatkan biarpun oleh karenanya hidup anak tidak mungkin diselamatkan. Pokoknya, hidup harus dipelihara! Kalau tidak mungkin hidup ibu dan anak, sekurang-kurangnya satu yang hidup terus!

Namun kiranya jarang terjadi bahwa pengguguran menjadi satu-satunya jalan untuk memelihara hidup. Jauh lebih sering terjadi konflik lain, seperti kehamilan di luar nikah yang menjadi beban psikis bagi ibu dan keluarganya. Jelas sekali, bahwa konflik seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan pengguguran. Dalam hal ini harus dituntut sikap wajar dan manusiawi dari lingkungan, dan dari tempat-tempat pendidikan serta tempat kerja. Kewajiban mereka ialah membantu orang yang hamil di luar nikah, bukan menghukumnya. Hal yang sama berlaku, bila pemeriksaan medis sebelum kelahiran memperlihatkan, bahwa anak yang akan lahir itu cacat. Sudah barang tentu, demi cacatnya, anak tidak boleh dibunuh, baik setelah maupun sebelum lahir, Konflik yang dialami oleh keluarga yang menantikan kelahiran seorang anak cacat, hendaknya diatasi dengan bantuan sosial dan dengan konseling, pribadi dan resmi, sipil dan gerejawi. Konflik hidup hanya dapat diselesaikan dengan membantu hidup!

Di Indonesia pengguguran terlarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346-349, yang untuk itu juga ditetapkan hukuman yang berat. Hukum Pidana mau melindungi hidup sejak awal. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (1992) tampaknya ingin mengatur konflik:
“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” Aturannya memang tidak jelas, karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda; dan pada umumnya dipertanyakan, adakah hukum aborsi masih efektif membantu orang dalam konflik atau melindungi hidup dalam kandungan.

Kini makin meluaslah pendapat bahwa hidup hanya diterima kalau direncanakan dan sebagaimana direncanakan. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang ”di luar rencana”, padahal merekalah “wakil dan wali kehidupan” dalam masyarakat. Bagaimana mendukung dan membela hidup dalam suasana “hidup berencana”? Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Dan tidak pada tempatnya menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anak-nya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya – karena alasan apa pun – orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran hanya nyata bagi ibu yang hamil. Bagaimana semua orang lain dapat membantu dia?

Eutanasia

Hal eutanasia sebetulnya sama seperti pengguguran. Tidak diperbolehkan mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana, juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri (bdk. KUHP pasal 344). Seperti halnya dengan pengguguran, di sini ada pertimbangan moral yang jelas, juga dalam proses kematian, manusia harus dihormati dalam martabatnya. Semua sependapat, bahwa tak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain, biarpun karena rasa iba.

Lain halnya kalau dipertimbangkan, sejauh mana harus diteruskan pengobatan yang tidak menyembuhkan orang dan hanya memperpanjang proses kematiannya. Disebut eutanasia pasif, kalau pengobatan yang sia-sia dihentikan (atau sama sekali tidak dimulai); dan eutanasia tidak langsung, kalau obat penangkal sakit memperpendek hidupnya. Menurut moral Gereja Katolik, tindakan semacam itu dapat dibenarkan.

Pendapat Gereja Katolik mengenai eutanasia aktif sangat jelas, “Tak sesuatu pun atau tak seorang pun dapat membiarkan seorang manusia yang tak bersalah dibunuh, entah dia itu janin atau embrio, anak atau dewasa, orang jompo atau pasien yang tidak dapat sembuh ataupun orang yang sedang sekarat. Selanjutnya tak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan ini, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya … Juga tidak ada penguasa yang dengan sah dapat memerintahkannya atau mengizinkan tindakan semacam itu” (Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi mengenai Eutanasia, 5 Mei 1980).

Tidak dibenarkan mengakhiri hidup orang hanya karena kasihan atau rasa iba. Penderitaan harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Sama halnya seperti pengguguran: hanya orang sakit yang amat menderita mempunyai masalah nyata dengan eutanasia, dan orang yang minta supaya hidupnya dihentikan sebetulnya mencari teman dalam penderitaan. Masalah praktis itu belum terjawab dengan melarang eutanasia aktif. Demi salib Kristus dan demi ke-bangkitan-Nya, Gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Dan dengan memikul penderitaan dalam solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Maka, moral Kristen bertanya, bagaimana keyakinan umum itu menjadi nyata bagi orang sakit yang amat menderita, melalui seseorang yang terlibat karena sayang akan hidup?