Gereja dan Negara Republik Indonesia


Mungkin sampai sekarang Gereja Indonesia masih dianggap asing atau “Barat” oleh banyak kalangan di Indonesia ini. Itu disebabkan antara lain karena Gereja datang di negeri ini bersama dengan kolonialisme Barat dan cukup lama hidup dalam pola pietisme dan tradisi Gereja Barat abad lampau. Mungkin juga untuk banyak orang Gereja Indonesia masih kurang utuh terlibat dalam perjuangan bangsa. Oleh sebab itu ada baiknya disinggung sepintas kilas mengenai hubungan antara Gereja dan Negara kita.

Dasar hubungan antara dua pihak adalah saling pengakuan sesuai kedudukan masing-masing. Gereja Katolik mengakui otonomi setiap negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Otonomi itu pada hakikatnya bersumber pada rakyat, yang berhak dan bertanggung jawab dan karena itu wajib menata dan mengatur peri hidupnya sendiri sebagai perorangan maupun masyarakat. Otonomi itu berarti, bahwa negara – seperti nilai-nilai dunia lainnya – mempunyai arti, diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Sambil tetap dan tegas mengakui serta menghormati otonomi negara mengenai hidup kemasyarakatan, Gereja Katolik menyadari panggilannya dan ingin mempunyai keleluasaan demi kesejahteraan semua dan masing-masing warga masyarakat, dan demi keselamatan manusia secara sempurna, melayani kebutuhan mereka, terutama yang bersifat rohani, tetapi juga yang bersifat jasmani demi perkembangan kepribadian mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini Gereja tidak mengharapkan kebebasan melebihi atau kurang dari yang berdasar UUD 1945 dijamin oleh negara.

Dalam negara Pancasila, agama-agama dan negara mempunyai fungsi serta menunaikan peranannya masing-masing. Keduanya menjalankan fungsi itu dalam perspektif tujuan mereka masing-masing dan dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dalam situasi konkret akan semakin jelas, sementara Gereja dan negara hidup bersama dan bekerja sama dengan erat. Karena negara maupun Gereja ada demi kepentingan masyarakat yang sama, maka harus hidup dalam suasana kerja sama.

“Dalam bidang masing-masing, negara dan Gereja tidak tergantung satu sama lainnya, melainkan mengatur diri sendiri. Tetapi kedua-duanya melayani dalam aspek-aspek yang berbeda-beda panggilan perorangan maupun sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan dapat diberikan dengan lebih efektif demi kesejahteraan mereka semua, jika negara dan Gereja meningkatkan kerjasama yang menguntungkan, dengan mengingat keadaan zaman dan daerah. Sebab manusia tidak terbatas pada lingkup dunia ini, melainkan dalam peredaran sejarah umat manusia ia mengamalkan sepenuhnya panggilan akan hidup abadi” (GS 76).

Demikianlah, pada instansi-instansi negara dan Gereja perlu ada sikap dialog, guna mengembangkan sikap saling mengerti dan menghormati serta kerukunan. Pembangunan manusia seutuhnya harus merupakan pusat perhatian negara maupun Gereja. Namun pembangunan ini dikerjakan dalam perspektif dan dimensi yang berbeda, yaitu: negara memperhatikannya terutama dari segi kesejahteraan di dunia ini pada tingkat nasional, sedangkan Gereja terutama memperhatikan kebahagiaan manusia yang bertemu dan bersatu dengan Tuhannya dalam umat-Nya di dunia ini dan akhirnya secara langsung di akhirat.

Hubungan Gereja dengan negara tidak melulu, bahkan tidak terutama berlangsung di tingkat institusional atau kelembagaan, tetapi juga dalam bekerja sama dengan semua golongan masyarakat dan dengan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Semua warga negara berhak ikut serta menentukan hidup kenegaraan. Dalam hal ini Gereja sejalan dengan haluan yang ditentukan oleh MPR, yaitu untuk semakin meratakan partisipasi rakyat dalam mengusahakan maupun menikmati pembangunan, dengan kata lain “merakyatkan negara”. Maka bagi Gereja sebagai persekutuan iman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, mitra utama dalam dialog ialah rakyat yang bernegara. Namun dalam dialog itu peranan pemimpin negara dan pemimpin Gereja sangat menentukan.

Gereja memperjuangkan masyarakat “partisipatoris”, yaitu “suatu partisipasi aktif para warga masyarakat, secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan dan pemerintahan negara mereka” (GS 73), supaya mereka dapat ”bertanggungjawab” terhadap politik negara. Suatu pluralisme dalam pandangan para warga negara mengenai usulan politis (GS 76; OA 46) dianggap wajar, apalagi bila seluruh masyarakat ikut serta dalam kepentingan negaranya. Bahkan, perbedaan pendapat mengenai hal-hal politik itu di dalam kalangan umat Katolik sendiri dipandang sebagai pantas pula.

Dalam rangka hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Republik Indonesia, beberapa bidang pantas diberi perhatian khusus:

  • Dalam usaha pembangunan; Gereja melihat peranannya yang khas dalam usaha membangun mentalitas sehat, memberi motivasi yang tepat, kuat serta mengena, membina sikap dedikasi dan kesungguhan, menyumbangkan etika pembangunan serta memupuk sikap optimis. Oleh karena itu pimpinan Gereja mengharapkan seluruh umat beriman mau melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif, dengan jujur menilai tujuan dan sasaran pembangunan maupun upaya-upaya dan cara-cara melaksanakannya.
  • Gereja merasa wajib memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Sikap dan peranan Gereja berdasarkan motivasi manusiawi dan Kristiani semata-mata. Oleh karena itu Gereja merasa prihatin atas pelanggaran hak-hak dasar dan hukum, atas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih diderita oleh banyak warga negara. Bila demi pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, Gereja berperanan kritis, ia menghindari bertindak konfrontatif dan menggunakan jalur-jalur yang tersedia dan berusaha sendiri memberi kesaksian.
  • Pimpinan Gereja mengharapkan supaya para ahli dan tokoh masyarakat yang beragama Katolik mau berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian dan panggilan masing-masing. Dalam hal ini mereka hendaknya dijiwai oleh semangat Injil dan memberi teladan kejujuran dan keadilan yang pantas dicontoh oleh generasi penerus.
  • Sesuai dengan perutusan Yesus Kristus sendiri yang diteruskan-Nya, Gereja merasa solider dengan kaum miskin. Ia membantu semua yang kurang mampu tanpa membedakan agama mereka, kalau mereka mau memanfaatkan bantuan ini untuk melangkah keluar dari lingkaran setan yang mengurung mereka.
  • Gereja mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
  • Gereja mendukung segala usaha berswadaya, merangsang inisiatif dalam segala bidang hidup kemasyarakatan, budaya, dan bernegara. Dengan demikian, potensi, bakat, dan keterlibatan para warga negara dikembangkan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Gereja memegang prinsip subsidiaritas, agar apa saja yang dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri atau oleh kelompok/satuan/organisasi pada tingkat yang lebih rendah, jangan diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, bahaya etatisme dalam segala bidang dapat dicegah.

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s